Jakarta, CNN Indonesia -- Suasana lawatan Menteri Koordinator Maritim Luhut Binsar Panjaitan ke posko Tim Pencarian KM Sinar Bangun di Pelabuhan Tigaras, Kabupaten Simalungun, Senin (2/7), diwarnai perdebatan. Luhut terlibat adu argumen dengan pegiat sosial Ratna Sarumpaet yang menolak usul penghentian pencarian korban tenggelam kapal nahas itu.

Ratna mengaku sempat berdebat dengan Luhut. Dia menyatakan tidak puas dengan sikap pemerintah yang hendak menghentikan pencarian korban KM Sinar Bangun, dalam operasi yang sudah digelar selama 15 hari.

"Saya marah karena mereka (pemerintah) sudah sepakat menghentikan pencarian korban. Kemarin sudah ada doa bersama, tabur bunga, yang dianggap pencarian selesai," kata Ratna kepada CNNIndonesia.com.

Ratna mengaku sengaja datang ke Simalungun atas nama Ratna Sarumpaet Crisis Center. Dia turut membawa sejumlah staf.
Ratna mengatakan saat itu kehadirannya mewakili para keluarga korban mengkritik keputusan pemerintah yang hendak menghentikan operasi pencarian. Dia menyatakan tidak terima dengan alasan pemerintah soal jangka waktu operasi hingga kesulitan medan dalam mengevakuasi korban.

Menurut Ratna, ada kesan pihak keluarga korban 'ditekan' dalam pertemuan dan dialog dengan rombongan pemerintah daerah beserta Menteri Luhut. Dia juga menyatakan sejumlah keluarga korban mengaku kepadanya saat itu sudah dalam kondisi yang serba sulit.


"Mereka mengatakan perwakilan keluarga korban yang diminta berunding supaya pencarian dihentikan sudah 'dipilih'. Makanya saya ada di sana mewakili mereka (yang tidak sepakat pencarian dihentikan). Mereka kan sedang kesulitan," kata dia.
Di depan Luhut, Ratna menyatakan berkeras supaya proses pencarian korban harus diteruskan sampai seluruh jenazah bisa diangkat ke permukaan. Walau pemerintah mengaku kesulitan karena tidak mempunyai peralatan memadai, dia tetap menyatakan hal itu harus dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap rakyat.
"Masa baru dua minggu sudah selesai. Kan bisa minta bantuan ke luar negeri. Saya tidak melihat hal itu dilakukan oleh mereka (pemerintah). Katanya alatnya sudah ada dari Singapura, tetapi malah mau dihentikan," ujar Ratna.