Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menyayangkan Proyek Pembangunan Kawasan Hunian Meikarta Tersandung operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus suap perizinan oleh KPK.

"Kalau memang ada masalah ya hukum berlaku. Tapi ini memang ya, kita sayangkan kok sampai jadi begitu," kata dia di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Selasa (16/10/2018).

Ia menjelaskan, meski proses hukum terus berlanjut proyek pembangunan kawasan hunian di Bekasi ini harus terus berjalan.

"Ya, saya kira biarin saja diproses hukum berjalan. Tapi proyek is proyek itu kan bagus. Bahwa ada masalah teknis seperti di dalam biar diselesaikan secara hukum aja ya," jelas dia.

Baca juga: Datangi Meikarta, Luhut Tanya Soal Perizinan ke James Riady

Sebagai informasi, dari data yang dihimpun detikFinance pada 29 Oktober 2017 lalu, Menko Kemaritiman Luhut pernah mendatangi langsung lokasi proyek Meikarta di Cikarang, Jawa Barat. Dia bertanya kepada CEO Lippo Group, James Riady, tentang perizinan proyek Meikarta.

"Saya tadi sudah secara cepat menindak dari atas Meikarta ini dan tadi tanya Pak James mengenai semua masalah perizinan, kepemilikan tanah dan sebagainya. Itu semua hampir tidak ada masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan," kata Luhut, tahun lalu.

Dari hal tersebut laporan dari adanya 'permainan' di perizinan Proyek Meikarta sudah diterima KPK pada November 2017. Dalam kasus ini, KPK OTT di dua lokasi, yakni Kabupaten Bekasi dan Surabaya. OTT dilakukan secara paralel pada Minggu (14/10) siang hingga Senin (15/10) dini hari.

Baca juga: Benarkah Grup Lippo Belum Sepenuhnya Kuasai Lahan Meikarta?

Dalam perkara ini, KPK menetapkan 9 tersangka, yaitu diduga sebagai penerima, Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.

Kemudian diduga sebagai pemberi, Billy Sindoro (Direktur Operasional Lippo Group), Taryadi (konsultan Lippo Group), Fitra Djaja Purnama (konsultan Lippo Group), Henry Jasmen (pegawai Lippo Group). Para tersangka dari jajaran pemkab Bekasi itu diduga menerima Rp 7 miliar sebagai bagian dari fee fase pertama yang bernilai total Rp 13 miliar. Duit itu diduga terkait perizinan proyek Meikarta.

Baca juga: Soal Kasus Suap Meikarta, Luhut: Urusan KPK


Di bulan Oktober ini detikcom bikin program 'Mau Apa Aja Kita Kasih' bekerja sama dengan Seva.id yang merupakan anak perusahaan Astra International di dunia digital.

Program ini sengaja dibuat supaya pembaca detikcom bisa mewujudkan apa saja permintaan yang mereka punya, salah satunya adalah DP untuk beli rumah.

Bagaimana caranya? Cukup lengkapi formulir data diri, lalu pilih salah satu list permintaan yang diinginkan, jangan lupa tuliskan detail permintaannya, misalnya ingin DP Rumah daerah Depok senilai Rp 50 juta.

Tuliskan pada kolom yang ada di detik.com/sevaid/, klik tombol lanjutkan, isi password di website Seva.id lalu klik tombol daftar, serta konfirmasi akun anda di email yang telah anda daftarkan. Program ini berlaku sampai 31 Oktober 2018.

Anda juga bisa menuliskan permintaan lain di luar daftar permintaan yang sudah tertera. Caranya dengan menu "lainnya" pada daftar permintaan lalu menuliskan detail permintaan dan alasan mengapa memilih permintaan tersebut.

Isi formulir dengan lengkap sesuai dengan alur yang ada pada paragraf di atas sampai pada halaman "Thank you" dan konfirmasi akun yang akan dikirim ke email yang telah didaftarkan, sebagai syarat menjadi pemenang.

Buruan daftar dan semoga berhasil jadi pemenang!


Tonton juga 'Bupati Bekasi dan Direktur Lippo Jadi Tersangka Suap Meikarta':


https://finance.detik.com/properti/d...luhut-sekarang

mentri segala urusan yg didukung bin ko bisa kena tepu mekarta ya pa ane gak tau, sampai memelas2 pendapatnya di detik

ah sudahlah