Merdeka.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menanggapi hasil survei Charta Politika soal banyak pegawai negeri sipil (PNS) lebih mendukung pasangan nomor urut 02. Juru Bicara BPN menyebut banyak PNS merasa putus asa karena tidak bisa bekerja sesuai dengan profesionalisme dan idealismenya.

"Saya rasa itu kondisi objektif dari ASN yang setiap hari bekerja. Mayoritas putus asa tidak dapat bekerja sesusi dengan profesionalisme dan idealismenya," kata Fadlo saat dihubungi merdeka.com, Rabu (6/2).
 
Faldo menilai banyak PNS merasakan intervensi pemerintah. "Apalagi, banyak kepala daerah mendeklarasikan dukungan pada petahana, dugaan adanya intervensi terhadap mereka sangat masuk akal," ungkapnya.
 
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyebut tindakan intervensi sangat mengganggu PNS. Dia berpesan agar pemerintah bisa lebih menghargai pilihan dan netralitas PNS.
 
"Mobilisasi yang berpotensi dilakukan untuk memilih petahana itu bisa mengganggu pride mereka sebagai abdi negara. Cara menghargai birokrat ya dengan hormati netralitasnya," ujarnya.
 
Selain itu, tambahnya, ASN juga sudah tidak bisa diberikan iming-iming insentif jelang pemilu. Sebab PNS sudah mengetahui besaran insentif dan gaji yang mereka terima selama bekerja di pemerintahan.
 
"Mereka paling tahu berapa kenaikan yang mereka terima saat ini dan dulu. Sekarang, kenaikan gaji paling sedikit persentasenya," ucapnya.
 
"Kalau kita nanti bisa naikan produktivitas kita, sedot lapangan kerja, naikan tax ratio, gaji ASN kenaikannya bisa jauh di atas yang sekarang," tandasnya.
 
Diketahui, teguran Menkominfo Rudiantara kepada anak buahnya saat pemilihan stiker sosialisasi Pilpres 2019, memunculkan polemik sikap politik Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada calon presiden tertentu. Lembaga Survei Charta Politika pernah merekam dukungan PNS hingga perangkat desa kepada calon presiden 2019.
 
Hasilnya, PNS pendukung Jokowi mencapai 40,4 persen. Jumlah itu lebih kecil dibanding PNS yang mendukung Prabowo - Sandiaga yakni 44,4 persen. Masih ada 14,9 persen PNS yang belum memberikan dukungan suara untuk kedua calon.
 
Sementara di lingkungan pegawai desa atau kelurahan, pemilih Jokowi - Ma'ruf hanya 30,8 persen. Sedangkan pegawai desa atau kelurahan yang memilih Prabowo - Sandi mencapai 53,8 persen. Masih ada 15,4 persen pegawai desa dan kelurahan yang belum menentukan sikap politiknya di Pilpres 2019.
 
Survei Charta Politika ini dilakukan pada periode 22 Desember 2018 - 2 Januari 2019. Melalui wawancara 2000 responden. Yang tersebar di 34 provinsi. Survei menggunakan metode survei acak bertingkat / multistage random sampling dengan margin of error 2,91%. Tingkat kepercayaan 95 persen.