Holding Industri Pertambangan PT Inalum (Persero) telah berhasil menjadi pengendali PT Freeport Indonesia (PTFI), perusahaan tambang dengan deposit emas terbesar di dunia di Papua, setelah 51 tahun perusahaan tersebut berada dalam kendali perusahaan Amerika Serikat Freeport McMoRan.

Namun banyak beredar hoax seputar proses tersebut yang disebar oleh pengamat. Berikut informasi sesat dan fakta yang sebenarnya.

Hoax: Tambang PTFI digadaikan ke asing. Jika Inalum gagal melunasi obligasi global untuk membeli PTFI, tambang tersebut akan jatuh ke investor asing.

Fakta: Menurut dokumen Inalum, tidak ada asset atau saham Inalum dan anak usaha perusahaan, termasuk PTFI, yang digadaikan untuk mendapatkan US$ 4 miliar. Obligasi tersebut terdiri atas 4 seri, dengan tenor terpendek 3 tahun dan paling panjang 30 tahun. Kupon obligasi ini ditetapkan fixed pada rata-rata 5,991%. Setiap tahunnya, rata-rata Inalum hanya diwajibkan membayar kupon senilai Rp 1.7 triliun. Dengan pendapatan setiap tahun diprediksi sekitar Rp 60 triliun, Inalum memiliki kemampuan yang besar untuk membayar kupon tersebut.

Hoax: Inalum membeli tanah air sendiri karena tambang PTFI ada di Indonesia

Fakta: Berdasarkan dokumen Inalum, yang dibeli adalah perusahaan, bukan cadangan yang dimiliki oleh PTFI dimana PTFI sudah mengantongi izin komersil untuk menambang di Grasberg sejak 51 tahun yang lalu. Pemerintah juga tersandera oleh kontrak PTFI yang dibuat di zaman Soeharto sehingga ketika kontrak berakhir maka hanya ada dua opsi: perpanjang hingga 2041 atau pemerintah digugat di pengadilan internasional. Tidak ada jaminan pemerintah akan menang di pengadilan tersebut, dan jika kalah akan diwajibkan membayar ganti rugi senilai puluhan triliun rupiah.

Kontrak Freeport tidak sama dengan apa yang berlaku di sektor minyak dan gas (migas), yang jika konsesi berakhir maka akan secara otomatis dimiliki pemerintah dan dikelola oleh Pertamina. Dalam peralihan disektor migas pemerintah tidak mengeluarkan uang sepeser pun karena aset perusahaan migas dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah setelah sebelumnya membayar kontraktor lewat skema cost recovery senilai miliaran dollar AS per tahunnya.

Hoax: Harga yang dibayarkan Inalum kemahalan
Fakta: Inalum membayar US$3.85 miliar atau Rp 55 triliun untuk meningkatkan kepemilikan di PTFI dari 9.36% menjadi 51.2%. Apa yang didapat? Kekayaan tambang senilai Rp 2,400 triliun dan laba bersih sebesar Rp 29 triliun per tahun setelah 2021.

.Hal itu diungkapkan Direktur Utama PTFI Tony Wenas saat ditanya mengenai rencana kerja pasca 51% saham perusahaan dikuasai PT Inalum (Persero).

Tony bilang, dengan seiring berpindahnya produksi di bawah tanah maka untuk sementara produksi tambang akan mulai berkurang. Namun, akan kembali meningkat setelah tahun 2020.

"Target produksi tahun depan tentu akan berkurang karena open pit akan selesai, produksi tahun depan tapi 2020 mulai naik lagi, 2021 lagi," ujarnya.

Di tahun 2017, Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) pernah melakukan proyeksi harga pada dan hasilnya lebih mahal. Menurut studi IAGI, harga untuk menjadi mayoritas diperkirakan sebesar US$4.5 miliar atau Rp 65 triliun.
Pada tahun 2015, Freeport McMoran mengajukan harga US$12.15 miliar untuk meningkatkan kepemilikan Indonesia menjadi 51% kepada Kementerian ESDM, yang kemudian ditawar menjadi US$4.5 miliar. Angka hasil valuasi konsultan keuangan Morgan Stanley diawal tahun adalah US$4.67 miliar.

http://www.tribunnews.com/nasional/2...stasi-freeport

Waspada hoax dari koalisi prabohong

Divestasi Freeport. Apa manfaatnya untuk Indonesia?

Holding industri pertambangan PT Inalum (Persero) telah meningkatkan kepemilikannya di PT Freeport Indonesia (PTFI) dari 9.36% menjadi 51.2% setelah 51 tahun dikuasai oleh perusahaan Amerika Serikat Freeport McMoRan. PTFI saat ini mengelola tambang dengan deposit emas terbesar di dunia di Kabupaten Mimika, Papua. Berikut keuntungan yang didapat dengan menjadi pengendali PTFI berdasarkan dokumen dari Inalum:

1. Tambang Grasberg yang dikelola PTFI memiliki kekayaan yang terdiri dari emas, tembaga dan perak sebesar lebih dari Rp 2,400 triliun hingga 2041.
2. Laba bersih PTFI setelah tahun 2021 akan mencapai lebih dari Rp 29 triliun per tahun. Bisa dibayangkan berapa keuntungan bersih yang didapat ketika Inalum hanya membayar Rp 55 triliun untuk menjadi pemegang saham mayoritas di PTFI.
3. Dari 100% saham PTFI, Pemda Papua akan memiliki 10%. Dengan memiliki saham, Pemda Papua akan mendapatkan dividen paling sedikit sebesar US$100 juta atau Rp 1.45 triliun per tahunnya setelah 2022 dimana operasional PTFI akan berjalan secara normal setelah masa transisi dari tambang terbuka ke tambang bawah tanah. Dari 10% saham Pemda Papua tersebut dibagi menjadi 7% untuk Kabupaten Mimika termasuk di dalamnya untuk hak ulayat, dan 3% untuk Provinsi Papua.
4. Selain saham, berdasarkan Peraturan Pemerintah No 37/2018 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di BidangUsaha Pertambangan Mineral, pemerintah daerah juga akan mendapatkan 6% dari laba bersih PTFI. Nantinya, 6% tersebut akan dibagi menjadi 2.5% untuk Kabupaten Mimika, 2.5% untuk Kabupaten diluar Mimika, dan 1 % untuk Provinsi Papua. Seluruh manfaat tersebut diluar bantuan CSR dan community development serta pendapatan pajak daerah dan royalti.
5. Menyumbang pendapatan negara. Kontribusi PTFI ke Indonesia dari pajak, royalti, pajak ekspor, deviden, dan pungutan lainnya sebesar Rp 10,8 triliun pada tahun lalu. PTFI merupakan salah satu pembayar pajak terbesar di Indonesia.
6. Membuka lapangan kerja. Untuk diketahui, kapasitas lapangan pekerjaan di Freeport Indonesia mencapai 29.000 orang. Hingga Maret 2018, PTFI merekrut 7.028 pekerja ― sebanyak 2.888 di antaranya adalah warga asli Papua.
7. Tempat belajar pertambangan paling maju di dunia. Tambang bawah tanah Grasberg adalah yang terumit di dunia. Tidak ada perbandingannya di dunia ini dengan torowongan didalamnya saja sejauh 700 kilometer, jarak yang hampir sama antara Jakarta dan Surabaya.

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/12/22/divestasi-freeport-apa-manfaatnya-untuk-indonesia