Program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan Down Payment (DP) 0 persen alias tanpa uang muka (yang kini disebut DP 0 rupiah) yang digagas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menuai polemik.
Banyak kalangan beranggapan program ini tidak masuk akal dan sulit terealisasi. Tak sedikit yang percaya bahwa program ini realistis dan bisa dilakukan dengan bantuan dana dari pemerintah.
Menilik sebentar, skema program DP KPR 0 rupiah yang digagas Anies-Sandi adalah masyarakat yang ingin membeli rumah diminta menabung selama 6 bulan di bank milik Pemda Jakarta, Bank DKI. Uang hasil menabung selama 6 bulan ini sebagai pengganti DP yang nilainya mencapai 10 persen dari harga rumah.
Nantinya, cicilan KPR tetap diberlakukan dan tenornya ditetapkan selama 15 tahun. Program ini digagas Anies dan Sandi sebagai cara agar masyarakat Jakarta punya tempat tinggal.
Dengan DP 0 rupiah tersebut, itu artinya, perlu ada bantuan dana atau subsidi dari pemerintah untuk menutup kewajiban pembayaran uang muka. Tahun 2017, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta mencapai Rp 70,1 triliun.
Mungkinkah anggaran Pemda bisa menutup itu semua? Lantas, bisakah DP KPR 0 rupiah ini diterapkan?

https://kumparan.com/dewi-rachmat-k/meninjau-kembali-wacana-dp-kpr-0-rupiah-yang-digagas-anies-sandi

sory kalo repost, dan program ini ga masuk akal