Surabaya - DPD Gerindra Jatim memerintahkan seluruh saksi di kecamatan untuk tidak menandatangani hasil rekapitulasi Pilpres 2019. Alasannya, banyak terjadi kecurangan dalam Pemilihan Presiden 17 April lalu.

Tak hanya itu, dalam surat perintah tersebut tertulis saran kepada saksi agar membuat catatan keberatan atas hasil Pemilu.

Perintah ini ditulis dan ditandatangani langsung oleh Ketua DPD Gerindra Jatim Soepriyatno dan Sekretaris DPD Gerindra Jatim Anwar Sadad. Surat, Senin (22/4/2019).

Baca juga: Prabowo-Sandi Menang di Data Internal BPN, BPP Jatim Ucapkan Selamat


"Sehubungan dengan banyaknya kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden khususnya di Jatim, sesuai hasil rakor DPP dan DPD, diinstruksikan kepada seluruh saksi kecamatan untuk tidak menandatangani hasil rekapitulasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di tingkat kecamatan dan membuat catatan keberatan atas hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden," berikut isi surat tersebut yang dilihat detikcom di Surabaya, Kamis (25/4/2019).

Saat dikonfirmasi, Ketua DPD Gerindra Jatim Soepriyatno mengatakan pihaknya memang sengaja membuat surat ini. Pasalnya, dia menemui berbagai kecurangan di Jawa Timur.

Baca juga: Suara Jokowi di Ponpes Dalwa Pasuruan Nol, Prabowo 501


"Karena prosesnya banyak kecurangan, tadi saya sudah uraikan terus kira lihat di situ C1-nya beda. C1 yang harus ditempel itu tidak ada. Kemudian saksi itu cuma fotocopynya, kemudian kita tanya A5-nya beda. Terus mau kita tandatangan? Buat apa kayak gini kita mau tanda tangan?" kata Pri, sapaan akrabnya.

Pri menambahkan dari segala kecurangan yang terjadi, pihaknya menyarankan seluruh saksi untuk tetap mengawal C1.

"Wong ndak ada masalah. Biarkan rakyat yang menilai yang penting kita kawal C1nya itu yang paling sah," pungkasnya.(hil/bdh

https://m.detik.com/news/berita-jawa...-hasil-pilpres

Ya silahken di buktikan kl curang kl memang benar bisa milih ulang tpsnya, kl emang curang saksinya kok diem aja apa saksinya situ bodoh apa gimana ???