Undangan PKS untuk hadir ke kantor DPP di jalan TB Simatupang disambut baik oleh RSA, yang akhirnya diwakili oleh Ivan sebagai Narasumber dan Rio dari Badan Kehormatan RSA.

Hanya saja disayangkan, bahwa Undangan awal adalah Diskusi, ternyata, mereka melakukan konsep Debat.
Narasumber saat itu adalah Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopyan, Hafidz Ary dari Penggiat Medsos dan Rusli Abdullah dari The Institute for Development of Economics and Finance (Indef).
Debat menjadi konsep Pro Kontra, padahal, RSA berharap ini adalah sebuah diskusi saling memberikan masukan bukannya saling bertahan dan menyerang.

Berikut adalah kutipan undangan yang diberikan ke RSA dan disebar juga ke publik :

"BREAKING NEWS!

Rekan-rekan wartawan yth, DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengundang Bapak/Ibu/Sdr rekan-rekan media sekalian untuk menghadiri diskusi publik bertajuk "Kontroversi Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup".

Diskusi tsb akan diadakan Rabu, 28 November 2018, jam 19.30 WIB di Aula Lt. 1 DPP PKS, MD Building Jl. TB Simatupang​, Jakarta Selatan.

Direncanakan hadir: 1. Jubir PKS, 2. pengamat dari Indef, 3. Aktivis road safety association

Atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terima kasih.

Tertanda,


Al Muzammil Yusuf
Juru Bicara Nasional TPP PKS

Konfirmasi kehadiran ke Kurnia (081213000843)"

Dengan debat yang didominasi tentang pendapatan negara/pajak, RSA tetap berusaha berada dalam koridornya, yaitu Keselamatan Jalan.
Ketika ditanyakan tentang bagaimana pengganti kontrol kompentensi reguler pengendara, PKS memberikan contoh negara maju, dengan berlakukan sistem point bila melanggar, tentu saja hal ini ditolak, karena RSA menganggap ini adalah masalah karakter masyarakat yang tidak bisa disamakan antara negara maju dan negara berkembang seperti Indonesia, dan Pipin tidak bisa membantah bahwa sistem point ini hanya berlaku di negara maju.

Kontrol kompetensi ini bukan hanya dilakukan dengan law enforcement, tapi banyak lagi strategi filtrasi secara implisit dalam kontrol pengguna kendaraan bermotor di jalan raya, dan kontrol reguler ini adalah salah satunya, bila itu dihilangkan, berarti PKS menghilangkan satu proses filtrasi tanpa memberikan solusinya.

RSA menyimpulkan, ketidak-samaan frekwensi dalam debat ini, membuat hasil malam ini menjadi tidak jelas. Karena RSA tidak mendapatkan lawan bicara yang mengerti tentang Keselamatan Jalan, argumen yang diberikan hanya sebatas teori-teori ekonomi. Lebih parahnya lagi, mereka bersifat defensif dalam setiap masukan dan usulan.

Walau bagaimanapun, setiap pertemuan memiliki maknanya masing-masing, malam ini kami tidak menang atau kalah, karena kami memiliki sikap bahwa Diskusi jauh lebih baik daripada berdebat, tetapi kami telah menancapkan satu hal yang pasti, yaitu Keselamatan Jalan yang tidak terukur oleh uang.

Melalui pembicaraan informil, RSA mengajak PKS untuk kembali duduk di dalam forum diskusi komprehensif dengan niat untuk saling beri masukan dan saran, dan ini disambut baik oleh Pipin.

---
Road Safety Association adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat bersifat Yayasan yang digagas pada tahun 2005 dengan Akta Perubahan No. 45, Tanggal 28 Pebruari 2014, Notaris : Marthin Aliunir, SH. dan No. SK Kemkumham : AHU-00461.60.10.2014.

Nomor kontak :
Ivan 0811941355
Rio 08121271978