4 Maret 2019 18:04 WIB

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah menyurati DPRD DKI Jakarta terkait rencana pelepasan saham PT Delta Djakarta Tbk (DLTA). Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, mengaku sudah menerim surat dari Anies namun belum dia tanggapi.

Ada (suratnya), (kapan) lupa saya. Tahun kemarin itu," ujar Prasetyo saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (4/3).

Prasetyo sendiri memberikan pertimbangan ke Anies agar tidak melepas saham DLTA milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bagi dia, dividen yang didapat dari saham DLTA setiap tahunnya bisa menambah APBD DKI Jakarta.

"Apalagi yang dikatakan setahun dapat (dividen) Rp 50 miliar, terus mau dijual Rp 1 triliun," sebutnya.

Maka, dia berinisiatif untuk bertemu dengan Anies. Menurutnya, DPRD ingin mengetahui alasan Anies yang ingin melepas saham DLTA.

"Coba itu dipikirkan lagi lah. Selama saya menjadi ini (Ketua DPRD), saya akan berdiskusi, jelaskan apa sih argumentasinya. Orang kita enggak beli kok," jelasnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menegaskan tetap menjual saham DLTA. Saat ini, Pemprov DKI Jakarta memiliki 26,25 persen atau 210.200.700 lembar saham DLTA.

Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Sri Haryati, mengungkapkan pelepasan saham DLTA masih dalam proses. Dia bilang bahwa proses pelepasan saham DLTA bukan perkara yang mudah karena butuh kajian yang sekarang ini ditangani langsung oleh Badan Pembina (BP) BUMD DKI Jakarta.

Adapun teknis pelepasan saham DLTA milik Pemprov DKI Jakarta mencakup penilaian harga saat saham tersebut dilepas, proses transaksi, hingga beauty contest atau pemilihan mitra bisnis untuk penasihat keuangan.

Sementara itu, Plt Kepala Badan Pembina (BP) BUMD DKI Jakarta, Riyadi, mengungkapkan uang hasil pelepasan saham DLTA akan dimasukkan ke dalam APBD DKI Jakarta. Nantinya, uang tersebut akan digunakan untuk berbagaai program Pemprov DKI Jakarta, misalnya meningkatkan pelayanan publik.

"Masuk ke mekanisme APBD. Paling enggak untuk belanja daerah lah, bisa juga untuk biayai pelayanan publik," ujar dia saat ditemui di Gedung Balai Kota, Jakarta, hari ini.

https://kumparan.com/@kumparanbisnis...-digubris-dprd

Pantesan.... Ketuanya dari PKI eeeh.... Pedeipeeeeh....
Pastilah mereka PKI eh,,PDI gak akan RELA melepasnya... Karena mereka mendapatkan fee dari situ...
Good news nya, bulan april nanti parlemen akan berubah TOTAL,,, Tdk akan lagi ada Parlemen yg mengganjal kerja Gubernur DKI