Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah pusat telah menggelontorkan dana sebesar Rp 400 triliun untuk pengembangan infrastruktur selama tahun 2018. Menurut Jokowi, hal ini juga mendorong perputaran uang di desa.

Terkendala pembebasan lahan, target selesai proyek Tol Semarang-Batang molor
"Dengan demikian, pemerintah pusat bukan menghabiskan uang, namun bagaimana penempatan uang dengan jumlah yang besar itu harus tepat sasaran agar uang berputar di desa," kata Presiden saat membuka Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna ke-XX dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tahun 2018 di Kawasan Garuda Wisnu Kencana, Bali, Jumat (19/10).

Didampingi istri Iriana Joko Widodo, Kepala Negara mengatakan bahwa pengembangan infrastruktur sangat penting agar perputaran dana jangan kemana-mana, namun semakin besar perputarannya untuk meningkatkan kesejahteraan di desa.

"Untuk menyejahterakan ekonomi kerakyatan dalam pedesaan, pemerintah juga akan mengajukan dana operasional desa dan kelurahan se-Indonesia untuk menghidupkan titik ekonomi baru," katanya dalam sambutan di hadapan 7.000 orang dari Kemendagri, Kemendesa, Gubernur Bali, Tim Penggerak PKK se-Indonesia, bupati dan wali kota serta kepala desa dan lurah se-Indonesia.

Nilai Rp 400 triliun itu merupakan dua kali lipat lebih dibanding jumlah dana infrastruktur pada empat tahun lalu yang hanya mencapai Rp 160 triliun. Selain itu, Presiden meminta seluruh pemerintah daerah untuk meninggalkan cara kerja manual dalam sistem pemerintahannya. "Masuk ke aplikasi sistem yang cepat, biar gampang dikontrol, yang gampang dicek," katanya.

Menurut dia, dengan adanya revolusi industri 4.0, maka pemerintah daerah harus mengikuti perkembangan teknologi dan menerapkannya dalam kinerja sistem pemerintahan di daerah. Apabila pemerintah daerah tidak mengikuti perkembangan teknologi dan mengurangi kesejahteraan masyarakat di Indonesia maka akan tertinggal dari negara lain.

"Hati-hati, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa harus tahu dan bisa mengantisipasi ini agar kita tidak tertinggal oleh negara-negara lain dan kita tidak kalah berkompetisi dengan negara lain. Ingat, (revolusi industri 4.0) ini sudah bergerak, bukan akan, (tapi) sudah bergerak," katanya.

Oleh karena itu, Presiden meminta seluruh aparat pemerintah daerah untuk mengikuti kecenderungan/tren perkembangan teknologi, mulai dari kecerdasan buatan (artificial intelligence), tenaga robot, "big data" dan realitas maya (virtual reality).

"Kalau tidak tahu, kita akan tertinggal dari negara lain yang bergerak sangat cepat. Kita harus tahu cryptocurrency, bitcoin itu apa, harus tahu, sehingga manajemen pemerintahan ini dibawa kemana, kita ngerti semuanya," ujar Presiden.

https://www.merdeka.com/uang/jokowi-...r-di-2018.html

Demi Infrastruktur, Pemerintah Pinjam Tiongkok Rp 625 Triliun


Tiongkok akan memberikan pinjaman sebesar US$ 50 miliar atau setara dengan Rp 625 triliun kepada Indonesia untuk membangun proyek infrastruktur. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan, beberapa perusahaan BUMN karya maupun infrastruktur bakal kecipratan pinjaman tersebut.


Rini mengungkapkan utang senilai US$ 50 miliar tersebut akan berasal dari China Development Bank (CDB) dan ICBC. Sebanyak 20 persen atau sebesar US$ 10 miliar akan dialokasikan untuk PT PLN (Persero) untuk mendanai proyek pembangkit listrik dan transmisi.

"Juga untuk Antam, selain mendapatkan PMN, mereka pun meminjam. Sedangkan proyeknya seperti jalan tol Trans Sumatera dan beberapa pelabuhan di Indonesia, termasuk kereta super cepat (High Speed Railways)," ujar dia di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (24/4).

Untuk proyek kereta cepat, lanjut Rini, rencananya akan digarap oleh beberapa perusahaan BUMN, yang saat ini masuk dalam tahap finalisasi studi kelayakan teknikal dan keuangan.

"Hitungannya belum selesai, jadi saya belum bisa menjawab. Tapi bagian untuk HSR (High Speed Railways) ada, termasuk program transportasi lain seperti perkapalan untuk Pelni," katanya.

Dalam pengerjaannya, Rini mengatakan proyek tersebut dikerjakan secara konsorsium antara perusahaan BUMN infrastruktur yakni, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Industri Kereta Api (Persero), PT Len Industri (Persero) dan PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero). Konsorsium tersebut nantinya akan dipimpin PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

"Tapi apakah akan dibentuk holding atau yang lain masih dalam tahap review internal," katanya.

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi...rp-625-triliun

NEGARA BUTUH PEMIMPIN YG BISA MENGELOLA SUMBER KEKAYAAN ALAM DAN KELOLA PAJAK RAKYATNYA DENGAN BAIK

BUKANNYA RAJA HUTANG...

SEMBAKO SERBA MAHAL, IMPORT DIBANYAKIN, PASAR RITEL LESU



HUTANG BISA JADI BEBAN HINGGA ANAK CUCU, KRN BAYAR DGN BUNGA DOLLAR YG SEDANG NAIK