Kunjungan Presiden Joko Widodo di Kecamatan Labuan, Pandeglang, Banten paska tsunami dinilai terlambat. Terlebih, Jokowi memerintahkan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) membeli alat pendeteksi tsunami.

Demikian dikatakan aktivis Tionghoa Lieus Sungkharisma, kepada Kantor Berita Politik RMOL di Jakarta, Selasa (25/12).
“Kenapa baru setelah terjadi bencana presiden turun. Padahal sejak 2012 sudah diberitahukan banyak alat pendeteksi tsunami atau Bouy di Indonesia hilang dan tidak berfungsi,” ujar Lieus.



Dikatakan Lieus, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sudah melaporkan sebanyak 22 alat pendeteksi tsunami (buoy) yang terpasang di berbagai wilayah Indonesia tidak lagi berfungsi sehingga sistem peringatan dini tsunami di Indonesia tidak dilengkapi alat penting tersebut.

“Padahal, alat tersebut merupakan salah satu alat pendeteksi tsunami yang ada dan dikelola Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk mendukung data BMKG,” kata Lieus.

Banyaknya alat pendeteksi tsunami yang hilang atau rusak itulah, kata Lieus, yang menyebabkan masyarakat selalu terlambat mengantisipasi datangnya musibah.

“Bahkan, seperti yang terjadi di Selat Sunda kemarin, masyarakat sama sekali tak mendapat peringatan apa-apa terkait tsunami itu kecuali adanya peringatan gelombang tinggi,” tutur Lieus.

Lieus menilai, pemerintah selama empat tahun ini memang selalu terlambat dalam melakukan antisipasi terhadap masalah kebencanaan.

“Baru setelah kejadian kita heboh sendiri. Nah, itu harus segera dilakukan investigasi dimana letak kesalahannya, dan bagaimana penggunaan anggaran itu selama ini,” tandasnya.

(Sumber)


Maksudnya nganu, lagi ku cari tau anunya, nganuu..