Link

Wapres: Reshuffle Jadi Hak Prerogatif Presiden
24/04/2017 21:41

JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla menolak mengomentari ihwal isu reshuffle Kabinet Kerja yang berhembus belakangan ini. Namun JK memastikan, reshuffle kabinet sudah tentu menjadi kewenangan Presiden Joko Widodo.

“Itu adalah haknya Presiden,” kata Jusuf Kalla usai menutup Kongres Ekonomi Umat MUI di Hotel Sahid Jakarta, Senin (24/4).

Isu reshuffle mencuat setelah sebelumnya Presiden Jokowi, dalam acara yang sama, menyatakan sikapnya tak segan mencopot menterinya yang kurang memuaskan kinerjanya. Menteri akan diganti, kata Jokowi, ketika target-target kerja tak dapat dicapai.

Terlebih, isu perombakan kabinet makin berembus kencang menyusul kegagalan Basuki Tjahaja Purnama melanjutkan jabatannya di kursi gubernur DKI. Kabar beredar, Ahok diposisikan akan menjadi menteri dalam negeri.

Kendati demikian, Jusuf Kalla menolak berspekulasi lebih jauh. Politikus senior Partai Golkar itu hanya mengatakan, adalah urusan pemerintah melakukan evaluasi kinerja menteri-menterinya. Reshuffle adalah sebuah kewajaran, kata JK, agar diharapkan kinerja kabinet akan menjadi lebih baik.

“Semuanya tergantung cara penilaian oleh presiden,” kata JK. (ryu)