- Beranda
- Berita dan Politik
TKN akan Laporkan Dugaan Kecurangan Pemilu di Australia ke Bawaslu
...
TS
mendadakranger
TKN akan Laporkan Dugaan Kecurangan Pemilu di Australia ke Bawaslu
Quote:
https://tirto.id/tkn-akan-laporkan-d...e-bawaslu-dl8F
tirto.id - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf akan melaporkan dugaan kecurangan di pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2019 di Sydney, Australia, kepada Bawaslu.
Wakil Direktur Hukum dan Advokasi TKN, Juri Ardiantoro menduga telah terjadi kecurangan pada pemungutan suara di Australia, yang jumlahnya mencapai puluhan kasus. Namun, ia tak memerinci apa saja jenis pelanggaran tersebut.
"Saya dapatkan puluhan sms, wa [WhatsApp], dan telepon tentang adanya indikasi kecurangan yang terjadi di Australia," kata dia di Media Center Cemara, Jakarta Pusat, Minggu (14/4/2019).
Dia menambahkan TKN akan segera melaporkan masalah yang terjadi saat pemungutan suara Pemilu 2019 digelar di Sydney pada Sabtu (13/4/2019) kemarin.
Ardiantoro mengaku menerima laporan bahwa ketika pemungutan suara berjalan di Sydney, ada sekitar seratus pemilih yang sudah mengantre tidak diperkenankan menggunakan hak suaranya lantaran waktu sudah habis.
Dia mencatat Hanya 40 orang yang diperbolehkan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Australia menggunakan hak pilih, 60 orang lainnya diminta pulang.
"Besok Senin kami berencana mengadukan persoalan ini ke Bawaslu RI karena kami anggap ini persoalan krusial. Mengenai hak WNI yang ingin melakukan pencoblosan," ujar dia.
Ardiantoro mengklaim menerima aduan soal indikasi keterlibatan panitia pemilihan di Australia di kelompok pendukung Paslon 02, Prabowo-Sandiaga.
"Saya dapat laporan juga, dugaan ketua KPPS di Australia terlibat dalam salah satu partai pendukung 02. Serta beberapa penyelenggara pemilu merupakan bagian dari simpatisan-simpatisan paslon 02," ujar Ardiantoro.
Semua laporan tersebut berasal dari Posko Pengaduan Nasional yang diinisiasi oleh TKN untuk menangani persoalan-persoalan masyarakat terkait pemilu 2019. Posko tersebut sudah aktif sejak 9 April kemarin dan terus dibuka sampai pemungutan suara di dalam negeri berlangsung.
Melalui posko tersebut, menurut Ardiantoro, masyarakat bisa mengadukan keluhan-keluhan terkait pemilu melalui layanan pesan singkat, email, atau mendatangi langsung Rumah Perjuangan di Jalan Proklamasi Nomor 46, Jakarta Pusat.
"Jadi sekali lagi kepada siapapun yang mengetahui secara langsung adanya kecuraangan, kami buka posko pengaduan secara intens untuk dapat kami salurkan ke Bawaslu," ujar dia.
tirto.id - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf akan melaporkan dugaan kecurangan di pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2019 di Sydney, Australia, kepada Bawaslu.
Wakil Direktur Hukum dan Advokasi TKN, Juri Ardiantoro menduga telah terjadi kecurangan pada pemungutan suara di Australia, yang jumlahnya mencapai puluhan kasus. Namun, ia tak memerinci apa saja jenis pelanggaran tersebut.
"Saya dapatkan puluhan sms, wa [WhatsApp], dan telepon tentang adanya indikasi kecurangan yang terjadi di Australia," kata dia di Media Center Cemara, Jakarta Pusat, Minggu (14/4/2019).
Dia menambahkan TKN akan segera melaporkan masalah yang terjadi saat pemungutan suara Pemilu 2019 digelar di Sydney pada Sabtu (13/4/2019) kemarin.
Ardiantoro mengaku menerima laporan bahwa ketika pemungutan suara berjalan di Sydney, ada sekitar seratus pemilih yang sudah mengantre tidak diperkenankan menggunakan hak suaranya lantaran waktu sudah habis.
Dia mencatat Hanya 40 orang yang diperbolehkan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Australia menggunakan hak pilih, 60 orang lainnya diminta pulang.
"Besok Senin kami berencana mengadukan persoalan ini ke Bawaslu RI karena kami anggap ini persoalan krusial. Mengenai hak WNI yang ingin melakukan pencoblosan," ujar dia.
Ardiantoro mengklaim menerima aduan soal indikasi keterlibatan panitia pemilihan di Australia di kelompok pendukung Paslon 02, Prabowo-Sandiaga.
"Saya dapat laporan juga, dugaan ketua KPPS di Australia terlibat dalam salah satu partai pendukung 02. Serta beberapa penyelenggara pemilu merupakan bagian dari simpatisan-simpatisan paslon 02," ujar Ardiantoro.
Semua laporan tersebut berasal dari Posko Pengaduan Nasional yang diinisiasi oleh TKN untuk menangani persoalan-persoalan masyarakat terkait pemilu 2019. Posko tersebut sudah aktif sejak 9 April kemarin dan terus dibuka sampai pemungutan suara di dalam negeri berlangsung.
Melalui posko tersebut, menurut Ardiantoro, masyarakat bisa mengadukan keluhan-keluhan terkait pemilu melalui layanan pesan singkat, email, atau mendatangi langsung Rumah Perjuangan di Jalan Proklamasi Nomor 46, Jakarta Pusat.
"Jadi sekali lagi kepada siapapun yang mengetahui secara langsung adanya kecuraangan, kami buka posko pengaduan secara intens untuk dapat kami salurkan ke Bawaslu," ujar dia.
Komeng TS =
Bakal tambah rame nih
Diubah oleh mendadakranger 15-04-2019 07:50
5
3.8K
Kutip
57
Balasan
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
691.5KThread•56.8KAnggota
Tampilkan semua post
yxgk
#11
Quote:
Original Posted By oatmeal11►Berresin dulu yg di Malaysia, disana surat suara malah sudah tercoblos, tapi lu gak ngomong
Btw, ada yg bawa2 soal orang sana banyakan simpatisan pks, 02, dan sejenisnya, termasuk petugasnya. Ya wajar. Yg disana kan rata2 orang kerja dan kuliah semua, pendidikannya tinggi2. Sesuai hasil survei, yg cerdas berpendidikan itu yaa dukung 02, orang2nya yg lu tuduh ekstrimis, antek pks, anti pancasila dan kebhinekaan. Padahal mereka memang tau mana pemimpin yg benar2 pantas dipilih.
Beda dengan kubu yg lain, sekolah kagak, ijasah beli. Alhasil yg didukung pun gak jelas.
Gw sih gak heran kenapa dulu 2014 di negara2 maju yg diaspora nya itu buat kuliah sama tenaga kerja ahli, si jokok kalah telak. Yah 2019 gak jauh bedalah, kecuali curang kayak di Malaysia

Btw, ada yg bawa2 soal orang sana banyakan simpatisan pks, 02, dan sejenisnya, termasuk petugasnya. Ya wajar. Yg disana kan rata2 orang kerja dan kuliah semua, pendidikannya tinggi2. Sesuai hasil survei, yg cerdas berpendidikan itu yaa dukung 02, orang2nya yg lu tuduh ekstrimis, antek pks, anti pancasila dan kebhinekaan. Padahal mereka memang tau mana pemimpin yg benar2 pantas dipilih.
Beda dengan kubu yg lain, sekolah kagak, ijasah beli. Alhasil yg didukung pun gak jelas.
Gw sih gak heran kenapa dulu 2014 di negara2 maju yg diaspora nya itu buat kuliah sama tenaga kerja ahli, si jokok kalah telak. Yah 2019 gak jauh bedalah, kecuali curang kayak di Malaysia

Maaf mau nanya, survey yg mana ya?
Diubah oleh yxgk 14-04-2019 21:40
2
Kutip
Balas
Tutup