- Beranda
- Militer
Pilih Netral Indonesia Perlu Jet Tempur dari Blok Timur dan Barat, Membeli Sukhoi Su-
...
TS
kingmu
Pilih Netral Indonesia Perlu Jet Tempur dari Blok Timur dan Barat, Membeli Sukhoi Su-
Menurut analisa IHS Jane, jika pemaksaan itu terjadi, maka pesawat tempur F-16 Viper buatan Lockheed Martin kemungkinan akan dipilih oleh TNI AU daripada Su-35 Rusia.
Jum'at, 09-11-2018
TSM-Program Indonesia untuk pengadaan pesawat tempur multirole Sukhoi Su-35 "Flanker-E" dari Rusia belum aman dari ancaman sanksi Amerika Serikat (AS). Militer Indonesia yang memilih netral menegaskan bahwa pihaknya memerlukan jet tempur Timur dan Barat.
Washington telah memberlakukan undang-undang (UU) bernama Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA). Dalam UU itu, AS merasa berhak menjatuhkan sanksi terhadap negara mana saja yang membeli persenjataan Rusia.
UU AS itu sejatinya hanya ditargetkan pada Moskow sebagai respons atas aneksasi Crimea dari Ukraina pada 2014 dan dugaan ikut campur pemilu AS 2016. Namun, China telah dikenai sanksi tersebut karena membeli beberapa jet tempur Su-35 dan sistem rudal S-400 Moskow.
Kepala Penerangan Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Udara (TNI AU) Marsekal Pertama Novyan Samyoga mengatakan kepada IHS Jane dalam pameran Indo Defence 2018 di Jakarta bahwa UU AS tersebut berpotensi memaksa Indonesia membeli pesawat tempur Barat.
Menurut analisa IHS Jane yang dikutip Jumat (9/11/2018), jika pemaksaan itu terjadi, maka pesawat tempur F-16 Viper buatan Lockheed Martin kemungkinan akan dipilih oleh TNI AU daripada Su-35 Rusia.
Indonesia telah menandatangani kontrak untuk pengadaan 11 unit jet tempur Su-35 pada bulan Februari tahun ini atau hanya beberapa bulan setelah AS mengesahkan CAATSA.
Menurut Samyoga, meskipun kontrak telah ditandatangani, Indonesia tidak akan memiliki pilihan lain untuk mengakhiri kesepakatan jika pemerintah AS memperkenalkan sanksi keras terhadap Indonesia.
Pemerintah AS memberlakukan sanksi terhadap Indonesia mulai tahun 1990-an hingga 2005 sebagai akibat dari dugaan pelanggaran hak asasi manusia militer Indonesia di Timor Timur (sekarang bernama Timor Leste). Sanksi berupa larangan membeli peralatan militer AS itu sangat merugikan TNI AU, karena berpengaruh pada nasib komponen armada pesawat buatan AS seperti pesawat F-16 dan C-130 Hercules.
"Kami perlu mengoperasikan kombinasi jet tempur Timur dan Barat," kata Samyoga.
“Politik tidak pasti, dan kami butuh keseimbangan karena jika kami memiliki masalah dengan Barat, kami dapat menggunakan pesawat yang dibuat di Timur. Kami telah dijatuhi sanksi sebelumnya, jadi kami tahu kami membutuhkan keseimbangan itu," ujarnya. (Muhaimin)
Posted : HR/TSM/https:/www.sindonews.com
Jum'at, 09-11-2018
TSM-Program Indonesia untuk pengadaan pesawat tempur multirole Sukhoi Su-35 "Flanker-E" dari Rusia belum aman dari ancaman sanksi Amerika Serikat (AS). Militer Indonesia yang memilih netral menegaskan bahwa pihaknya memerlukan jet tempur Timur dan Barat.
Washington telah memberlakukan undang-undang (UU) bernama Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA). Dalam UU itu, AS merasa berhak menjatuhkan sanksi terhadap negara mana saja yang membeli persenjataan Rusia.
UU AS itu sejatinya hanya ditargetkan pada Moskow sebagai respons atas aneksasi Crimea dari Ukraina pada 2014 dan dugaan ikut campur pemilu AS 2016. Namun, China telah dikenai sanksi tersebut karena membeli beberapa jet tempur Su-35 dan sistem rudal S-400 Moskow.
Kepala Penerangan Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Udara (TNI AU) Marsekal Pertama Novyan Samyoga mengatakan kepada IHS Jane dalam pameran Indo Defence 2018 di Jakarta bahwa UU AS tersebut berpotensi memaksa Indonesia membeli pesawat tempur Barat.
Menurut analisa IHS Jane yang dikutip Jumat (9/11/2018), jika pemaksaan itu terjadi, maka pesawat tempur F-16 Viper buatan Lockheed Martin kemungkinan akan dipilih oleh TNI AU daripada Su-35 Rusia.
Indonesia telah menandatangani kontrak untuk pengadaan 11 unit jet tempur Su-35 pada bulan Februari tahun ini atau hanya beberapa bulan setelah AS mengesahkan CAATSA.
Menurut Samyoga, meskipun kontrak telah ditandatangani, Indonesia tidak akan memiliki pilihan lain untuk mengakhiri kesepakatan jika pemerintah AS memperkenalkan sanksi keras terhadap Indonesia.
Pemerintah AS memberlakukan sanksi terhadap Indonesia mulai tahun 1990-an hingga 2005 sebagai akibat dari dugaan pelanggaran hak asasi manusia militer Indonesia di Timor Timur (sekarang bernama Timor Leste). Sanksi berupa larangan membeli peralatan militer AS itu sangat merugikan TNI AU, karena berpengaruh pada nasib komponen armada pesawat buatan AS seperti pesawat F-16 dan C-130 Hercules.
"Kami perlu mengoperasikan kombinasi jet tempur Timur dan Barat," kata Samyoga.
“Politik tidak pasti, dan kami butuh keseimbangan karena jika kami memiliki masalah dengan Barat, kami dapat menggunakan pesawat yang dibuat di Timur. Kami telah dijatuhi sanksi sebelumnya, jadi kami tahu kami membutuhkan keseimbangan itu," ujarnya. (Muhaimin)
Posted : HR/TSM/https:/www.sindonews.com
Diubah oleh kingmu 09-11-2018 01:55
0
4.7K
21
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Militer
20KThread•7KAnggota
Tampilkan semua post
kingoftki
#3
bukan pilih netral tapi kuatir kena embargo seperti tahun 1992 dan 1999-2005. sejak sukarno berganti suharto kan suharto sibuk buang-buangin apapun dari blok timur (alasannya kena embargo padahal stock spare parts melimpah baik di inventory abri maupun black market) untuk diganti dengan bikinan blok barat meskipun bekas pakai perang korea dan perang vietnam.
dan kita sama sekali tidak siap saat embargo pertama diterapkan oleh amerika (bukan seluruh blok barat) tahun 1992 (menyusul pembantaian santa cruz 1991) untuk kategori lethal articles dan 1999-2005 untuk military articles secara keseluruhan dari blok barat. jaman itu (sebelum kena embargo) suharto (sampai 1990) cukup percaya diri bahwa indonesia akan aman dari embargo blok barat dengan modal anti komunis.
tapi saat komunis rubuh (1991) maka issue sensitif selanjutnya adalah penegakan hak azasi (hak dasar) manusia yang bukan prioritas di negara indonesia. saat itu suharto panik dengan pesanan 40 unit light attack / advance jet trainer hawk 100/200 dikirim dalam bentuk terurai (awalnya 18 unit di dalam kontainer, tuh sampai sekarang bangkai nya masih numpuk sebagai spare parts sebanyak 12 unit di gudang kohanudnas, halim) tanpa kelengkapan avionik dan sisanya harus diambil secara gerilya (mirip maling, padahal pesanan 40 unit itulah yang menyelamatkan BAe dari bangkrut).
dalam keadaan panik dan kecewa maka (sesudah 1995) di mulailah 24 unit (beberapa menyebut 12 unit) pesanan sukhoi 27/30 (mki trim) yang kemudian (1999) dibatalkan karena indonesia bangkrut.
dan kita sama sekali tidak siap saat embargo pertama diterapkan oleh amerika (bukan seluruh blok barat) tahun 1992 (menyusul pembantaian santa cruz 1991) untuk kategori lethal articles dan 1999-2005 untuk military articles secara keseluruhan dari blok barat. jaman itu (sebelum kena embargo) suharto (sampai 1990) cukup percaya diri bahwa indonesia akan aman dari embargo blok barat dengan modal anti komunis.
tapi saat komunis rubuh (1991) maka issue sensitif selanjutnya adalah penegakan hak azasi (hak dasar) manusia yang bukan prioritas di negara indonesia. saat itu suharto panik dengan pesanan 40 unit light attack / advance jet trainer hawk 100/200 dikirim dalam bentuk terurai (awalnya 18 unit di dalam kontainer, tuh sampai sekarang bangkai nya masih numpuk sebagai spare parts sebanyak 12 unit di gudang kohanudnas, halim) tanpa kelengkapan avionik dan sisanya harus diambil secara gerilya (mirip maling, padahal pesanan 40 unit itulah yang menyelamatkan BAe dari bangkrut).
dalam keadaan panik dan kecewa maka (sesudah 1995) di mulailah 24 unit (beberapa menyebut 12 unit) pesanan sukhoi 27/30 (mki trim) yang kemudian (1999) dibatalkan karena indonesia bangkrut.
0
Tutup