Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan kader partai politik kerap terjerat kasus korupsikarena sumber dana tidak cukup untuk membiayai aktivitas partai.

Bamsoet, sapaannya, menyampaikan hal itu dalam forum diskusi bertema "Mewujudkan Sistem Integritas Politik di Indonesia" dalam rangka Hari Antikorupsi Sedunia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (4/11).

Menurut Bamsoet, sumber pembiayaan partai yang tidak mencukupi, seperti dari APBN, kerap menyuburkan praktik korupsi. Terutama saat partai memiliki agenda yang memerlukan banyak biaya, seperti munas, rapimnas, dan rakernas.

"Semua membutuhkan biaya dan sumber. Sumber itu biasanya dibebankan kepada kader-kader yang duduk di parlemen, di pemerintahan," kata Bamsoet.

Ia pun menilai sumber dana dari iuran dan sumbangan darurat tanpa tekanan juga tidak cukup untuk membiayai aktivitas partai politik.

Selain itu, Bamsoet juga menyinggung soal pemilihan wali kota dan gubernur yang memerlukan biaya cukup besar.

Menurutnya, yang menjadi masalah adalah syarat rekomendasi seorang calon bupati, wali kota atau gubernur yang membutuhkan biaya milyaran.

"Itu dikukuhkan dan ada harganya. Kemarin itu untuk bupati, wali kota paling murah Rp 5 miliar. Untuk gubernur bisa ratusan miliar, bahkan bisa Rp200 miliar, Rp300 miliar, paling murah Rp 50 miliar," jelas Bamsoet.

Bamsoet pun tak heran jika banyak pihak yang meletakkan kepentingan kepada partai politik sekarang ini. Karena saat pemilu atau pilkada dana yang sudah diberikan diharapkan bisa kembali.

"Kalau untuk eksis di parlemen paling tidak memerlukan 30 kursi. Modalkan saja Rp50 miliar. Begitu menghadapi pilkada tahun depan sudah balik modal," ujarnya.

Selain itu, Bamsoet juga menyatakan terima kasih kepada KPK karena mendorong kenaikan dana untuk partai oleh negara.

Dalam diskusi tersebut Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan bantuan dana untuk partai dari pemerintah sejumlah Rp1000 per suara masih jauh dari dana ideal yang diperlukan partai. Ia pun mengusulkan pembiayaan partai politik secara penuh dari APBN.

"Itu full dibiayai negara, kemudian implikasinya adalah auditnya sudah dalam sekali dan diumumkan ke seluruh masyarakat," kata Agus. (ani/pmg)

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181204144925-32-351053/ketua-dpr-sebut-kader-parpol-korup-karena-minim-dana-politik