Pengungsi korban gempa bumi membawa air bersih di lokasi pengungsian di Desa Kayangan, Kayangan, Lombok Utara, NTB, Sabtu (11/8/2018).
Masa tanggap darurat penanganan dampak gempa bumi 7 skala Richter di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) diperpanjang hingga 25 Agustus nanti. Status tanggap darurat itu diterapkan karena masih ada korban yang harus dievakuasi, pengungsi yang belum tertangani dengan baik, serta gempa susulan yang masih berlangsung.

Gubernur NTB menetapkan masa tanggap darurat sejak 29 Juli sampai 2 Agustus. Masa tanggap darurat kemudian diperpanjang hingga 11 Agustus dan kini bertambah lagi menjadi 25 Agustus.

Kepala pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan penetapan masa tanggap darurat dapat memudahkan akses dalam pengadaan logistik.

"Penanganan dapat cepat karena adanya kemudahan akses dalam administrasi, penggunaan anggaran, pengerahan personil, logistik dan peralatan," kata Sutopo dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Beritagar.id, Minggu (12/9/2018).

Hingga Sabtu (11/8/2018) tercatat 387 orang meninggal akibat gempa Lombok di beberapa lokasi. Korban meninggal terbanyak terdapat di Kabupaten Lombok Utara 334 orang, Lombok Barat 30 orang, Lombok Timur 10, Kota Mataram 9, Lombok Tengah 2, dan Kota Denpasar 2 orang.

Jumlah korban meninggal diperkirakan akan terus bertambah karena masih ada korban yang diduga tertimbun longsor dan bangunan roboh, dan adanya korban meninggal yang belum didata dan dilaporkan ke posko. Adapun jumlah korban luka mencapai 13.688 orang.

Sedangkan kerusakan fisik, yaitu 67.875 unit rumah rusak, 468 sekolah rusak, 6 jembatan rusak, 3 rumah sakit rusak, 10 puskesmas rusak, 15 masjid rusak, 50 unit musala rusak, dan 20 unit perkantoran rusak.

Dalam catatan BNPB, terdapat 387.067 jiwa pengungsi tersebar di ribuan titik. Ratusan ribu jiwa pengungsi tersebut tersebar di Kabupaten Lombok Utara 198.846 orang, Kota Mataram 20.343 orang, Lombok Barat 91.372 orang, dan Lombok Timur 76.506 orang.

Sutopo menambahkan hingga saat ini masih terdapat beberapa pengungsi yang belum mendapat bantuan. Distribusi logistik ke titik pengungsian terhambat karena sebagian besar jalan di Lombok Utara mengalami kerusakan akibat gempa.

Kendala lainnya seperti terbatasnya alat berat, listrik padam dan saluran komunikasi mati, serta terbatasnya ketersediaan logistik.

Sutopo menambahkan beberapa kebutuhan mendesak bagi pengungsi antara lain tenda pengungsi, makanan siap saji, air mineral, selimut, terpal, pakaian, serta alat penerang.
Gempa susulan masih beruntun. Sudah terjadi 540 gempa susulan per 11/8/2018 pukul 19.00 WITA sejak gempa 7 SR (5/8/2018). Gempa susulan masih akan terus berlangsung hingga 4 minggu ke depan. Semoga gempa kecil saja. Ini hal yang alamiah. Memang begitu sifat bumi. #PrayForNTB [URL="https://S E N S O RjD5FcpjLt5"]pic.twitter.com/jD5FcpjLt5[/URL]
— Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) August 11, 2018 IDPs need aids after 7 magnitude earthquake struck Lombok last week. Here is the list of those logistics that are needed per sub district. [URL="https://S E N S O RoyEwoTaER7"]pic.twitter.com/oyEwoTaER7[/URL]
— Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) August 11, 2018
Tanggap darurat bencana alam termuat dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.

Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Status keadaan darurat bencana ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.

Penetapan status darurat bencana dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan skala bencana, skala nasional dilakukan oleh Presiden, skala provinsi dilakukan oleh gubernur, dan skala kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/wali kota.

Pemerintah Pusat tidak menetapkan statusnya sebagai Bencana Nasional. Penanganan tetap diserahkan Pemerintah Daerah, namun sebagai gantinya akan dikeluarkan Peraturan Presiden tentang dukungan dari Pemerintah Pusat.

Gempa Lombok diperkirakan menelan kerugian mencapai lebih dari Rp1 triliun. Kerugian ini dihitung sejak gempa Lombok yang terjadi pada 29 Juli 2018 dengan kekuatan gempa 6,4 SR.

Pemerintah telah mencairkan dana sekitar Rp38 miliar untuk penanganan gempa Lombok. "Yang paling banyak untuk Lombok, ada sekitar Rp35 miliar. Kemudian ada beberapa ratus juta untuk daerah lainnya," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani dilansir Kontan.co.id.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan, jumlah rumah penduduk yang rusak mencapai 22.721 unit. Itu terdiri dari 12.278 rumah rusak ringan, 723 rusak sedang, dan 9.220 rusak berat.

Pemerintah akan memberikan bantuan kepada korban yang mengalami kerusakan rumah setelah masa evakuasi selesai. Perinciannya adalah rumah rusak ringan mendapat bantuan Rp10 juta, rusak sedang Rp25 juta, dan rusak berat Rp50 juta.

Gempa di Lombok kian menegaskan bahwa Indonesia termasuk wilayah yang memiliki risiko tinggi bencana. Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI)-BNPB, dari grafik menunjukkan kejadian bencana sepanjang periode 2005-2016 terus meningkat. Baik bencana geologi maupun hidrometeorologi.

Pada periode tersebut kejadian bencana hidrometeorologi lebih tinggi dibanding bencana geologi, rerata 78,64 persen adalah bencana hidrometeorologi. Tahun 2016 terjadi 2.342 bencana, 92 persennya adalah bencana hidrometeorologi.

Bencana hidrometeorologi berupa kejadian bencana banjir, gelombang ekstrem, kebakaran lahan dan hutan, kekeringan, dan cuaca ekstrem. Bencana geologi yang sering terjadi adalah gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, dan tanah longsor.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...k-diperpanjang

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Para pengusul, pendukung, dan penonton saat pencalonan presiden

- Dari Luna Maya, Jokowi berantem, hingga Jenderal Kardus

- Kenapa investasi asing di startup berkembang cepat