MEDAN - Saat menyambangi Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut), Wakil Ketua KPK, Irjen Pol (Purn) Basaria Panjaitan menyampaikan, bahwa Sumut menjadi salah satu fokus area perhatian KPK karena dua orang Gubernurnya berturut turut terjerat tindak pidana korupsi.

"Itu sebabnya KPK selalu ada di sini dalam rangka pembenahan. Tugas saya ke sini untuk membuat pekerjaan penegak hukum itu lebih efektif dan efisien," ujar Basari, Rabu (5/4/2017).

Dia mengingatkan kepada rekan-rekan di kepolisian kenapa KPK itu harus ada berdasarkan UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK. KPK muncul waktu itu karena ketidakpercayaan masyarakat kepada penegak hukum, termasuk polisi dan kejaksaan, sehingga masyarakat menginginkan ada satu lembaga yang bisa menangani masalah korupsi di Indonesia.

"Intinya bagaimana kepolisian dan kejaksaan untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat. Pada pasal 4 UU No. 30 tahun 2002 menjelaskan tujuan KPK adalah membuat berdayaguna dan berhasil guna, benar-benar efektif dan efisien dalam penegakan hukum Tipikor," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Basaria juga menyampaikan tiga Grand Strategi KPK dalam kasus korupsi seperti pencegahan terintegrasi, penindakan terintegrasi dan penindakan-pencegahan serta pecegahan-penindakan terintegrasi.

"Kalau bicara penegakan hukum maka koordinasi dilaksanakan dengan polisi, kejaksaan dan penyidik. Kalau bicara pencegahan maka koordinasi dengan pihak terkait," urainya.

Selain itu, sambungnya, melakukan monitoring termasuk melakukan kajian-kajian terhadap instansi, termasuk kajian terhadap penegak hukum, gaji yang dibawa pulang oleh penegak hukum berapa yang memadai.

"Kajian ini sedang belangsung dan akan diberikan kepada presiden. Permasalahannya uang negara kira-kira ada apa tidak," pungkasnya.

Pada kesempatan tersebut, Basari juga kembali mengingatkan penandatanganan MoU KPK dengan Kapolri dalam rangka pengawalan pengunaan dana desa oleh kepala desa pada November 2016 lalu.

"Dana desa mencapai Rp 74 T, hampir Rp 1 M perdesa. Titip Bhabinkamtibmas mendampingi Kepada Desa dalam penggunaan dana desa agar sesuai kebutuhan desa masing masing," tambahnya.
Sebelumnya, saat tiba di gedung Polda Sumut, Wakil Ketua KPK diterima oleh Kapolda Sumut Irjen Pol Dr Rycko Amelza Dahniel, MSI. Turut hadir Wakapolda Sumut, Irwasda, Kajati Sumut diwakili As Pidum, Irwasda, Pejabat utama Polda Sumut, Kapolrestabes Medan beserta pejabat utama Polrestabes dan para Kapolsek.

Kapolda Sumut juga melaporkan jajarannya yang sudah menindaklanjuti pembentukan tim saber pungli, dengan Ketua Irwasda Polda Sumut untuk tingkat provinsi, hingga pembentukan untuk tingkat kabupaten/kota.

Sumut paten :v

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akhirnya prestasi pejabat SUMUT mulai di apresiasi KPK

https://www.change.org/p/jokowi-save...atra-indonesia