Ansufri Idrus Sambo menyerukan kepada para relawan pendukung untuk tetap yakin bahwa capres-cawapres mereka, Prabowo dan Sandi akan memenangkan Pemilihan Presiden 2019.

“Jangan ada keraguan, kita menang, sesungguhnya telah menang, betul. Tidak ada kata kita kalah, kalau enggak menang, menang kali kalo kata orang Medan,” kata Ustaz Sambo di Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (28/4).

Ustaz yang diketahui merupakan ustaz pribadi Prabowo Subianto tersebut mengajak relawan untuk selalu mendoakan agar Prabowo-Sandi bisa meraih kemenangan.

Apalagi, kata dia, pengumuman hasil Pilpres oleh KPU dilakukan pada 22 Mei masuk dalam bulan suci ramadhan.

“Pesan saya jangan lupa doa dan ibadah apalagi mau ramadan nih. Bagus juga 22 kan itu 17 ramadan, kita masih ada 17 hari untuk doa di bulan ramadan karena doa di bulan ramadan makbul,” ujarnya.

Dikatakan oleh Uztaz Sambo supaya proses real count yang berjalan benar-brnar tak ada kecurangan.

Jika bukti kecurangan tak digubris oleh pihak penyelenggara pemilu, maka ia mengajak relawan Prabowo-Sandi untuk turun ke jalan.

“Sekaramg pun kalau masih cara-cara konstitusi normal tidak diindahkan oleh penguasa yang berkuasa saat ini, maka kita akan masuk ke munajat di Monas, turun 20 juta orang, duduk saja kita insyaallah terkabul,” pungkasnya.

Kerja dan Penghitungan KPU

Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang berlangsung lancar dan aman hingga saat ini perlu terus dikawal dan dijaga.

Proses rekapitulasi suara hasil Pemilu yang dilakukan KPU pun masih terus dilakukan untuk menetapkan para wakil rakyat serta presiden dan wakil presiden lima tahun ke depan.

Untuk itu, Akademisi dari Universitas Asyafiiyah Jakarta Masriadi Pasaribu meminta semua pihak mendukung proses politik yang dilakukan KPU.

Semua peserta pemilu, baik para caleg, pendukung Capres-cawapres dan masyarakat Indonesia bisa memberikan wewenang penuh kepada KPU dalam menjalankan tugasnya hingga tuntas.

"Kita dukung KPU, semua pihak harus menghormati proses penghitungan yang dilakukan, tunda klaim-klaim kemenangan hingga ada putusan resmi KPU," kata Masriadi kepada wartawan, Minggu (27/04/2019).

Pria yang juga seorang advokat ini menambahkan, dari rangkaian pemilu 2018 ini semua keputusan berada di tangan KPU.

Karenanya, saat ini tugas publik adalah mengawal proses yang dilakukan KPU.

Dan jika ada yang keberatan dengan putusan akhir KPU, maka pihak yang tidak puas dapat menggunakan instrumen yang ada untuk menolak keputusan KPU tersebut.

"Bisa melalui gugatan ke MK, jika ditemukan unsur pidana bisa ke Gakkumdu. Jadi itu jalur yang disediakan undang-undang karena kita negara hukum bukan barbar," kata Masri.

Sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menyediakan waktu tiga hari untuk menerima pendaftaran permohonan sengketa Pilpres 2019 termasuk soal kasus salah hitung suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Putusannya sendiri akan diketok pada 28 Juni setelah melalui 14 hari masa persidangan.

Panitera Pengganti MK Achmad Edi Subiyanto mengatakan pihaknya memberi waktu pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) itu pada 23-25 Mei 2019 atau setelah penetapan penetapan hasil Pilpres 2019 oleh KPU.

"Khusus untuk PHPU Pilpres diajukan tiga hari setelah KPU mengumumkan secara nasional hasil perolehan suara masing-masing capres pada 22 Mei 2019. Jadi jika KPU ada kesalahan hitung hasil Pemilu, maka dapat mengajukan PHPU ke MK," ujarnya dalam acara Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Wartawan se-Indonesia di Cisarua, Bogor, Kamis (25/4) lalu.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni

Penulis: Reza Deni
Editor: Malvyandie Haryadi

tribunnews.com : Ustaz Sambo Yakinkan Emak-emak Pendukung 02, Prabowo akan Jadi Presiden