Kuala Lumpur - Kepolisian Diraja Malaysia memperkirakan sekitar 55.000 orang berkumpul di Alun-alun Kemerdekaan di Kuala Lumpur pada Sabtu (8/12) untuk menentang ratifikasi Konvensi PBB soal penghapusan diskriminasi rasial.

Menurut demonstran, konvensi tersebut akan menghilangkan hak-hak istimewa yang selama ini dinikmati pribumi Malaysia atau bumiputra.

Kebijakan Bumiputra menempatkan etnis Muslim Melayu di posisi prioritas dalam berbagai hal, seperti kursi di universitas, perumahan negara, hingga kepemilikan saham di beberapa perusahaan. Kebijakan ini dibuat supaya bumiputra Malaysia bisa mengejar kesenjangan ekonomi dengan etnis Tionghoa yang, pada umumnya, lebih makmur.

Pendukung kebijakan bumiputra mengatakan bahwa kebijakan ini mencegah terjadinya kerusuhan etnis, seperti yang pernah terjadi pada tahun 1969. Sementara, pengkritik mengatakan kebijakan ini sudah tidak relevan lagi dan menghambat kemajuan Malaysia.

Sebelumnya, Perdana Menteri Mahathir Mohamad mengatakan koalisi berkuasa akan menandatangani konvensi antidiskriminasi PBB tersebut. Namun, belakangan pemerintah Malaysia mundur dari penandatanganan itu. Para pengamat politik Malaysia mengatakan bahwa kelompok oposisi yang mayoritas terdiri dari etnis Melayu menggunakan aksi ini untuk membangun dukungan sayap kanan.

Ahmad Martadha Mohamad, profesor di Universitas Utara Malaysia, mengatakan kepada Wall Street Journal, Mahathir tidak perlu khawatir akan dampak dari aksi ini, karena Mahathir sudah mengatakan mundur dari ratifikasi konvensi tersebut. "Pemerintah perlu lebih sensitif terhadap suara mayoritas. Isu terkait Islam dan kesultanan bisa menyatukan rakyat Malaysia lintas partai".

Sementara itu, Wong Chin Huat, analis politik dari Penang Institute mengatakan etnis Melayu masih belum nyaman dengan koalisi Mahathir, yang terdiri dari tokoh-tokoh India dan Tionghoa. Untuk meredam gejolak ini, pemerintah perlu memperbaiki kesejahteraan warga Malaysia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Mantan PM Malaysia, yang saat ini terlibat skandal megakorupsi 1MDB, tampak hadir di demonstrasi yang disebut sebagai aksi 812. Zahid Hamidi, pemimpin oposisi, juga hadir bersama sejumlah politisi Islamis dan Nasionalis.

Hanya tiga negara yang belum meratifikasi konvensi antidiskriminasi rasial: Malaysia, Myanmar, dan Korea Utara.

http://www.beritasatu.com/asia/526827-puluhan-ribu-rakyat-malaysia-demo-menentang-penghapusan-kebijakan-bumiputra.html

Habis ini vietnam.