KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) mencoret usulan anggaran perjalanan ke luar negeri untuk DPRD Banten yang tercantum dalam APBD Banten 2018 sekitar Rp15,5 miliar.



Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten Hudaya Latuconsina di Serang, kemarin, mengatakan hasil evaluasi Kemendagri terhadap APBD Banten 2018 belum final karena masih ada beberapa item anggaran yang perlu diperbaiki. Paling lambat evaluasi tersebut selesai pada 28 Desember.



"Paling krusial adalah perjalanan luar negeri nilainya 15,5 miliar. Soalnya Provinsi Banten belum ada kerja sama luar negeri mana pun sehingga mau ke mana perjalanan luar negeri itu, belum jelas," kata Hudaya.



Dia mengakui Pemprov Banten kesulitan untuk menjelaskan soal pengajuan anggaran itu. "Kita juga susah menjawab saat ditanya karena tidak ada dasarnya," kata Hudaya.



Ia mengatakan anggaran tersebut mungkin akan dialihkan untuk belanja urusan wajib yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Banten.



Selain itu, lanjut dia, terkait dengan perjalanan dinas pada pos belanja barang dan jasa yang mencapai Rp1,6 triliun, kata dia, sekitar 15,5% dari belanja barang dan jasa adalah perjalanan dinas.



Itu disebabkan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) menyusun perjalanan dinas lebih banyak. Karena itu, perlu dilakukan efisiensi agar total anggaran perjalanan dinas mencapai 10% dari belanja barang dan jasa.



Untuk persoalan lain, kata dia, Pemprov Banten masih bisa memberikan penjelasan karena tidak terlalu krusial, seperti persoalan mengenai kode rekening.



"Kaitannya dengan kode rekening juga soal belanja publikasi karena ada yang belanja dokumentasi di dalamnya. Harusnya kode rekeningnya dipisah," kata Hudaya.



Ia mengatakan secara keseluruhan anggaran yang dievaluasi Kemendagri dalam APBD Banten 2018 sekitar Rp103 miliar, termasuk belanja perjalanan luar negeri DPRD Banten Rp15 miliaran.



"Kami bersyukur tahun ini lebih sedikit yang dievaluasi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berarti ini sudah ada perbaikan dari sisi perencanaan anggaran," kata Hudaya.



Tepat sasaran



Gubernur Sumatra Selatan Alex Noerdin meminta jajarannya untuk menggunakan anggaran dengan tepat sasaran, efektif, dan sesuai dengan peruntukan.



"Saya minta gunakan anggaran sesuai dengan peruntukannya karena anggaran kita sangat terbatas," kata Alex.



Menurut dia, penggunaan anggaran yang tepat sasaran akan membuat pembangunan semakin efektif.



Apalagi, Sumsel telah menerima penghargaan terbaik dalam pengelolaan anggaran.



Yang jelas, kata Alex, perlu ada efisiensi dalam bidang belanja pegawai dan perjalanan dinas.



Alex Noerdin sudah menyerahkan alokasi daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk kementerian/lembaga sebesar Rp13,5 triliun kepada bupati/wali kota dan instansi lainnya se-Provinsi Sumatra Selatan, Selasa (19/12).



Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota dan satuan kerja (satker) kementerian dan lembaga di daerah agar menggunakan DIPA APBN untuk menunjang kinerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Provinsi Jawa Barat menerima DIPA sebesar Rp110,274 triliun dari pemerintah pusat yang akan dibagikan ke kabupaten/kota dan kementerian lembaga di daerah.(EM/Ant/N-1)


Sumber : http://www.mediaindonesia.com/news/r...ten/2017-12-21

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Keterlaluan, Jenazah pun Dipungli

- Pemprov-BPPT Olah Sampah Jadi Listrik

- Perempuan Desa Jadi Aktor Perdamaian