Merdeka.com - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tengah menjadi sorotan. Penyebabnya, gaji melimpah yang diterima dewan pengarah dan pejabat BPIP.
BACA
Sambangi Radar Bogor, Fadli Zon nilai tak seharusnya lembaga pers diancam
Sohibul Iman sebut masalah Mahfud MD vs kader PKS soal meme gaji BPIP sudah selesai
Dikirimi meme gaji BPIP dari politisi PKS, Mahfud MD mengaku sudah berdamai
BPIP meminta masyarakat tidak mempermasalahkan lebih lanjut mengenai gaji yang diterima BPIP. Termasuk gaji Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri yang disebut-sebut mencapai Rp 112 juta.
"Mari kita melihatnya tidak hanya sekedar gaji, tetapi Pancasila itu posisinya sekarang sangat mendesak, segera diarusutamakan dan dijadikan dasar negara yang riil, bukan sekedar pidato pejabat," kata Hariyono, Wakil Kepala BPIP, di Jakarta , seperti dilansir Antara, Rabu (30/).
Dari kacamata administrasi, gaji seseorang di lembaga pemerintahan yang tertinggi sebesar Rp 5 juta. Selebihnya adalah tunjangan, dana operasional dan lain-lain.
Hariyono mengaku tidak mengetahui perincian pendapatan Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri karena yang menentukan adalah Kementerian Keuangan, Kementerian PAN-RB dan Kementerian Sekretariat Negara.
Sementara yang dia tahu hanya perincian pendapatan staf ahli dan di bawahnya.
Menurut Hariyono, tidak baik belarut-larut pada masalah gaji, apalagi gaji sangat relatif nilainya untuk masing-masing orang.
Dia mencontohkan Buya Syafii Maarif yang tidak pernah mempedulikan mengenai pendapatan.
"Kalau kita kembali ke Pancasila, maka pertanyaan dan renungan bersama justru bukan gaji, melainkan bagaimana memacu agar eksistensi BPIP memberikan output bermanfaat untuk bangsa dan negara," ucap Hariyono.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan presiden nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai BPIP pada 23 Mei 2018.
Sebagaimana dikutip dari Perpres 42/2018 yang diunduh dari situs www.setneg.go.id, Senin (28/5), Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP mendapatkan hak keuangan atau gaji Rp 112.548.000 per bulan.

https://m.merdeka.com/peristiwa/bpip-minta-masyarakat-tak-persoalkan-gaji.html

Iya deh ga papa. Santunan emang harus diberikan kepada yang sudah renta tidak berdaya dan janda tua (seperti amanat Alm KH Zainuddin MZ). Walaupun di pelosok daerah banyak juga guru honorer pengajar pancasila yang umurnya sudah tua dan janda tua juga.
Sungguh perbuatan yang sangat berbakti dari sang presiden kepada orang tuanya. Sampai santunan pun nilainya 2 kali lipat gaji presiden. Selamat berbakti