JAKARTA (IndoTelko) - Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terus meningkatkan upaya pengendalian konten informasi yang tidak benar atau dikenal hoaks serta ujaran kebencian di media sosial (Medsos).

Tindakan tersebut juga akan diimbangi dengan penyesuaian di regulasi sehingga platform media sosial yang terbukti terlibat penyebaran konten hoaks dan ujaran kebencian dikenakan sanksi denda administratif.



Dikatakannya, pengendalian konten negatif di media sosial penting sejak awal terus dilakukan sebab penyebarannya dapat kapan saja terjadi, termasuk di luar momemtum Pilpres.



Diungkapkannya, mengenai penerapan sanksi denda kepada platform media sosial yang terlibat penyebaran konten negatif, telah berunding dan berdialog dengan beberapa platform penyedia.

"Sebenarnya bisa saja saat ini langsung ditindak melalui pembekuan dengan menggunakan peraturan lama karena ada tahapan peringatan 1, 2, 3 dan penutupan," ujarnya.

Soal sanksi denda kepada platform media sosial yang terlibat penyebaran konten negatif, di negara-negara lainnya telah lebih awal dilaksanakan, misalnya saja di Jerman dan Malaysia.

Indonesia juga harus mengambil posisi menyikapi isu konten negatif di media sosial dengan pendekatan kebijakan berbeda dari negara lain.

"Namun kita perlu ada proses, kalau UU ITE kita diatur terkait safe harbour policy, satu-satunya negara di Asia yang punya kebijakan itu adalah Indonesia. Nanti bisa kita turunkan bersamaan dengan peraturan Menteri," ungkapnya.

Diingatkannya, kebijakan Kominfo tentu sebatas tindakan di dunia maya saja, seperti pemblokiran dan penutupan akses. Sedangkan proses penegakan hukum di dunia nyata tetap dilakukan oleh kepolisian.

Guna informasi, sampai saat ini regulasi mengenai pengendalian konten hoaks dan ujaran kebencian di media sosial masih dalam pembahasan. Nantinya, regulasi itu akan diterbitkan dalam bentuk peraturan Menkominfo.

Peraturan Menkominfo tentang pengendalian konten hoaks dan ujaran kebencian di media sosial yang nantinya ingin diterbitkan berlandaskan ke Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik yang telah direvisi.(ak)

Sumber : https://www.indotelko.com/kanal?c=rm...-medsos-sanksi