Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartanto. Airlangga menyerahkan sepenuhnya kepada KPK terkait pengembalian uang Rp 700 juta. (Dok.JawaPos)   

JawaPos.com - Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartanto mengklarifikasi perihal uang senilai Rp 700 juta yang sempat dikembalikan pihaknya kepada KPK. Pengembalian uang tersebut karena berkaitan dengan dugaan kasus suap proyek kerjasama PLTU Riau-1.

Dua kader Golkar, Eni Maulani Saragih dan Idrus Marham telah ditetapkan sebagai tersangka. Kepada awak media, Airlangga mengatakan kalau terkait uang tersebut sepenuhnya diserahkan kepada KPK.

"Terkait dengan pengembalian uang, karena itu sudah kembali, sepenuhnya kita serahkan kepada proses yang sedang berjalan," ungkapnya, di kantor DPP Partai Golkar, Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Rabu (26/9).

Airlangga juga menegaskan setiap pelaporan keuangan di Golkar, sudah diatur sedemikan rupa. "Ada mekanismenya, yang benar dan baik," jelas Airlangga.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menjelaskan mengenai mekanisme pertanggungjawaban keuangan yang ada di partai Golkar.

Musababnya perihal keterangan Eni yang menerangkan bahwa ada aliran dana yang mengalir ke munaslub Golkar pada Desember 2017. Dana tersebut hasil suap yang diterima Eni dari Johannes B Kotjo.

"Sejauh yang kami tanyakan kepada Ketua OC maupun Ketua SC dan Ketua Penyelenggara, Pak Nurdin Halid, memang tidak ada laporan (adanya sumbangan uang) dari Bu Eni," tegasnya.

Kendati demikian, Ace sama sekali tak membantah bahwa memang ada dana yang mengalir ke rekening Golkar. Namun, karena sumber uang tersebut tak jelas, maka pihaknya mengembalikannya. 

"Justru karena dinilai itu adalah bersumber dari keuangan yang tidak sah, ya dikembalikan karena itu kaitan bukan dengan partai, bukan kaitan dengan kegiatan. Sekarang misalnya gini, kalau tahu anggaran, dan tersebut proyek yang bermasalah ya tentu tidak akan terima," imbuhnya.

"Oleh karena itu, Golkar enggak mau menerima sumber dana yang memang melanggar aturan," pungkasnya. 

Sekadar informasi, pada (27/8) usai diperiksa Eni membenarkan adanya aliran dana dari Kotjo ke Munaslub Golkar. Namun, saat itu dia tak menjelaskan secara rinci pihak mana yang memerintahkannya meminta uang pelicin senilai Rp 2 miliar tersebut.

"Yang pasti tadi ada ya, mungkin saya terima Rp 2 miliar itu saya terima ada sebagian untuk Munaslub Golkar," kata Eni.

Sebagai informasi, KPK sudah menetapkan tiga orang dalam kasus suap kerjasama proyek PLTU-RIAU1 sebagai tersangka. Yakni Eni yang merupakan anggota Komisi VII DPR RI, Johannes Buditrisno Kotjo (JBK), pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, dan Idrus Marham selaku mantan Sekjen Golkar.(ipp/JPC)

https://www.jawapos.com/nasional/politik/26/09/2018/kembalikan-uang-rp-700-juta-airlangga-prosesnya-kita-serahkan-ke-kpk

Eni Ungkap Kongkalikong Proyek PLTU Riau-1 di Rumah Airlangga Hartarto

VIVA – Mantan wakil ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih tak memedulikan bantahan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto tentang pertemuan membahas proyek PLTU Riau-1 di kediaman Airlangga.

Eni yang telah mengajukan justice collaborator itu tetap dalam keterangannya dan mengaku telah menyerahkan bukti-bukti kongkalikong proyek PLTU Riau-1 di rumah Airlangga kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam pertemuan itu, dihadiri Eni, Idrus Marham, Airlangga, Melchias Markus Mekeng, dan bos Blackgold Natural Recourses Limited, Johannes B. Kotjo.

"Kalau membantah tidak apa-apa, tetapi pertemuan itu terjadi dan ada," kata Eni, usai menjalani pemeriksaan di kantor KPK, Jakarta, Rabu, 26 September 2018.

Semua isi pembicaraan dalam pertemuan di rumah Airlangga, katanya, sudah disampaikan kepada KPK. Eni bersedia bekerja sama dengan KPK agar lembaga antirasuah itu mudah mengusut semua yang terlibat kasus proyek PLTU Riau-1.

"(soal PLTU Riau) semua sudah saya jelaskan ke penyidik. Intinya, pertemuan itu ada, dalam pertemuan itu apa saja, semua sudah saya jelaskan kepada penyidik," kata Eni.

Airlangga mengakui, ada pertemuan di rumahnya beberapa hari, setelah Idrus dilantik menjadi Menteri Sosial pada 17 Januari 2018. Namun, Airlangga membantah pertemuan itu membahas proyek PLTU Riau-1.

"Beliau datang bersilaturahmi ke rumah saya, tetapi tanpa sepengetahuan atau persetujuan saya sebelumnya, Idrus Marham ternyata ditemani oleh Johannes Kotjo dan Eni Saragih," kata Airlangga dalam jumpa pers di kantor pusat Partai Golkar, Jakarta, Rabu siang.

KPK telah menjerat Eni, Kotjo, dan Idrus sebagai tersangka suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. Eni dan Idrus Marham diduga menerima hadiah atau janji dari Kotjo berupa uang sebesar Rp6,25 miliar.

Eni sebelumnya pun mengaku mengalirkan sebagian uang suap yang diterima dari Kotjo ke Munaslub Partai Golkar 2017. Pada kegiatan itu, Airlangga terpilih sebagai ketua umum Golkar. KPK telah memeriksa Mekeng, namun belum dengan Airlangga.

https://www.viva.co.id/berita/nasional/1078739-eni-ungkap-kongkalikong-proyek-pltu-riau-1-di-rumah-airlangga-hartarto

Sudah kembalikan uang artinya apa tuhh?? tp untung dikubu wiwi jd apakah aman ?
Yg jelas panastak tetep kicep maklum TOLOL