"۩۞۩ [3N] Ngomong Ngalor Ngidul - Kamus Bahasa Using - Wajib Boso Using ۩۞۩

Beranda

...

Banyuwangi
"۩۞۩ [3N] Ngomong Ngalor Ngidul - Kamus Bahasa Using - Wajib Boso Using ۩۞۩

rayculz

20-04-2009 15:20

"۩۞۩ [3N] Ngomong Ngalor Ngidul - Kamus Bahasa Using - Wajib Boso Using ۩۞۩

oh yo, ngene rek ...
isun kie dadi RL sementara wae
sampe RL besuki ono sesuk sesuk

isun lahir nang banyuwangi,
urip nang banyuwangi,
manggon nang banyuwangi
megawe nang banyuwangi ...

dadi njaluk nang admin dadi RL nggae ngawas thread2 aneh

lek ngono, kenalan dhisik yoh emoticon-shakehand

BuluKemaluan dan 14 lainnya memberi reputasi

87.6K

Kutip

7.8K

Balasan

Komentar yang asik ya

Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!

Banyuwangi

538Thread•714Anggota

Tampilkan semua post

odedanqyu

15-12-2018 06:10

#8116

INDEX REGIONAL BANYUWANGI

Dalam rangka adanya revisi UU ITE, mulai Januari 2017 akan diberlakukan aturan baru.
Berikut adalah aturan-aturan terbaru :

Spoiler for Isi UU ITE Yang Baru ::

Untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan larangan mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pada ketentuan Pasal 27 ayat (3), dilakukan 3 (tiga) perubahan sebagai berikut:
- Menambahkan penjelasan atas istilah “mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik”.
- Menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum.
- Menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP.
Menurunkan ancaman pidana pada 2 (dua) ketentuan sebagai berikut:
- Ancaman pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik diturunkan dari pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun menjadi paling lama 4 (tahun) dan/atau denda dari paling banyak Rp 1 miliar menjadi paling banyak Rp 750 juta.
- Ancaman pidana pengiriman informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dari pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun menjadi paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda dari paling banyak Rp 2 miliar menjadi paling banyak Rp 750 juta.
Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap 2 (dua) ketentuan sebagai berikut:
- Mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) yang semula mengamanatkan pengaturan tata cara intersepsi atau penyadapan dalam Peraturan Pemerintah menjadi dalam Undang-Undang.
- Menambahkan penjelasan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) mengenai keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.
Melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara pada Pasal 43 ayat (5) dan ayat (6) dengan ketentuan hukum acara pada KUHAP, sebagai
- Penggeledahan dan/atau penyitaan yang semula harus mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.
- Penangkapan penahanan yang semula harus meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1×24 jam, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.
Memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam UU ITE pada ketentuan Pasal 43 ayat (5):
- Kewenangan membatasi atau memutuskan akses terkait dengan tindak pidana teknologi informasi;
- Kewenangan meminta informasi dari Penyelenggara Sistem Elektronik terkait tindak pidana teknologi informasi.
Menambahkan ketentuan mengenai “right to be forgotten” atau “hak untuk dilupakan” pada ketentuan Pasal 26, sebagai berikut:
- Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
- Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik yang sudah tidak relevan.
Memperkuat peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan Pasal 40:
- Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang;
- Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

Spoiler for Rules sesuai dengan revisi UU ITE ::

Dilarang melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sesuai dengan ketentuan UU ITE Pasal 27 ayat (3)
Dilarang memposting/membuat thread dengan isi konten berikut sesuai dengan UU ITE yang baru :

Konten melanggar kesusilaan
Konten perjudian
Konten yang memuat penghinaan dan atau pencemaran nama baik
Konten pemerasan atau pengancaman, ancaman tetap yaitu maksimal 4 tahun penjara.
Konten yang merugikan Kaskuser lain
Konten yang menyebabkan permusuhan isu SARA

Dilarang saling mengancam dan membawa urusan real life ke dalam DC dan juga sebaliknya
Dilarang pornografi, Insult, Sarkas, Sinis, bully, etc karena termasuk dalam cyberbullying
Pelanggaran terhadap aturan ini akan di delete thread/post nya sebagai warning dan juga dapat mengakibatkan ban 3 hari tanpa warning. Apabila terulang, maka akan meningkat menjadi ban permanent.

Diubah oleh odedanqyu 31-10-2019 16:16

macanmenoreh dan denbagoes01 memberi reputasi

Kutip

Balas