JAKARTA, INAPEX.co.id – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan data realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) Triwulan I (periode Januari-Maret) Tahun 2018 mencapai angka sebesar Rp 185,3 triliun, meningkat 11,8%.

Bahkan realesasi investasi tersebut lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp 165,8 triliun. Apalagi, realisasi investasi tersebut juga mampu menyerap tenaga kerja Indonesia hingga 201.239 orang.

Kepala BKPM, Thomas Lembong menjelaskan, pencapaian realisasi investasi triwulan pertama itu memberikan harapan untuk pencapaian target investasi tahun 2018.

Kendati demikian, pemerintah telah menetapkan sebesar Rp 765,0 triliun untuk mencapai pertumbuhan ekonomi pada level kisaran 5,4%.

“Dalam mempercepat realisasi investasi proyek-proyek PMA/PMDN, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), yang bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha melalui penyederhanaan prosedur perizinan TKA (yang tetap harus memenuhi kualifikasi persyaratan) dan mempercepat layanan izin TKA yang diperbolehkan bekerja di Indonesia, sehingga penyelesaian konstruksi dan operasi produksi proyek investasi dapat segera terwujud,” ujar Tom Lembong melalui keterangan resminya, baru-baru ini.

“Di samping itu, penyederhanaan perizinan berusaha kebijakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017, diprediksi bakal bisa mengakselerasi peningkatan realisasi investasi di Indonesia. Untuk itu, kesamaan persepsi dan kesamaan langkah semua instansi terkait di pusat dan daerah sangat diperlukan dalam mengimplementasikan kemudahan perizinan berusaha tersebut,” jelasnya.

Selama Triwulan I Tahun 2018, realisasi PMDN sebesar Rp 76,4 triliun, naik 11,0% dari Rp 68,8 triliun pada periode yang sama tahun 2017, dan PMA sebesar Rp 108,9 triliun, naik 12,4% dari Rp 97,0 triliun pada periode yang sama tahun 2017.

BKPM juga membukukan, realisasi investasi (PMDN & PMA) berdasarkan lokasi proyek (5 besar) adalah: Jawa Barat (Rp 37,0 triliun, 19,9 %); DKI Jakarta (Rp 28,9 triliun, 15,6%); Jawa Tengah (Rp 16,1 triliun, 8,7%); Banten (Rp 15,5 triliun, 8,4%); dan Riau (Rp 9,1 triliun, 4,9%).

Kemudian, realisasi investasi (PMDN & PMA) berdasarkan sektor usaha (5 besar) adalah: Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran (Rp 27,6 triliun, 14,9%); Industri Logam, Mesin dan Elektronik (Rp 22,7 triliun, 12,3%); Listrik, Gas, dan Air (Rp 19,3 triliun, 10,4%); Tanaman Pangan dan Perkebunan (Rp 17,9 triliun, 9,6%), serta Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi (Rp 14,7 triliun, 7,9%).

Lima besar negara asal PMA adalah: Singapura (US$ 2,6 miliar, 32,6%); Jepang (US$ 1,4 miliar, 16,7%); Korea Selatan (US$ 0,9 miliar, 11,6%); R. R. Tiongkok (US$ 0,7 miliar, 8,3%) dan Hongkong, RRT (US$ 0,5 miliar, 6,3%).

“Sebagai daya tarik lainnya dalam upaya peningkatan daya saing iklim investasi Indonesia, Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) melalui PMK Nomor 35/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan atau yang lebih dikenal dengan tax holiday, yang memberikan kemudahan, kepastian dan penyederhanaan pemberian insentif tax holiday, diharapkan akan mendorong peningkatan investasi di bidang-bidang usaha prioritas yang tergolong industri pionir,” ujar Tom Lembong.

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal – BKPM, Azhar Lubis menjelaskan realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia pada Triwulan I Tahun 2018 mencapai 201.239 orang dengan rincian sebanyak 103.982 orang pada proyek PMDN dan sebanyak 97.257 orang pada proyek PMA.

Ia menambahkan, tentang sebaran investasi PMDN dan PMA di luar Jawa tercatatsebesar Rp 73,5 triliun atau setara dengan 39,7% dari total realisasi investasi Triwulan I Tahun 2018.

http://inapex.co.id/bkpm-sebut-realisasi-investasi-triwulan-i-2018-meningkat-118/



Menaker: Investasi Naik, Pengangguran di RI Turun

Jakarta - Pemerintah akan terus memberikan perhatian secara serius terhadap iklim investasi yang kondusif agar penciptaan lapangan kerja meningkat. Indonesia memerlukan investasi karena tak bisa mengandalkan APBN semata dalam pembangunan dan penciptaan lapangan kerja.

"Peningkatan jumlah investasi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, membawa dampak kesempatan kerja pun semakin bertambah dan menurunkan angka pengangguran," jelas Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dalam keterangan tertulis, Rabu (2/5/2018).

Hal itu disampaikannya saat mewakili Presiden Joko Widodo dalam acara silaturahmi dengan 1.500 pekerja di kawasan industri PT Panasonic Gobel Economy Indonesia (PGEI), Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

Dhakiri mengungkapkan, data World Economic Forum (WEF) daya saing Indonesia berada di peringkat ke-36 dari 137 negara-negara seluruh dunia. Rangking tersebut naik lima peringkat dari kedudukan sebelumnya di posisi 41.

"Penyebab meningkatnya daya saing dan investasi Indonesia di antaranya adanya pembangunan infrastruktur di berbagai daerah, pembangunan sumber daya manusia melalui investasi pendidikan, kesehatan, guna meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat," kata Hanif.

Baca juga: Singapura Masih Rajai Investasi di RI

Hanif menyatakan, laporan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), total investasi yang masuk ke Indonesia per tahun 2014 sejumlah Rp 463,1 triliun. Sedangkan sampai dengan akhir tahun 2017 investasi yang masuk sejumlah Rp 692,9 triliun.

"Artinya terjadi peningkatan sebesar Rp 229,8 triliun," ujar Hanif.

Dalam kesempatan silaturrahim tersebut, dia memberikan apresiasi yang tinggi kepada keluarga besar PT Panasonic Gobel dan investor Jepang yang telah banyak berkontribusi bagi peningkatan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kapasitas ekspor.

Turut hadir di acara tersebut, Direktur ILO di Indonesia Michiko Miyamoto, Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Guntur Wicaksono, pimpinan Panasonic Gobel Rachmat Gobel, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI Jamsos) Haiyani Rumondang, Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Maruli A. Hasoloan, dan Kadisnakertrans Jawa Barat Ferry Sofwan Arief.

Sementara Rachmat Gobel menyatakan, pihaknya mendukung langkah pemerintah dan komitmen membangun kualitas tenaga kerja yang kompeten. Hal itu terlihat dari 2.500 karyawan, dengan tenaga ahli Jepang 30 orang atau 1,2%.

"Sejak 58 tahun lalu didirikan, kami komitmen membangun SDM berkualitas sebelum memproduksi barang," kata Rachmat.

Baca juga: Kemnaker: Ada Pekerja Asing Jadi Buruh Kasar, Laporkan!

Rachmat menambahkan, sebagai ungkapan terimakasih kepada pemerintah yang telah mendukung Panasonic, setiap tahunnya ada 400 engineer dan teknisi produksi Indonesia, yang ditraining di Jepang dalam tiga tahun. Ada 500 lulusan SMA atau sederajat disekolahkan ke Jepang.

"Melalui proses training ini, interaksi tenaga ahli Jepang yang telah memiliki pengalaman dan jam kerja dengan tenaga Indonesia telah meningkatkan kualitas manusia ke sumber daya iptek Indonesia," katanya.

Ditambahkan Rachmat, Jepang saat ini merupakan investor kedua terbesar dalam lima tahun terakhir. Saat ini telah hadir 1.500 perusahaan Jepang yang berinvestasi di Indonesia selama 15 tahun terakhir.

"Sebanyak 4,7 juta lapangan kerja tercipta dan 93,3% adalah TKI dan 6,7% tenaga ahli Jepang," kata Rachmat. (idr/hns)

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4001849/menaker-investasi-naik-pengangguran-di-ri-turun