Australia agaknya berada di balik terselenggaranya Kongres Rakyat Papua,
karena negara itu memiliki ambisi ekonomi dan politik di wilayah itu dan
keinginan rakyat Papua memisahkan diri dari Indonesia merupakan bagian dari
skenario Australia, setelah sukses di Timor Timur.


"Dengan dalih menegakkan HAM dan demokrasi, pihak Australia
dengan cerdik menanamkan simpati guna memposisikan diri sebagai
pahlawan di hati rakyat Papua, kemudian menghisap sumber ekonomi
Papua yang besar," ujar Pakar Ekonomi Universitas Bung Hatta (UBH) Padang,
Efrizal Syofyan SE Msi Akt, di Padang, Senin.


Ia mengingatkan, indikasi Australia berada di balik hasil
keputusan Kongres Rakyat Papua yang ingin memisahkan diri dari
Indonesia cukup jelas, terbukti negara tetangga Indonesia terdekat itu
selalu melakukan infiltrasi ke wilayah Indonesia Timur (Papua dan Maluku)
dari basisnya yang berada di Timor Timur maupun Darwin.


Isyarat yang lebih jelas, menurut Pembantu Rektor II UBH itu,
adalah pernyataan PM Australia John Howard yang ingin meng-hegemoni
Asia Pasifik di segala bidang, bahkan secara tegas mengatakan ingin
menjadi wakil Amerika Serikat dalam menjalankan peran militernya di
kawasan Asia Pasifik.


Efrizal Syofyan mengatakan, pihak Australia berkepentingan
membantu perjuangan Timor Timur Merdeka, Papua Merdeka dan target
selanjutnya Maluku Merdeka, dengan harapan segala sumber ekonomi
berupa minyak bumi dan pertambangan emas yang ada di wilayah itu bisa
jatuh ke tangan para pemodal Australia.


Tujuan lainnya adalah Australia ingin menjadikan wilayah
Indonesia Timur yang memerdekan diri itu sebagai benteng keamanan
terhadap ancaman dari Utara terutama Indonesia dan Malaysia yang
selama ini masih dianggap sebagai ancaman potensial Australia.


Ia mengatakan, dalam menanggapi intervensi Australia atas kedaulatan
Indonesi tersebut, pemerintahan Presiden Gus Dur agar mengambil isyarat
jelas bahkan langkah konkrit terhadap para pemimpin Australia agar
menghentikan segala tindakannya yang merongrong kedaulatan RI.


"Kami kecewa dengan Presiden yang menurut rencana akan berkunjung ke
Australia memenuhi undangan PM Australia John Howard, padahal sejauh ini
belum ada tanda-tanda yang terlihat dari pihak Australia akan menghentikan
segala kegiatannya yang ilegal di wilayah Indonesia," ujar Efrizal Syofyan.


Ia mengatakan, sikap arogan Australia terhadap Indonesia bermula sejak
krisis Timor Timur memuncak, tanpa ada upaya konkrit dari pemerintah
Indonesia untuk menghentikan arogansi negara tetangga yang kecil di Selatan
itu.(Ant/zrp)