Program rumah DP nol rupiah Pemprov DKI Jakarta tak kunjung terealisasi, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno diminta melanjutkan program pembangunan rumah susun era Ahok.

"Program unggulan Anies-Sandi tidak berhasil, kalau saya lihat pola dan sistemnya tidak ada," ungkap Sekretaris Komisi D Fraksi PDIP, Pandapotan Sinaga saat dihubungi Kontan.co.id pada Selasa (5/6/2018).

"Saya lihat ini hanya janji-janji saat kampanye. Tapi fakta lapangannya untuk menggenjot apa yang dijanjikan tidak ada," ia menambahkan.




Pandapotan juga mengendus proyek rumah DP nol rupiah bisa saja berpotensi tidak terealisasi hingga akhir masa jabatan keduanya. 

"Bisa saja (tidak terealisasi), tapi kan kita tidak tahu kebijakan dia (Anies-Sandi) ke depan apa. Yang jelas sampai sekarang itu tentang pengadaan DP nol itu kita belum dapat," ujarnya.
Program rusunawa (rumah susun sederhana sewa) yang digagas Pemerintah Ahok jelas berbeda dengan rusunami (rumah susun sederhana milik) yang merupakan program kerja Anies.

Untuk biaya sewa rusunawa cukup terjangkau dan disubsidi 80 persen oleh pemerintah.
Biaya sewa yang dibebankan kepada penghuni rusunawa itu juga dialokasikan sebagai biaya pemeliharaan bangunan dan biaya kebersihan.



Berbeda dengan Rusunami yang masih belum dipastikan bagaimana pengalokasian biaya-biaya pemeliharaan dan pembangunan tersebut.

"Karena walau bagaimanapun, jangan membangun semrawut. Dibangun bangunan DP nol rupiah tapi nanti tidak ada yang merawatnya juga. Intinya sudahlah jalankan saja program yang sudah bagus," jelas Pandapotan.

Saat ini kebutuhan rumah masyarakat DKI lebih dari 300.000 rumah.


MajalahLiberty