‘Sumbang’ Lagi Kada ke KPK, PDIP Terkorup di Indonesia?


Partai politik penguasa kembali menorehkan skandal memalukan. Untuk kedepalapan kalinya di tahun ini, PDI Perjuangan ‘menyumbangkan’ kepala daerah korup untuk menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tampaknya, parpol besutan Megawati Soekarnoputri ini hendak menunjukkan kedigdayaannya untuk mempertahankan gelar jawara parpol terkorup di Indonesia.
Semua orang tahu, korupsi sudah menjadi penyakit kronis bangsa ini. Sudah menjadi penyakit struktural, sama seperti kemiskinan yang telah berurat berakar sangat dalam. Juga sudah seumpama ketiak ular, yang panjang berlanjut, tidak ada putus-putusnya.
Mengutip sumber dari Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Detik.com, sejak Era Reformasi bergulir, tepatnya dari 2002 hingga 2017, tercatat telah terjadi 341 kali perkara korupsi yang dilakukan oleh kader dari 12 partai politik. Kader PDIP menjadi jawara dengan menyumbang 120 kasus, lalu disusul Golkar dengan 82 kasus.
Angka tersebut tentu kian bertambah banyak seiring tertangkapnya sejumlah kader dari kedua parpol pada tahun 2018. Memang, pada tahun ini, sudah ada 19 orang kepala daerah yang diciduk KPK. Delapan orang di antaranya berasal dari PDIP, lima dari Golkar, dua dari PAN, dan sisanya masing-masing satu orang dari Nasdem, Perindo, PNA, serta Berkarya.
Dua hari yang lalu, salah seorang kader PDIP baru saja terkena operasi tangkap tangan KPK. Dia adalah Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra. Kepala daerah yang baru saja dilantik untuk periode kedua ini menjadi tersangka dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait mutasi jabatan, proyek, dan perizinan di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2018.
Tertangkapnya Sunjaya, membuat daftar kepala daerah korup dari PDIP kian bertambah panjang. Sebelumnya, sejak awal tahun, sudah ada tujuh kader parpol ini orang yang menjadi ‘pesakitan’ di KPK.
Mereka adalah Marianus Sae (bupati Ngada), Abu Bakar (bupati Bandung Barat), Agus Feisal Hidayat (bupati Buton Selatan), Tasdi (bupati Purbalingga), Syahri Mulyo (bupati Tulungagung), Samanhudi Anwar (wali kota Blitar), dan Pangonal Harahap (bupati Labuhanbatu).
Kejadian ini, mengubah sikap saya yang optimis melihat negeri ini, patah dan menjadi pesimis. Layu, tak percaya dengan lagak sok suci pejabat-pejabat kita. Di layar kaca mereka tampil bak pahlawan, membela rakyat jelata. Tetapi di belakangnya, mereka mencuri uang mereka, menumpuk pundi-pundi kekayaan pribadi dengan uang haram. Ternyata benteng demokrasi roboh sudah.
Sungguh ini sebuah kejahatan yang sangat luar biasa. Bahkan bisa dikatakan sebagai bentuk penghianatan terhadap bangsa. Bayangkan, ketika keuangan negara tengah defisit, saat rakyat tengah menjerit karena harga-harga kebutuhan tinggi melejit, para pemimpin daerah ini menangguk uang haram dengan memanfaatkan kewenangan dan jabatan mereka.
Rakyat sedih dan kecewa dengan apa yang terjadi dengan bangsa ini. Negeri yang diharapkan menjadi tempat perbaikan nasib rakyat. Tetapi yang terjadi malah korupsi semakin menjadi-jadi. Karena itu harapan sepenuh hati tertumpang pada KPK.
Lembaga antirasuah itu tidak boleh tumpul. Meski para kepala daerah koruptor itu berasal dari partai politik penguasa, KPK tetap harus memperlihatkan tajinya. Sebagai rakyat kita hanya bisa berdoa, agar ke depan diberi pemimpin yang bersih dan antikorupsi supaya bisa menyelamatkan bangsa ini dari gelimang dosa.

https://indonesiana.tempo.co/read/128720/2018/10/26/veronafitria/sumbang-lagi-kada-ke-kpk-pdip-terkorup-di-indonesia