Jakarta - Partai Gerindra berujar pihaknya punya kabinet bayangan yang siap mengambil alih pemerintahan bila kondisi sudah matang. PDIP, partai penguasa, menilai Gerindra sudah berujar berlebihan namun tak penting.

"Dalam konteks ini, pernyataan tersebut dapat dikategorikan 'lebai'," kata Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno saat berbincang, Senin (17/10/2016).

Konteks yang dimaksud adalah era kekinian, saat reformasi sudah mewujudkan suasana terbuka untuk berdebat perkara bernegara yang baik. Suasana reformasi semacam ini bahkan telah membuat partai-partai yang berseberangan dengan pemerintah justru menguasai pimpinan parlemen, lewat Koalisi Merah Putih dulu, meski kini keadaan sudah berkembang dari itu.

"Bahkan posisi-posisi kunci di parlemen setelah melalui siasat berlapis-lapis, justru jatuh di pangkuan oposisi," tilik Hendrawan.

Namun nyatanya di tengah situasi yang penuh keterbukaan adu gagasan ini, Gerindra masih menyimpan rencana. Hendrawan hanya bisa menebak-nebak, kira-kira apa gerangan yang dituju lewat kabinet bayangan itu.

"Mungkin tujuan jangka pendeknya supaya situasi politik gaduh lebih awal, sehingga konsentrasi kita untuk mengakselerasi capaian-capaian pembangunan menjadi terganggu," kata Hendrawan.

Meski begitu adanya kabinet bayangan, kalau memang benar ada, tak perlu disikapi berlebihan dengan penanggulangan serius. Soalnya, hal itu diyakini tak terlalu menarik minat masyarakat.

"Enggak usah. Rakyat dan masyarakat sudah cukup dewasa untuk menilai. Hal-hal yang dianggap tidak berkenan dan tidak menarik akan berakhir dalam sepi dan senyap," ujar Hendrawan.

Lain cerita bila kabinet bayangan eksis pada era otoritarian. Soalnya, partai berlambang banteng punya sejarah soal perkara begini. Kala itu masih era Orde Baru, fajar reformasi belumlah menyingsing.

"Pada era Orde Baru dulu, Balitbang PDIP di bawah ketuanya, Kwik Kian Gie, melontarkan hal serupa, sebagai pernyataan politik untuk memberi isyarat kepada rakyat bahwa PDI siap bila suatu hari memperoleh kepercayaan masyarakat untuk memerintah. Saat itu sistem politik kita otoriter dan monolitik," tutur Hendrawan mengulas sejarah.
(dnu/imk)

http://news.detik.com/berita/d-33228...in-gaduh-lebai