JPP BOGOR - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan libatkan mahasiswa Fakultas Kedokteran yang ada di Sulawesi Selatan untuk membenahi masalah penyakit tuberculosis (TBC) dan stunting. Kedua masalah itu merupakan program kesehatan nasional yang telah disepakati oleh seluruh pihak di bidang kesehatan yang penyelesaiannya harus disegerakan.

Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan Bachtiar Baso mengatakan cakupan penemuan TBC masih kurang. Pihaknya melakukan kerja sama dengan Fakulatas Kedokteran di Sulawesi Selatan untuk percepatan eliminasi TBC. Strategi yang diambil adalah dengan menetapkan satu sarjana kesehatan masyarakat untuk satu desa.

"Kita mau menetapkan satu sarjana kesehatan masyarakat untuk satu desa di Sulsel," kata Bachtiar pada Rapat Koordinasi Pelaksanaan Operasional Program (Rakorpop) Kemenkes di Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/11/2018).

Begitupun dengan penurunan stunting, Bachtiar mengatakan stunting adalah masalah gizi kronis yang penyelesaiannya membutuhkan waktu yang lama. Harus ada komitmen dari berbagai pihak untuk sama-sama menurunkan masalah stunting di Sulawesi Selatan, seperti perhatian penuh pada 1.000 hari pertama kelahiran.

"Untuk 1000 HPK kita menggandeng tiga fakultas, fakultas kedokteran, kesehatan masyarakat, dan keperawatan," ucap Bachtiar Baso.

Pekan Imunisasi MR

Sama halnya dengan TBC dan stunting, imunisasi termasuk program nasional yang harus ditingkatkan cakupannya. Bachtiar mengaku pada program imunisasi MR, yang menjadi tantangan adalah soal halal haram. Namun untuk menghadapinya, ia mengaku sudah ada strategi yang akan dilakukan oleh jajaran kesehatan di Sulawesi Selatan.

"Soal halal haram kita sudah buat strateginya dengan gerakan pekan imunisasi MR di Sulsel. Nanti (acara) tanggal 30 November," kata Bachtiar.

Selain itu, lanjut Bachtiar, pihaknya telah melakukan prakondisi kepada seluruh bupati dan walikota yang cakupan imunisasi MR-nya masih rendah, yakni ada 10 kabupaten dari 24 kabupaten/kota. Namun ada tiga kabupaten yang cakupannya melebihi target 95%.

"Kami punya tiga kabupaten yang sudah selesai, ada yang 102, ada 99, ada 98 persen. Yang lain sudah mendekati 95%, tapi yang 10 kabupaten ini masih cukup jauh, jadi ini yang kita fokuskan," ucap Bachtiar.

Terhadap 10 kabupaten itu, Bachtiar mengaku sudah melakukan pendekatan kepada bupati dan walikotanya. Sikap bupati dan walikota sangat mendukung untuk menyelesaikan imunisasi MR sampai 31 Desember 2018.

"Kami juga melakukan pendekatan ke MUI se-Sulsel dan khusus kepada ketua MUI yang 10 kabupaten ini. Kita juga lakukan pendekatan ke Kemenag provinsi dan dinas pendidikan karena banyak sekolah dan pesantren yang masih ragu soal vaksin MR ini," katanya.

Dalam upaya eliminasi TBC, penurunan stunting, dan peningkatan cakupan imunisasi, bagi Bachtiar, yang harus dilakukan adalah merangkul semua pemangku kepentingan terkait. Karena itu, kepala dinas kesehatan yang baru menjabat tiga bulan itu melakukan kerja sama dengan Ketua Tim Penggerak PKK Pemprov Sulsel Liestiaty F. Nurdin Abdullah. Kerja sama itu tidak hanya soal TBC, stunting, dan Imunisasi, tapi perbaikan kesehatan secara menyeluruh.(kes)


Sumber : https://jpp.go.id/humaniora/kesehata...c-dan-stunting

---

Kumpulan Berita Terkait HUMANIORA :

- Ketika Pelita Menghilang di Malam Gelap di Sumba

- Kemenkop UKM: Penyaluran dan Serapan KUR yang Besar Dorong Kemajuan Koperasi dan UKM

- Kemenkop UKM: Dua Kebijakan Pemerintah Bantu Perkembangan Koperasi dan UKM