TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kebutuhan masyarakat akan rumah atau properti semakin meningkat. Sayangnya, kebutuhan tersebut tidak berbanding lurus dengan ketersediaan jumlah rumah. Masih ada ketimpangan terhadap rumah yang dikenal dengan istilah backlog.

Menurut Ekonom sekaligus Direktur Riset Center of Reform On Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal, masalah utama di sektor properti tidak jauh dari masalah tanah. Hal itu terjadi karena negara atau Undang-undang Agraria tidak mengatur kepemilikan lahan.

"Ini memberi celah besar bagi pemodal yang kemudian menguasai lahan. Sehingga harga dipengaruhi oleh pengusaha dan pemodal," kata Faisal kepada media, Senin (21/8) kemarin.

Catatan CORE, saat ini terdapat 60 pengembang yang menguasai lahan atau tanah properti. Kondisi tersebut membuat posisi pengembang di atas angin dalam menentukan harga tanah. Efek ini dalam jangka panjang akan sulit diubah jika tidak ada intervensi dari pemerintah.

"Pemerintah harus punya Undang-undang yang kuat. Ada ketidakadilan kepemilikan rumah," ujarnya.

Faisal menambahkan, agar pembangunan properti berpihak kepada masyarakat kecil, regulasi pengetatan terhadap pengembang diperlukan. Pengembang diharuskan tidak melulu membangun rumah dengan target market kelas menengah atas, namun dipaksa membangun rumah bagi masyarakat miskin.

"Pemerintah harus memberi jalan agar swasta mau membangun perumahan yang menguntungkan masyarakat kecil," tuturnya.

Upaya lain yang bisa dilakukan pemerintah terkait masalah lahan adalah dengan bank tanah. Jika masalah tanah telah diselesaikan, teknologi di sektor properti untuk memenuhi kebutuhan rumah dapat diterapkan. Di antara terobosan teknologi yang dinilai murah dan efisien adalah dengan menggunakan rumah kayu yang tahan api, tahan rayap, mudah disusun alias knockdown.

"Terobosan baru harus diikuti. Jika memang menjadi solusi tepat dan memadai dalam penyediaan rumah berkualitas, terjangkau, dan ramah lingkungan," kata.

Teknologi properti ini dinilai sesuai karena pasokan kayu di Hutan Tanaman Industri sedang melimpah. Apalagi hutan tanaman yang ditanam kembali akan menghasilkan sumber daya kayu berkelanjutan yang terus tumbuh setiap tahunnya.

Berdasarkan hitungan McKinsey Global Institute, rumah yang terbuat dari kayu rekayasa lebih murah daripada rumah beton dan bata dengan ukuran yang sama. Rumah kayu 30 persen lebih murah.

Selain itu, keunggulan lain rumah kayu dalam pembuatan dan produksi otomatis, biaya pondasi lebih murah, konstruksi yang cepat dan biaya pembiayaan yang jauh lebih murah. Rumah kayu juga dikenal tahan api, tahan air, tahan cuaca, tahan rayap, shock-proof dan load-bearing.

Berita Ini Sudah Dipublikasikan di KONTAN, dengan judul: 60 Pengembang Kuasai Tanah Sektor Properti

Sumber : http://www.tribunnews.com/bisnis/201...ngga-30-persen

---

Baca Juga :

- Kakek Petani Asal Cilacap Ditahan Atas Dugaan Menebang Pohon Perhutani

- Pemberdayaan Remaja Putri Melalui GOAL

- Terjadi Konflik Agraria di Langkat, Rio Dewanto: Saya Bersedia Datang