http://bareskrim.com/2016/10/15/kapo...rantas-pungli/
MEDAN (bareskrim.com) | Kapolda Sumut, Irjen Dr H Rycko Amelza Dahniel MSi menegaskan, refomasi pelayanan publik, seperti soal pungutan liar (pungli) menjadi salah satu atensi dalam penegakan hukum di Sumut.

“Kita akan melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Pelayanan publik yang bersih yang tidak membeda-bedakan termasuk pelayanan publik tanpa pungli,” katanya kepada awak media, (14/10/2016), di Mapolda Sumut.

Kapolda menjelaskan, hal tersebut merupakan perintah Presiden Jokowi. Oleh karena itu, selain melakukan reformasi di semua instansi perihal pelayanan publik, polisi juga sebagai penegak hukum harus terlebih dahulu melakukan pembenahan di internalnya sendiri.

“Sebelum kita melakukan penegakan hukum, kalau mau nyapu, sapunya harus bersih. Polisi juga harus melakukan perbaikan internal,” jelas Kapolda Sumut yang baru dilantik tersebut.

Terkait kebijakan dalam melakukan reformasi pelayanan publik, Kapoldasu mengatakan timnya sudah dibentuk dan sudah berjalan. Dan kini tinggal menunggu hasil ke depannya.