PEMINDAHAN ibu kota dari DKI Jakarta perlu persiapan matang, dan untuk merealisasikannya setidaknya butuh waktu 20 tahun. Hal itu terungkap dalam diskusi publik bertajuk Pemindahan Ibu Kota: Rencana atau Wacana, di Jakarta, Jumat (4/8). Menurut Ketua Ikatan Ahli Perencanaan (IAP), Dhani Muttaqin, kajian yang dilakukan pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) saat ini harus lebih matang. Ia merujuk pada pengalaman Malaysia saat memindahkan pusat pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya.



"Pengalaman Malaysia harus diapresiasi tapi masih ada celah yang bisa kita perbaiki. Misalnya saja, banyak yang bekerja di Putrajaya, tetapi masih tinggal di Kuala Lumpur. Target penduduk Putrajaya adalah 300 ribu orang, tapi saat ini baru sekitar 80 ribu," katanya.

Pemerintah Malaysia mengeluarkan perintah pemindahan ibu kota pada 1993 dan pembangunan tahap pertama dilaksanakan pada 1995. Namun, Putrajaya resmi ditempati sebagai pusat pemerintahan baru negeri jiran itu pada 2015, dengan menelan biaya pembangunan total Rp130 triliun.



Melihat kondisi tersebut, Menteri Lingkungan Hidup periode 1999-2001 Sonny Keraf menilai, waktu 20 tahun merupakan momen yang pas memindahkan ibu kota ke daerah lain. Ia membagi empat periode yang perlu dilalui Indonesia sebelum mempunyai ibu kota baru nantinya. Pertama, melibatkam seluruh ahli perencanaan kota dalam 5 tahun pertama pembangunan. Kedua, menyusun tata kota juga dalam waktu 5 tahun. Ketiga, proses pembangunan yang dilakukan dalam 5 tahun. Terakhir, proses pemindahan ibu kota yang diperkirakan juga memakan waktu 5 tahun.



"Perlu diperhatikan pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan keadaban Indonesia dan bukan hanya menempatkan orang saja, tapi juga sistem transportasi, infrastruktur sampah, hingga interaksi antarwarga di sana," katanya. Pengamat Perkotaan Universitas Indonesia, Andi Simarmata, mengatakan agar ibu kota baru terbangun dengan baik, konsep perencanaan kotanya harus visioner dan berkarakter serta mencerminkan peradaban modern dengan fondasi kekuatan budaya Nusantara.



Terutama, visi Indonesia menjadi negara maritim. "Lokasi ibu kota baru harus bisa mengakomodasikan beberapa kebutuhan, yaitu memanfaatkan global connectivity melalui jalur ALKI, terletak di wilayah yang rendah risiko bencana maupun perubahan iklim, serta strategis dalam rangka pertahanan dan keamanan," tandasnya.

Sumber : http://www.mediaindonesia.com/news/r...ang/2017-08-08

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Air Kolong Atasi Kekeringan

- Alanda Kariza Ajak Anak Muda Berpolitik

- Bergabung dengan PSG karena Neymar