Dear Politikus, Jangan Rusak Netralitas Pramuka Dong!

Beranda

...

Berita dan Politik
Dear Politikus, Jangan Rusak Netralitas Pramuka Dong!

hiraanjuna234

15-10-2018 06:23

Dear Politikus, Jangan Rusak Netralitas Pramuka Dong!

MATA INDONESIA, JAKARTA – Sejak zaman Bung Karno, Praja Muda Karana (Pramuka) merupakan salah satu alat perekat bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pramuka hadir sebagai wadah pemersatu bangsa dan kebhinekaan NKRI yang harus dijaga keutuhannya.

Sebagai gerakan pendidikan adalah organisasi non-politik, Pramuka juga harus netral pada pemilihan umum baik pilpres maupun pileg. Sayang, ada segelintir oknum yang memanfaatkan Gerakan Pramuka untuk berkampanye.

Seperti dalam sebuah video yang diunggah di akun twitter Ketua Kwartir Daerah Pramuka Jawa Timur, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, sejumlah siswa berseragam Pramuka diajak meyerukan yel-yel 2019 ganti presiden.

Gus Ipul pun memprotes keras video tersebut. “Saya protes keras terhadap video yang sengaja mempolitisasi Pramuka dan membawa anak-anak ke politik praktis,” kata Gus Ipul melalui akun Twitternya, Senin 15 Oktober 2018.

Dirinya pun mendesak Kwarnas Pramuka untuk segera memproses video tersebut secara hukum. Diketahui, dalam video berdurasi 20 detik tersebut para murid terlihat dipandu oleh seorang laki-laki.

Di awal video, seorang lelaki dalam video tersebut mengangkat satu tangan kanannya dan menyerukan takbir, lalu diikuti oleh para siswa. Setelah itu lelaki itu berseru, 2019. Sontak para siswa menjawabnya “ganti presiden” dengan mengangkat tangan kanan mereka.

Tidak cukup sekali, lelaki itu pun mengulanginya dengan menyebutkan 2019 dan dijawab oleh para siswa “ganti presiden”. Dan Terakhir lelaki itu pun kembali mengatakan 2019 dan diikuti oleh para siswa dengan “ganti presiden”.

Hingga saat ini belum ada keterangan resmi terkait kapan dan dimana video tersebut direkam. Pihak Kwarnas Pramuka saat berita ini diturunkan belum memberikan keterangan resmi.

Asal tahu saja, netralitas Pramuka sebenarnya sudah tercantum dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, juga pernah pula ada edaran resmi Kwarnas yang isinya adalah melarang aktivitas politik praktis di dalam lingkungan Gerakan Pramuka

Sumber: http://mataindonesia.id/dear-politik...-pramuka-dong/

1.4K

Kutip

Balasan