Prabowo: BUMN dijual diam-diam, Garuda, PLN dan PGN bangkrut
Jumat, 27 Juli 2018 23:54


Pertemuan SBY dan Prabowo. ©2018 Merdeka.com/Iqbal S. Nugroho

Merdeka.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyebut perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dijual oleh pemerintah dan hasilnya merugikan. Penjualan itu, kata dia, tanpa ada transparansi kepada publik. Dia menyebut salah satunya Pertamina.

Hal ini disampaikan Prabowo saat berpidato di acara Ijtima Ulama dan Tokoh bangsa yang diselenggarakan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama di Hotel Menara Peninsula, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (27/7) malam.

"Saya lihat di hari-hari terakhir ini BUMN-BUMN kita dijual diam-diam tanpa transparansi, Pertamina sebagian sudah dijual, Garuda bangkrut, PLN bangkrut, Perusahaan Gas Negara (PGN) bangkrut, BRI menerbitkan bond, berarti banyak utang," ujarnya.

"Bank Mandiri juga global bond itu utang US 250 juta tapi diam-diam. Kalau yang terhormat bu Rini Soemarno (menteri BUMN) ditanya, aset-aset Pertamina dijual 'oh saya lupa ya'. Padahal ada dokumen-dokumen beliau menyetujui saudara-saudara," sambung Prabowo.

Prabowo menilai keadaan bangsa Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Dia mencontohkan olahraga sepakbola yang tak mampu berprestasi.

"Saya kira sudah jelas saudara-saudara, kalau kita lihat sepakbola saja, kalah kalah kalah berarti sudah angkat tangan, ya sebetulnya kalau mau bangkit menang ya managernya harus diganti," imbuhnya.

Maka dari itu, Prabowo meyakini bahwa negara Indonesia dalam ambang kehancuran. Sebab jika tidak ada uang, suatu bangsa tidak mungkin dapat bertahan.

"Karena kita harus bayar gaji, pekerja pekerja kita, rakyat kita harus memberikan makan yang cukup, harga ayam, telur, warga-warga kita tidak bisa makan telur dan ayam. Kalau harga beras ini, warga disuruh diet dan puasa," tukas Prabowo.
https://www.merdeka.com/politik/prab...-bangkrut.html

800 BUMN Dijual, NKRI Negara Menuju Kebangkrutan

Jumat, 20 Oktober 2017 12:58 WIB


Kementerian BUMN

Jakarta, Hanter - Wacana Presiden Joko Widodo untuk menjual atau menggabungkan  sekitar 800  anak dan cucu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dianggap sebagai langkah yang tak tepat. Disisi lain, rencana penjualan BUMN menunjukkan Negara sedang mengalami krisis keuangan serius dan bisa mengarah kepada kebangkrutan perekonomian. BUMN dan asetnya adalah milik negara danrakyat. Menjual aset negara mengurangi  aset negara dan memiskinkan negara. Disisi lain, menjual BUMN, seperti menswastakan pelabuhan dan bandarudara bisa mengancam kedaulatan negara.

Aktivis dari Rumah Amanat Rakyat Ferdinand Hutahaean mengemukakan,  penjualan anak dan cucu BUMN tersebut, menunjukkan Negara sedang mengalami krisis keuangan yang serius dan bisa mengarah kepada kebangkrutan perekonomian karena aset negara akan dijual.

“Produk BUMN dan aset BUMN adalah milik negara, aset negara, aset rakyat. Menjual aset negara artinya akan membuat berkurang aset negara dan memiskinkan negara,” kata Ferdinand kepada Harian Terbit, Kamis (19/10/2017).

Ferdinand meminta pemerintah menjelaskan kepada rakyat secara terbuka tentang aset mana saja yang dijual dan berapa nilainya serta peruntukan dana tersebut untuk apa.

“Gencarnya pemerintah ingin menjual aset negara menunjukkan bahwa saat ini Pemerintah sudah terjerembab, terpuruk pada jalan buntu. Daya pikir tak lagi mampu mencari dan menemukan jalan alternatif mencapai tujuan,” kata Ferdinand.

Tergadai

Sementara itu, Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan rencana pemerintah akan menjual 800 BUMN maka menandakan bahwa saat ini pemerintah sudah tidak punya uang. Oleh karena itu daripada APBN bangkrut, tidak bisa menutupi bayar utang, gaji pegawai, dan tunjamgan fasilitas mewah pejabat, maka pemerintah akan lebih baik menjual apa yang bisa dijual termasuk 800 BUMN untuk dijual.

"Dengan kondisi ini maka kedepan, Indonesia bakal tergadai karena Menteri Keuangan Sri Mulyani juga terus menerus menumpuk utang, dan tidak punya kemampuan untuk mengurangi utang," ujarnya.

Uchok menegaskan, saat ini pemerintah hanya bisa meningkatkan belanja negara tanpa bisa meningkatkan pendapatan selain dari utang. Oleh karena itu suda jelas bahwa Indonesia ke depan maka kedaulatannya akan tergadai bila tidak bisa mengelola APBN dengan melakukan terebosan dengan melakukan moratorium kepada utang yang mencekik.

Terpisah, pengamat kebijakan Yusri Usman mengaku  tidak setuju pemerintah menjual BUMN. Alasannya, sesuai pesan UU bahwa BUMN ditugaskan oleh negara untuk  mengelola semua potensi sumber daya alam dan fasilitas publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Sehingga hasil dari pengelolaan BUMN disajikan untuk rakyat agar sejahtera.

"Tentu tidak mudah pemerintah melakukan penjualan aset BUMN tanpa alasan yang jelas.  Apalagi khususnya untuk BUMN yang strategis," kata Yusri kepada Harian Terbit, Kamis (19/10/2017).

Korupsi

Soal banyaknya BUMN yang merugi, sambung Yusri, karena akibat korupsi yang sistemik, terstruktur dan masif. Oleh karena itu korupsi di BUMN kadang melibatkan oknum di legislatif dan eksekutif dan juga penegak hukum lainnya. Harusnya yang dilakukan perampingan BUMN maka pilih profesional yang mempunyai kompentensi sesuai keahliannya, termasuk integritas dengan visi-misi yang jelas dalam membangun proses bisnis yang transparan dan akuntable.

"Selain itu hindari juga intervensi kekuasaan politik terhadap Kementerian BUMN dalam mengelola BUMN," paparnya.

Sementara itu, Airlangga Hartarto selaku menteri yang mewakili Menteri BUMN bilang, pemerintah di tahun ini belum ada rencana menjual anak atau cucu BUMN. Namun akan ada empat BUMN yang melakukan IPO (Initial Public Offering). Tapi ia menyatakan pemerintah akan tetap melanjutkan proses holding BUMN.

"Sekiranya ada rencana penjualan BUMN, maka akan melalui proses privatisasi sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku,"kata Airlangga.
 
Presiden Jokowi

Dalam acara Rakornas Kadin, di Jakarta, awal Oktober lalu, Jokowi meminta Kementerian BUMN untuk merampingkan struktur perusahaan pelat merah yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah dengan menjual atau melebur (merger) anak-anak usaha perusahaan pelat merah yang dirasa sudah terlalu banyak. Saat ini jumlah perusahaan pelat merah yang ada di Indonesia sekitar 118 BUMN dengan jumlah anak usaha BUMN yang  mencapai 800 unit.

"Ya betul BUMN ada 118, tapi anak dan cucunya hampir 800. Tapi yang buat anak cucu cicit bukan saya, kan sudah ada dari dulu," kata Jokowi.

Dia pun telah memerintahkan mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) ini untuk melebur atau bahkan menjual anak-anak BUMN tersebut. Karena, anak perusahaan yang dibentuk tersebut sudah jauh melenceng dari inti (core) bisnis perseroan. "Saya sudah perintahkan kemarin, yang 800 dimerger. Atau kalau perlu dijual. Ngapain BUMN ngurusin catering, nyuci baju. Langsung saya tunjuk langsung. Saya terbiasa blakblakan seperti itu. Untuk apa gitu," tandasnya.

Jokowi mengungkapkan, saat ini terdapat lebih dari 800 anak perusahaan BUMN dari total 118 perusahaan induk BUMN. Jumlah tersebut memang harus dilebur untuk menciptakan efesiensi. Terlebih kata Presiden, banyak anak perusahaan yang mengerjakan proyek di luar koridor perusahan pelat merah.
http://nasional.harianterbit.com/nas...u-Kebangkrutan

Deretan Pulau RI yang Dijual Online Sejak 2009
Selasa, 16 Jan 2018 12:07 WIB


Foto: privateinslandonline.com

Jakarta - Situs privateislands.com memajang iklan pulau dijual yang ada di Indonesia. Ini bukan kali pertama situs asal Kanada tersebut menjual pulau di Indonesia. 

Baru-baru ini, 2 pulau yaitu Pulau Ajab di Kepulauan Riau dan Pulau Tojo Una-Una di Sulawesi Tengah dijual di situs ini. 

Pulau Ajab yang jaraknya hanya 20 menit dari perairan Bintan dijual dengan harga US$ 3,3 juta atau sekitar Rp 44,5 miliar (kurs: Rp 13.500/dolar).

Baca juga: Heboh Pulau di Bintan Dijual Online

Disebutkan, pulau itu memiliki luas hingga 74,13 hektar dengan status masih perawan alias belum dikembangkan. Sedangkan pulau kedua yaotu Pulau Tojo Una-Una di Sulawesi Tengah disebutkan harganya sesuai permintaan. Pulau ini memiliki luas 3.088,82 hektar. 

Menengok ke belakang, ini bukan kali pertama situs ini mengiklankan pulau di Indonesia dijual. Tahun 2012 lalu, privateislands.com juga menjual Pulau 
Gambar di barat daya Kalimantan, satu lagi pulau Gili Nanggu di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Harga Pulau Gambar adalah Rp 6,8 miliar. Sementara pulau Gili Nanggu ditawarkan dengan kisaran Rp 9,9 miliar.

Pada tahun 2009, ada tiga pulau di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang ditawarkan di situs Privateislandonline.com, yakni Pulau Makaroni, Pulau Kandui dan Pulau Siloinak.

Pemerintah menegaskan ini adalah isu lama. Pemerintah tetap pada prinsipnya untuk melarang jual beli pulau di Indonesia. 

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Arif Havas Oegroseno mengatakan, isu soal jual beli pulau ini juga pernah terdengar beberapa tahun lalu. Sikap pemerintah tetap sama, yaitu tak mengizinkan pulau diperjualbelikan.

"Ini isu lama. Dulu, ada sudah lama sekali. Seingat saya, perdebatan muncul ini tahun 2007, 2006. Posisi pemerintah itu sudah jelas, jual beli pulau tidak boleh!" tuturnya.
https://finance.detik.com/properti/d...ine-sejak-2009

------------------------

Itu berita detik.com malah ada menyebut maraknya penjualan pulau-pulau. Masa sih pihak Pemerintah Daerah, Intelejen dan TNI serta Polri nggak ada yang tahu bila ada pulau milik kita yang ada di wilayah teritori hukumnya, nggak tahu ada informasi oenjualan pulau-pu;au itu?