JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera menindaklanjuti laporan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, terkait kasus pembelian lahan di Cengkareng, Jakarta Barat.

Apalagi, kisruh pembelian lahan itu sudah ada putusan pengadilan yang memperkuat posisi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.

"Gugatan pihak ketiga kan ditolak PN Jakpus (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat). Pemprov DKI pun berhak menagih terhadap pihak ketiga itu terkait uang yang dibayarkan untuk pembelian lahan. Artinya, sudah terang ada oknum di lingkungan Pemprov DKI dalam pengadaan lahan ini," kata Direktur Eksekutif Jakarta Monitoring Network (JMN), Ahmad Sulhy, di Jakarta, Senin (21/5/2018).

Siketahui, Sandi sebelumnya, melaporkan kasus pembelian lahan di Cengkareng pada 2015 senilai Rp668 miliar ke KPK. Alasannya, banyak pembelian lahan "gila-gilaan" di penghujun tahun demi mengejar penyerapan anggaran.

Apalagi, berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2016, menyebutkan Pemerintah Daerah (Pemda) DKI merugi akibat pembelian lahan 4,6 hektare tersebut.

Soalnya, lahan yang dibeli Dinas Perumahan tersebut tercatat sebagai aset Pemda DKI cq Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan.

Sayangnya, tambah Sulhy, sampai kini tak jelas kabar pengusutannya. Begitu pula proses pengusutannya oleh Bareskrim dan Kejaksaan Agung.

"Padahal, nilai transaksinya kan luar biasa fantastis. Masa enggak jelas progresnya?," ucap dia penasaran.

Sulhy juga mengungkapkan, proses pembelian lahan dari Toeti Noezlar Soekarno itu melibatkan banyak pihak.

"Saya enggak yakin, 'pemainnya' cuma orang dinas. Pasti ada 'orang besar' di belakangnya, kayak pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras," ungkapnya.

"Apa karena ada 'orang besar' di belakang, maka aparat hukum kehilangan nyali untuk mengusutnya?," tandas Sulhy mengakhiri. (Alf)