Catatan untuk Pemerintah: Masjid Lingkungan Pemerintahan Harus Diperhatikan

Beranda

...

Berita dan Politik
Catatan untuk Pemerintah: Masjid Lingkungan Pemerintahan Harus Diperhatikan

rinaldikarza

10-07-2018 06:49

Catatan untuk Pemerintah: Masjid Lingkungan Pemerintahan Harus Diperhatikan

Ilustrasi Radikalisme

Jakarta – Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) membuat peta radikalisme berdasarkan masjid – masjid Lingkungan Pemerintahan. Hal ini dipaparkan studi infiltrasi paham radikal terhadap 100 masjid di Kementerian, Lembaga, dan BUMN yang dipublikasikan Minggu (8/7).

Dari hasil survei menunjukkan bahwa 66 persen Masjid Kementerian moderat, sedangkan 34 persen radikal. Lalu Masjid Lembaga 71 persennya moderat dan 29 persen radikal.

Sedangkan untuk Masjid BUMN berbanding terbalik. 43 persennya moderat dan 57 persennya radikal.
Adapun indikasi konten radikal tersebut, dibagi lagi dalam tiga kategori, yakni kategori Rendah, Sedang dan Tinggi.

Untuk Level Radikalisme Berdasarkan Jenis Masjid, di BUMN lebih banyak yang berkategori sedang. Sementara masjid di Kementerian banyak yang berkategori rendah. Dan di masjid lembaga banyak yang berkategori tinggi.

Untuk Kategori Rendah, secara umum cukup moderat namun tetap berpotensi radikal. Ia menjelaskan Rendah itu misalnya dalam konteks intoleransi, khatib tidak setuju tindakan intoleran, tetapi memaklumi jika terjadi intoleransi.

Sedangkan untuk Kategori Sedang, lanjut Agus, berarti tingkat radikalismenya cenderung tinggi. Ia lalu menggambarkan dalam konteks intoleransi, khatib setuju tapi tidak sampai memprovokasi jamaah untuk bertindak intoleran.

Selanjutnya untuk kategori Tinggi, ini adalah level tertinggi di mana khatib bukan sekadar setuju, tetapi sampai memprovokasi agar melakukan tindakan intoleran.

Survei dilakukan pada 29 September sampai dengan Oktober 2017 lalu. Adapun data yang dikumpulkan berasal dari rekaman Khutbah Jumat di 100 Masjid lingkungan pemerintahan. Termasuk juga dari buletin, brosurm kalenderm hingga majalah dinding.

Selain menggunakan metode rekanam audio dan video, pengambilan gambar juga menjadi metode pengumpulan data survei.

Dari situ, P3M mengatakan bahwa setiap minggunya rata-rata 90 persen rekaman audio dan 68 persen rekaman video terkumpul. Adapun video ini hanya untuk memvalidasi audio.

Namun tidak semua masjid bersedia menyerahkan rekaman khutbahnya. Dari survei, alasan mengapa masjid tidak ingin menyerahkan rekaman adalah karena alasan keamanan atau dicurigai dan posisinya tidak memungkinkan. Adapun alasan lain adalah karena dianggap terlalu mencolok dan alat rekam tidak memadai.

Ormas Moderat Harus Sering Dakwah di Masjid Lingkungan Pemerintahan

Temuan ini, diakui P3M, lebih bersifat indikatif ketimbang konklusif. Karena itu dalam kesimpulan disebutkan bahwa perlu pendalaman terhadap temuan-temuan ini. Masjid- masjid lingkungan pemerintahan harus diperhatikan.

Dari sini, P3M lantas memberi masukan pada pemerintah agar lebih peduli terhadap masjid-masjid yang membawa simbol negara. Agar gejala radikalisme masjid di Kementerian, Lembaga, dan BUMN bisa dikurangi atau dicegah.

P3M juga berharap agar DMI melakukan pendalaman lebih jauh terhadap temuan mereka. Sehingga bisa mengambil tindakan-tindakan dan langkah seperlunya.

Mereka pun mengajak ormas-ormas moderat agar lebih aktif berdakwah di masjid pemerintah agar da’wal bil hikmah wal mau’idhatil hasanah lebih memenuhi ruang publik ketimbang sebaliknya.

Terakhir, dalam kolom rekomendasi, mereka mengajak masyarakat khususnya umat Islam, agar jika ada indikasi radikalisme segera melaporkan kepada pihak-pihak terkait agar bisa diambil tindakan pencegahan secepatnya.

Sumber

583

Kutip

Balasan