Sumber : Tribunnews.com

Dua mantan menteri di era pemerintahan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Rizal Ramli dan Mahfud MD, sempat beradu argument di twitter terkait pembayaran 51 persen saham PT Freeport Indonesia oleh PT Inalum.
 
@RamliRizal: Pada negosiasi 2001, CEO Freeport James Moffett setuju dgn tuntutan RR agar  bayar $5 M, juga setuju utk tangani limbah, renegosiasi royalties yg  rendah, divestasi dan smelter. Tapi dia minta waktu persetujuan Board yg lain di Denver. Sayang 3 bulan kemudian ganti pemerintah.
 
@RamliRizal: Kontrak Freefort II 1991 cacat hukum — hasil nyogok GK. Karena kontrak itu cacat hukum, hasil penyogokan, tidak ada lagi “Sanctity Of Contract (kesucian contract).” Tidak ada kewajiban utk menyetujui perpanjangan kontrak Freefort 2x10 Tahun sampai 2041.
 
@RamliRizal: Sahabat saya Pak @mohmahfudmd  hanya lihat dari luar dan secara normatif. Kontrak Kedua Freeport 1991 cacat hukum, krn ada penyogokan thd Mentri Pertambangan Indonesia.
 
@mohmahfudmd: Sahabat sy Pak RR betul, sy berbicara normanya.  Krn disitulah simpul problemnya. Tp Pak RR kan pernah di posisi penting. Kalau tahu ada cacat hukum atau penyogokan saat itu, mengapa saat Anda jd menkeu tak anda selesaikan? Jawabannya, tentu, krn masalahnya tak semudah itu.
 
@RamliRizal: Sahabat saya Pak @mohmahfudmd  mungkin lupa 3 bulan kemudian Gus Dur diganti. CEO James Moffett sudah ngaku salah, makanya bersedia bayar $5M daripada masuk penjara krn menyogok pejabat RI.
 
Sikap mencla-mencel, dan kelicikan Freeport ini sesungguhnya telah gambling dijelaskan oleh Rizal Ramli ketika masih menjabat sebagai Menko Perekonomian era pemerintahan Gus Dur atau saat Rizal Ramli menjabat Menko Maritim era Pemerintahan Jokowi (2015-2016).
 
Rizal Ramli menyebut pernah disogok Chief Executive Officer PT Freeport-McMoran James Moffett sewaktu menjabat Menteri Koordinator Perekonomian era pemerintah Presiden Abdurrahman Wahid. Namun, menurut Rizal, dia menolak tawaran tersebut.
 
Sogokan itu didasari oleh hasil penelitian bahwa Kontrak Karya Freeport kedua yang ditandatangani pada Tahun 1991 memiliki cacat hukum karena melakukan upaya untuk menyogok Menteri Pertambangan saat itu. Menurut Rizal Ramli, sesungguhnya isi Kontrak Karya Freeport 1991 tidak banyak berubah dari Kontrak Karya I yang ditandatangani pada tahun 1967.
 
Kewajiban untuk menyerahkan 51 persen saham kepada Indonesia yang harusnya selesai tahun 2011, tapi jugaa tidak ditepati. Kewajiban untuk membangun smelter yang diamanatkan oleh UU Minerba nomor 4 tahun 2009 juga tak kunjung dikerjakan.
 
Pemerintah Indonesia tidak perlu membeli saham FI. Alasannya, kontrak karya (KK) Freeport di Indonesia akan berakhir pada 2021. Pada saat itu, dengan sendirinya Freeport harus mengembalikan hak penambangannya di sini kepada Pemerintah.
 
Rizal Ramli menegaskan bahwa setiap kontrak karya perusahaan asing yang telah habis masa berlakunya, wajib dikembalikan ke pemerintah RI.
 
Pemerintah, melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) justru membeli saham Freeport sebesar 51 persen. Bahkan skema pembayaran yang akan dilakukan mengandalkan utang, sehingga berpotensi merugikan kerugian besar bagi negara. (Sumur)
 
Ada tiga poin kerugian Negara karena Freeport. Kerugian pertama, sejak 1967-2014, Freeport Indonesia hanya menyetorkan royalti dari kekayaan alam yang dikeruk sebesar 1 persen untuk emas dan tembaga nol koma sekian persen. Sementara perusahaan tambang di dunia, rata-rata membayar royalti emas 6 persen-7 persen dan tembaga sekian persen.
 
Kerugian kedua, Freeport Indonesia telah membuang limbah beracun dan berbahaya atau limbah tailing ke Sungai Amunghei di Papua tanpa dilakukan pemrosesan. Akibat dari kesengajaan itu, diakui Rizal, kesehatan warga memburuk dan banyak ikan mati bergelimpangan.
 
Kesrugian ketiga, Freeport mencla-mencle melakukan divestasi saham. Padahal divestasi saham masuk dalam poin perpanjangan kontrak antara pemerintah dan Freeport Indonesia.
 
Rizal sebenarnya sudah pernah memberikan masukan secara pribadi terkait Freeport kepada Jokowi, terutama untuk tidak memperpanjang kotrak Freeport. Seharusnya pemerintah konsisten dengan perlawanan terhadap cacat hukumnya Freeport. Dengan harga saham Freeport yang terus merosot, sebenarnya negara punya kans mengambil alih. (Sumur)