Pemilihan Presiden tahun 2019 sudah dekat namun suasana kampanye sudah mulai terasa. Kita disajikan oleh jargon-jargon yang massive dengan bangga dan berapi-api yang mengatakan ganti presiden melalui media massa, topi, pakaian dan lain-lain dengan isu bahwa pemerintah Pak Jokowi gagal. Bicara gagal maka kita harus melihatnya dengan fakta dan data bukan berdasarkan asumsi, melihat dengan dua mata bukan dengan sebelah mata sehingga masyarakat terbuka matanya. Apabila data dan fakta tidak dapat dibuktikan, masyarakat menganggap sebagai angin lalu (pengantar bobo malam) atau istilah pepatah "tong kosong nyaring bunyinya". 
Kembali lagi dengan jargon-jargon ganti Presiden yang menjadi pertanyaan siapa Presiden yang mau mengantikannya atau sudah ada nama presiden baru, ibarat mau nikah mempelai wanita belum ada, masih dicari, di syambarakan atau lebih miris lagi belum ada modal. Sebagai asumsi lagi jika kita ingin mengganti mobil merk A untuk mobilitas kerja dengan menjualnya sudah pasti kita sudah menyiapkan pengganti dengan merk B, bukan menjual dulu baru memikirkan pengantinya, kalau begitu caranya semuanya berantakan. 
Dari hal tersebut terlihat suatu keanehan dan kelucuan menganggap menganti presiden seperti membalik tangan, ganti dulu baru cari calon. Ini negara lho bukan kelompok PAUD, yang semau gua atau sesuka-sukanya. Coba dibanyangkan bagaimana jika suatu negara tidak ada presidennya, suatu hal yang naif dan kekeliruan. Terlihat ada ego sektoral, emosi, iri, benci, dengki yang bercampur aduk, sehingga mengurangi akal sehat. 
KIta semua tau untuk menganti Presiden ada mekanisme yang harus dipatuhi yaitu melalui Pilpres. Untuk mencalonkan seseorang untuk menjadi presiden ada syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain didukung parpol, batas ambang suara di Parlemen 20 %, nama sudah masuk bulan Agustus. Jadi untuk menjadi presiden memang tidak mudah selain harus didukung rakyat juga harus di ridhoi oleh Allah SWT walaupun dengan hantaman badai sekalipun.
Jika kita melihat jargon-jargon yang dilakukan oleh orang/kelompok tertentu merupakan hal biasa dan sah-sah saja dalam politik, semua bisa dilakukan selama masih ada kepentingan. Namun apa yang dilakukan tersebut juga harus memperhatikan etika dan budaya dalam masyarakat kita, yang masih menjungjung tinggi tata kerama. Hal sering dikatakan oleh orang-orang tua dulu yang mengatakan "Eling, ojo ora kesusu"; Aja keminter mundhak keblinger aja cidra mundhak cilaka; Menangkanlah pertarungan dengan kerendahatian tanpa merendahkan martabat orang lain'.
Belajar dari pendapat pakar psikologi mengatakan untuk menentukan atau memilih seorang pantas atau tidak pantas ada 2 cara yaitu dengan membuat perbandingan sesuai hati nurani (abaikan dendam atau kebencian) berupa tabulasi yaitu sebelah kanan berisi kebaikkan atau keberhasilan dan sebelah kiri berisi keburukan atau kegagalan, dari tabulasi yang dibuat akan terlihat berapa persen pencaian keberhasilan atau kegagalan. Untuk lebih jelas agar kita tidak salah memilih pemimpin ada baiknya kita melihat data dan fakta yang sudah dan akan dikerjakan selama masa pemerintahannya Pak Jokowi dan bukan asumsi-asumsi menurut seleranya sendiri.
Untuk Dalam Negeri
Jokowi seorang nasionalis yang berkomitmen menjaga kedaulatan negara  (belajar dari pulau Sipadan dan Ligitan). Faktanya sebagai berikut sebelum Pak Jokowi dilantik menjadi Presiden banyak pelanggaran yang dilakukan oleh negara tetangga dengan mengklaim wilayah Indonesia sebagai bagian negaranya (P. Ambalat) berupa tindakan provokasi dengan mengusir nelayan kita yang mencari ikan, membuat tower, memasuki wilayah teritorial Indonesia sehingga harga diri bangsa terhina. 
Untuk mengatasi tersebut Pak Jokowi tampil kedepan sebagai Presiden dan tidak kompromi dengan menunjukkan taringnya kepada negara tetangga dengan hadir di KRI beserta Panglima TNI. Dengan kehadiran Presiden di Kapal perang menunjukkan bahwa Presiden sebagai Panglima tertinggi angkatan bersenjata siap menghadapi ancaman atau perang dan membuktikan kepada negara tetangga untuk tidak bermain-main dengan Indonesia. 
Untuk membuktikan hal tersebut Presiden Jokowi membangun Pangkalan TNI AL dan Pangkalan TNI AU di kepulauan Natuna serta penempatan pasukan TNI AD. Semenjak kehadiran Presiden di Kapal perang, semenjak itupula provokasi yang dilakukan oleh negara tetangga tidak ada.
Jokowi dimata pemimpin dunia selalu 'diburu' banyak pemimpin dunia dan CEO dari berbagai perusahaan internasional, hal terlihat dari pemimpin dunia sejumlah kepala negara dari negara-negara besar yang ingin bekerja sama antar 2 negara (bilateral). Di antaranya Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Amerika Barack Obama, Presiden Donald trump dan Perdana Menteri Jepang Sinzho Abedi. Dari hal tersebut terlihat bahwa Presiden Jokowi dan Indonesia diperhitungan dalam percaturan dunia.
3. Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim memuji Indonesia dibawah Pemerintahan Jokowi sebagai negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi cukup pesat dan akan membuat iri mayoritas negara di dunia.

Selain prestasi yang telah dicapai, juga harus kita akui masih ada kekurangan target-target sesuai Nawacita masih belum maksimal secara angka dan angka diupaya penyelesaiannya. Namun dari pencapaian sudah besar dibandingkan sebelumnya sebagai berikut :
Sektor kelistrikan menjadi salah satu prioritas Pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan membuat program kelistrikan 35 ribu megawatt (MW) dan selama tiga tahun pemerintahan Jokowi, pasokan listrik bertambah 7 ribu MW. Selama 3 thn artinya sudah dibangun dan bertambah 2250 MW pertahun. Secara target masih ada kekurangan tapi secara kinerja ada perbaikan dan diharapkan bertambah pada tahun 2019. 
Jika dibandingkan dengan periode pemerintahan  sebelumnya hanya mampu menambah pasokan listrik kurang lebih 10 ribu megawatt (MW) dalam 10 tahun artinya 1 tahun hanya 1000 MW. Jadi ada kenaikkan sekitar 150% penambahan listrik setiap tahunnya dibandingkan periode pemerintahan sebelumnya.
Pemerintahan Presiden Jokowi dalam 3 tahun sudah membangun waduk 29 buah (tahun 2015 = 13 waduk, tahun 2016 = 8 waduk, tahun 2017 = 9 waduk)  dari pembangunan waduk 49 artinya masih ada kekurangan dan diharapkan bertambah dan tercapai target tersebut pada tahun 2019. Tapi dibandingkan pemerintahan sebelumnya pembangunan waduk hanya 5 yang selesai. Dari data walaupun dari target masih kekurangan tapi dari kinerja pencapaiannya peningkatan 600 %.
 Dari data dan fakta yang sebagian ditampilkan maka tidak realistis kita mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi telah gagal melalui jargon-jargon yang kurang mendidik kepada masyarakat sehingga demokrasi yang merupakan konsesus kita bersama ternodai. 
Untuk itu pilihan di kembalikan kepada rakyat untuk memilih Presidennya yang pantas dan sudah terbukti kinerjanya dan bukan coba-coba.