- Beranda
- Berita dan Politik
Bawaslu Berbeda Pandangan dengan KPU Soal Penggunaan Pesawat Kepresidenan
...
TS
i-chan
Bawaslu Berbeda Pandangan dengan KPU Soal Penggunaan Pesawat Kepresidenan
Jakarta , Law-Justice.co - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengembalikan ketentuan terkait penggunaan pesawat kepresidenan oleh calon presiden petahana untuk transportasi kampanye kepada pemerintah. Ini berbeda dengan KPU yang sudah membolehkan calon Presiden petahana menggunakan pesawat kepresidenan dalam kampanyenya.
Baca juga : Bawaslu Kecewa PKPI Diloloskan untuk Pemilu 2019
Menurut anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin, ketentuan tersebut bergantung pada peraturan pemerintah mengenai cuti dan fasilitas Presiden maupun pejabat negara lain.
"Boleh tidaknya dikembalikan kepada bagaimana pemerintah mengatur aturan cuti dan fasilitas bagi pejabat negara," jelas Afifuddin di Bogor, Sabtu (14/4).
Baca juga : Bawaslu Minta Jokowi Setop Bagi-bagi Sembako
Afif menjelaskan tersebut sudah menyampaikan sikap tersebut saat pembahasan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dengan Komisi II DPR RI.
"Peraturan pemerintah yang mengatur tentang cuti dan fasilitas yang melekat kepada presiden dan pejabat negara itu yang kami tunggu-tunggu. Apa saja yang dimaksud dengan fasilitas yang melekat terhadap petahana," jelas Afif.
Baca juga : Waktu yang Sempit Jadi Alasan Pemerintah Enggan Revisi UU Pemilu
Sebelumnya KPU membolehkan calon Presiden petahana menggunakan pesawat kepresidenan dalam kampanyenya. Ketua KPU Arief Budiman menyatakan penggunaan pesawat kepresidenan merupakan bagian dari upaya pengamanan kepada presiden petahana.
Namun KPU menekankan pihak yang boleh menumpang pesawat itu selama masa kampanye hanyalah presiden beserta Pasukan Pengamanan Presiden. Sementara untuk tim sukses harus menumpang pesawat atau kendaraan lain.
Berita selengkapnya di sini: https://law-justice.co/bawaslu-berbeda-pandangan-dengan-kpu-soal-penggunaan-pesawat-kepresidenan.html
Baca juga : Bawaslu Kecewa PKPI Diloloskan untuk Pemilu 2019
Menurut anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin, ketentuan tersebut bergantung pada peraturan pemerintah mengenai cuti dan fasilitas Presiden maupun pejabat negara lain.
"Boleh tidaknya dikembalikan kepada bagaimana pemerintah mengatur aturan cuti dan fasilitas bagi pejabat negara," jelas Afifuddin di Bogor, Sabtu (14/4).
Baca juga : Bawaslu Minta Jokowi Setop Bagi-bagi Sembako
Afif menjelaskan tersebut sudah menyampaikan sikap tersebut saat pembahasan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dengan Komisi II DPR RI.
"Peraturan pemerintah yang mengatur tentang cuti dan fasilitas yang melekat kepada presiden dan pejabat negara itu yang kami tunggu-tunggu. Apa saja yang dimaksud dengan fasilitas yang melekat terhadap petahana," jelas Afif.
Baca juga : Waktu yang Sempit Jadi Alasan Pemerintah Enggan Revisi UU Pemilu
Sebelumnya KPU membolehkan calon Presiden petahana menggunakan pesawat kepresidenan dalam kampanyenya. Ketua KPU Arief Budiman menyatakan penggunaan pesawat kepresidenan merupakan bagian dari upaya pengamanan kepada presiden petahana.
Namun KPU menekankan pihak yang boleh menumpang pesawat itu selama masa kampanye hanyalah presiden beserta Pasukan Pengamanan Presiden. Sementara untuk tim sukses harus menumpang pesawat atau kendaraan lain.
Berita selengkapnya di sini: https://law-justice.co/bawaslu-berbeda-pandangan-dengan-kpu-soal-penggunaan-pesawat-kepresidenan.html
0
671
4
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
670KThread•40.3KAnggota
Tampilkan semua post
re2may
#3
gw mmg ga simpati sama jokowi, tp biarlah dia pake fasilitas negara, wong dia statusnya masih presiden.
0