Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkoordinasi dengan KPK soal operasi tangkap tangan (OTT) yang disebutnya merusak citra pemerintah. Istana mengingatkan bahwa KPK adalah lembaga yang independen dalam melakukan tugas-tugasnya.

"Dalam menjalankan kewenangannya, KPK itu independen, tidak bisa diintervensi atau dipengaruhi oleh siapa pun, termasuk Presiden," ujar juru bicara Presiden, Johan Budi, kepada wartawan, Sabtu (22/12/2018).

Johan Budi mengatakan Jokowi telah secara tegas mendukung dan menghormati segala proses hukum yang dilakukan KPK. Jokowi tidak akan mencampuri apa pun proses hukum yang dilakukan.

"Sejak awal memerintah, Presiden Jokowi menegaskan mendukung dan menghormati proses hukum yang dilakukan KPK kepada siapa pun," katanya.



Fahri sebelumnya menyoroti sejumlah OTT yang dilakukan KPK menjelang Pemilu 2019. Menurut Fahri, Jokowi perlu berkoordinasi dengan KPK soal OTT yang disebutnya merusak citra pemerintah.

Fahri menilai kian sering OTT dilakukan KPK menjelang Pilpres 2019 kian buruk pula citra pemerintah. Fahri meyakini elektabilitas Jokowi tergerus karena OTT.

"Presiden Jokowi harus berkoordinasi, karena suka atau tidak peristiwa pemberantasan korupsi menjelang pemilu itu pasti menjatuhkan reputasi pemerintahan yang sedang berjalan," kata Fahri kepada wartawan di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (21/12).

(Sumber)