Jakarta - Pajak mobil dinas Menkeu Sri Mulyani, yang habis sejak Juli 2018, belum dibayarkan hingga sekarang. Mengetahui hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meyakini bukan kesalahan Sri Mulyani.

"Aaaa... OMG (oh my god). Ya, kita imbau Ibu Sri Mulyani, kita kan, kita punya fasilitas untuk beliau, mungkin bukan beliaulah, ya, pasti mungkin khilaf dari staf yang mengurus, dan saya yakin Ibu Sri sangat patuh," kata Sandiaga saat dimintai tanggapan di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (7/8/2018).

Sandiaga mengimbau Sri Mulyani mengikuti program pemutihan denda pajak yang diinisiasi Pemprov DKI dengan Polda Metro Jaya. Program itu berlaku sejak 27 Juli dan akan berakhir pada 31 Agustus ini.

"Jadi kita ada program yang kebetulan masih ada, on, sampai tanggal berapa yang untuk pemutihan. Pokoknya ada semacam tax amnesty. Tapi untuk mobil itu, silakan Ibu Menkeu untuk menggunakan fasilitas tersebut," terang Sandiaga.

Pemprov DKI memberlakukan kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) dan sanksi administrasi bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Ini merupakan langkah Pemprov DKI Jakarta dalam rangka menyambut HUT DKI Jakarta ke-491 dan HUT RI ke-73.(jbr/fdn)

sumur

Padahal pajaknya udah dibayar tapi plat barunya yang belum keluar. GobIok emang wagabener