PSI Dinilai Tak Bisa Dibubarkan Karena Tolak Perda Syariah

Beranda

...

Berita dan Politik
PSI Dinilai Tak Bisa Dibubarkan Karena Tolak Perda Syariah

kartika2019

17-11-2018 03:10

PSI Dinilai Tak Bisa Dibubarkan Karena Tolak Perda Syariah

PSI Dinilai Tak Bisa Dibubarkan Karena Tolak Perda Syariah
Jumat, 16 November 2018 21:36

Merdeka.com - Pengamat Politik Ray Rangkuti menilai Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tak bisa dibubarkan hanya karena menolak Perda Syariah. Pernyataan tersebut dinilai tidak yang bertentangan dengan konstitusi.

"Tidak ada yang memungkinkan untuk melakukan (pembubaran) itu. Mereka tidak menolak konstitusi kok, seperti HTI gitu," katanya kepada wartawan, Jumat (16/11).

Sebelumnya Jubir FPI Novel Bamukmin menilai PSI menentang Pancasila sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa. Itu menanggapi pernyataan Ketum PSI Grace Natalie yang menolak Perda Syariah dan Perda Injil.
Ray menilai penafsiran tersebut terlalu sembrono. Tafsir sila pertama itu menurutnya, menegaskan hak setiap orang memeluk agamanya.

"Ketuhanan yang maha esa itu menegaskan bahwa semua orang dijamin hak beragamanya, tetapi dia harus berdasarkan ya kalau hukum negara ya berdasarkan konstitusi, bukan berdasarkan agama tertentu," jelasnya.

Direktur LIMA itu menambahkan, salah tafsir jika ajaran agama harus muncul. "Jadi pasal pertama itu menegasikan untuk mewajibkan negara tidak membuat aturan untuk agama tertentu, tapi agama yang sama diyakini atau aturan yang diyakini oleh sama-sama pemeluk agama gitu," ucapnya.

"Makanya Perda Syariah, Perda Injil atau perda apa lah, enggak tepat. Karena perda itu atas nama agama tertentu. Bukan atas nama kesepakatan agama-agama di Indonesia," tandasnya.
https://www.merdeka.com/politik/psi-dinilai-tak-bisa-dibubarkan-karena-tolak-perda-syariah.html

Quote:

Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

SUMBER:
http://kelembagaan.ristekdikti.go.id...Tahun-2011.pdf

Bagaimana hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia? Siapa yang mengesahkan/menetapkan masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut? Hal apa yang diatur oleh masing-masing peraturan perundang-undanga

Jawaban :
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Hierarki Peraturan Perundang-undangan (2) yang dibuat oleh Ali Salmande, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 22 Maret 2011.

Intisari:

Hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia merujuk ke Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
Peraturan Pemerintah;
Peraturan Presiden;
Peraturan Daerah Provinsi; dan
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Apa saja materi muatan yang diatur di dalamnya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak ulasan di bawah ini.

Ulasan:
Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan
Hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia merujuk ke Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 12/2011”) yang berbunyi:

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:[/ltr]

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
Peraturan Pemerintah;
Peraturan Presiden;
Peraturan Daerah Provinsi; dan
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 di atas mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.[1] Peraturan Perundang-undangan ini diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.[2]

Yang Berwenang Menetapkan/Mengesahkan Peraturan Perundang-undangan dan Muatan yang Diatur di Dalamnya

Dan perlu juga diketahui bahwa dari hierarki dan jenis-jenis peraturan perundang-undangan tersebut, materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-undang, Perda Provinsi, atau Perda Kabupaten/Kota.[18]

Dasar hukum:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

[1] Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011
[2] Pasal 8 ayat (2) UU 12/2011
[3] Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) UUD 1945
[4] UUD 1945
[5] Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b UU 12/2011
[6] Pasal 72 ayat (1) UU 12/2011
[7] Pasal 1 angka 4 UU 12/2011
[8] Pasal 10 ayat (1) UU 12/2011
[9] Pasal 11 UU 12/2011
[10] Pasal 1 angka 5 UU 12/2011
[11] Pasal 12 UU 12/2011
[12] Pasal 1 angka 6 UU 12/2011
[13] Pasal 13 UU 12/2011
[14] Pasal 78 ayat (1) UU 12/2011
[15] Pasal 14 UU 12/2011
[16] Pasal 80 jo. Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 1 angka 8 UU 12/2011
[17] Pasal 14 UU 12/2011
[18] Pasal 15 ayat (1) UU 12/2011[/ltr]
SUMBER:
https://www.hukumonline.com/klinik/d...n-di-indonesia

Putusan MK Cabut Kewenangan Mendagri Batalkan Perda Provinsi
14/06/2017, 22:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa frasa " perda provinsi dan" yang tercantum dalam Pasal 251 Ayat 7, serta Pasal 251 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Ini merupakan putusan MK atas uji materi Nomor 56/PUU-XIV/2016 terkait pembatalan perda oleh gubernur dan menteri. Pemohon mengajukan uji materi terhadap Pasal 251 Ayat 1, 2, 7 dan 8 UU Nomor 23 Tahun 2014.

Dengan adanya putusan MK ini, maka Menteri Dalam Negeri tidak lagi bisa mencabut perda provinsi.

MK dalam pertimbangannya mengacu pada Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 yang diterbitkan pada 5 April 2017 lalu. Dalam putusan Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 itu disebutkan bahwa Pasal 251 Ayat 2, 3, dan 4 UU Pemda sepanjang mengenai perda kabupaten/kota bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam putusan itu juga MK menyatakan, demi kepastian hukum dan sesuai dengan UUD 1945 menurut Mahkamah, pengujian atau pembatalan perda menjadi ranah kewenangan konstitusional Mahkamah Agung. "Oleh karena dalam Pasal 251 Ayat 1 dan Ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur mengenai pembatalan perda provinsi melalui mekanisme executive review maka pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015, bertanggal 5 April 2017 berlaku pula untuk permohonan para pemohon a quo.

Sehingga Mahkamah Berpendapat, Pasal 251 Ayat 1 dan 4 UU 23/2013 sepanjang frasa ' Perda Provinsi dan' bertentangan dengan UUD 1945," demikian bunyi putusan MK, Rabu (14/6/2017).
(Baca juga: Presiden Hormati Putusan MK Terkait Wewenang Mendagri Mencabut Perda)
https://nasional.kompas.com/read/2017/06/14/22392261/putusan.mk.cabut.kewenangan.mendagri.batalkan.perda.provinsi

------------------------------

Melawan atau menolak perundang-undangan dalam wilayah hukum NKRI, jelas akan ada sanksinya.

Sementara PERDA (termasuk Perda Syariah) adalah salah satu bentuk perundang-undangan yang ada dalam wilayah hukum NKRI, sesuai dengan ketentuan dalam UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Undang-undangan.

Kalau toh ada yang berkehendak menghapusnya seperti rencana PSI diatas itu, maka hanya bisa bila PSI berhasil membuktikan bahwa Perda Syariah itu bertentangan dengan ketentuan Per-UU yang lebih tinggi, dan itu yang berhak memutuskan hanya Mahkamah Konstitusi (MK).