TS
Qielhoo
Ungkap, Tebus, Lega. Segala Sesuatu yang Agan Perlu Ketahui tentang Amnesti Pajak.
Quote:
Quote:
Quote:
Quote:
DASAR HUKUM
Gan program Amnesti Pajakini kan program pemerintah ya? Ada dasar hukum atau payung hukumnya ngga gan? Biar ane sebagai orang awam bisa ngecek kebenarannya, dan biar ga gampang dikibulin kalo ada oknum-oknum yang mau manfaatin kesempatan dalam keenakan, eh kesempitan.
Oh pastinya ada gan, soalnya Pemerintah udah cape-cape bikin program Amnesti Pajak, jadi gak mungkin dong Pemerintah cuma bikin-bikin aja tanpa bikin payung hukumnya? Jadi kalo agan mau ngecek dasar hukumnya, berikut ini adalah dasar hukum dari program Amnesti Pajak gan, cekidot:
Gan program Amnesti Pajakini kan program pemerintah ya? Ada dasar hukum atau payung hukumnya ngga gan? Biar ane sebagai orang awam bisa ngecek kebenarannya, dan biar ga gampang dikibulin kalo ada oknum-oknum yang mau manfaatin kesempatan dalam keenakan, eh kesempitan.
Oh pastinya ada gan, soalnya Pemerintah udah cape-cape bikin program Amnesti Pajak, jadi gak mungkin dong Pemerintah cuma bikin-bikin aja tanpa bikin payung hukumnya? Jadi kalo agan mau ngecek dasar hukumnya, berikut ini adalah dasar hukum dari program Amnesti Pajak gan, cekidot:
Spoiler for Dasar Hukum:
Quote:
LATAR BELAKANG
Gan emang kenapa sih Pemerintah merasa perlu bikin program ini, apa ga cukup dengan Undang-Undang Pajak yang udah ada aja?
Gan emang kenapa sih Pemerintah merasa perlu bikin program ini, apa ga cukup dengan Undang-Undang Pajak yang udah ada aja?
Spoiler for Latar Belakang:
Quote:
KETENTUAN UMUM
Nah sekarang kita masuk ke pembahasan utama tentang Amnesti Pajakgan. Biar lebih paham tentang program ini ada baiknya kita belajar dulu tentang pengertian istilah-istilah yang dipake dalam program Amnesti Pajak, cekidot:
Singkatnya, kalo agan mau ikut program Amnesti Pajak yang bisa menghapus pajak yang seharusnya terutang, yang mesti agan lakukan adalah pertama: mengungkapkan Harta, dan yang kedua: membayar Uang Tebusan.
Harta yang diungkapkan adalah harta yang belum atau belum sepenuhnya agan laporkan dalam SPT Tahunan tahun pajak terakhir. Yang perlu diperhatikan di sini yang dimaksud dengan harta itu tidak terbatas pada rumah, tanah, mobil, dan motor aja. Tetapi benar-benar semua yang agan miliki, mulai dari uang kas, uang tabungan, deposito, piutang, persediaan barang dagangan, barang elektronik, gadget, perhiasan, logam mulia, bahkan batu akik atau batu mulia, dan sebagainya termasuk rumah, tanah, mobil, dan motor yang udah disebutkan sebelumnya, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam pengertian akuntansi, harta adalah seluruhnya yang berada pada sisi sebelah kiri neraca. Kemudian pengertian harta juga tidak terbatas pada harta yang atas nama agan aja, jadi kalo agan misalnya punya mobil second yang belum sempet agan balik nama, mobil tersebut termasuk harta yang dapat diungkapkan untuk ikut Amnesti Pajak sepanjang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan tahun pajak terakhir.
Artinya kalo agan adalah Wajib Pajak yang udah lapor SPT Tahunan tahun pajak 2015 dan kebetulan emang punya harta-harta yang disebutkan di paragraf sebelumnya yang belum agan laporkan di SPT Tahunan tahun pajak 2015, agan bisa banget ikut program Amnesti Pajak, dengan mengungkap Harta tersebut dan membayar Uang Tebusan. Kecuali agan lagi dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya udah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, atau agan lagi dalam proses peradilan, atau agan lagi menjalani hukuman pidana, atas tindak pidana di bidang perpajakan, agan ga bisa ikut Amnesti Pajak ini.
Udah disebutkan sebelumnya tentang pengertian Uang Tebusan, jadi Amnesti Pajak ini substansinya adalah pengungkapan harta dan utang kemudian membayar Uang Tebusan, ga nyinggung lagi soal pajak yang udah atau kurang dibayar untuk tahun pajak 2015 dan sebelumnya. Titik beratnya adalah harta dan utang yang belum atau belum sepenuhnya dilaporkan dalam SPT Tahunan terakhir.
Nah sekarang kita masuk ke pembahasan utama tentang Amnesti Pajakgan. Biar lebih paham tentang program ini ada baiknya kita belajar dulu tentang pengertian istilah-istilah yang dipake dalam program Amnesti Pajak, cekidot:
Spoiler for pengertian:
Spoiler for pengertian:
Spoiler for pengertian:
Spoiler for pengertian:
Spoiler for pengertian:
Spoiler for pengertian:
Singkatnya, kalo agan mau ikut program Amnesti Pajak yang bisa menghapus pajak yang seharusnya terutang, yang mesti agan lakukan adalah pertama: mengungkapkan Harta, dan yang kedua: membayar Uang Tebusan.
Harta yang diungkapkan adalah harta yang belum atau belum sepenuhnya agan laporkan dalam SPT Tahunan tahun pajak terakhir. Yang perlu diperhatikan di sini yang dimaksud dengan harta itu tidak terbatas pada rumah, tanah, mobil, dan motor aja. Tetapi benar-benar semua yang agan miliki, mulai dari uang kas, uang tabungan, deposito, piutang, persediaan barang dagangan, barang elektronik, gadget, perhiasan, logam mulia, bahkan batu akik atau batu mulia, dan sebagainya termasuk rumah, tanah, mobil, dan motor yang udah disebutkan sebelumnya, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam pengertian akuntansi, harta adalah seluruhnya yang berada pada sisi sebelah kiri neraca. Kemudian pengertian harta juga tidak terbatas pada harta yang atas nama agan aja, jadi kalo agan misalnya punya mobil second yang belum sempet agan balik nama, mobil tersebut termasuk harta yang dapat diungkapkan untuk ikut Amnesti Pajak sepanjang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan tahun pajak terakhir.
Artinya kalo agan adalah Wajib Pajak yang udah lapor SPT Tahunan tahun pajak 2015 dan kebetulan emang punya harta-harta yang disebutkan di paragraf sebelumnya yang belum agan laporkan di SPT Tahunan tahun pajak 2015, agan bisa banget ikut program Amnesti Pajak, dengan mengungkap Harta tersebut dan membayar Uang Tebusan. Kecuali agan lagi dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya udah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, atau agan lagi dalam proses peradilan, atau agan lagi menjalani hukuman pidana, atas tindak pidana di bidang perpajakan, agan ga bisa ikut Amnesti Pajak ini.
Udah disebutkan sebelumnya tentang pengertian Uang Tebusan, jadi Amnesti Pajak ini substansinya adalah pengungkapan harta dan utang kemudian membayar Uang Tebusan, ga nyinggung lagi soal pajak yang udah atau kurang dibayar untuk tahun pajak 2015 dan sebelumnya. Titik beratnya adalah harta dan utang yang belum atau belum sepenuhnya dilaporkan dalam SPT Tahunan terakhir.
Quote:
CARA MENGHITUNG UANG TEBUSAN
Dari tadi udah bahas pengertian-pengertian istilah dalam Amnesti Pajak, udah tau caranya gimana supaya bisa ikut Amnesti Pajak, kemudian juga udah ditegesin tentang pengertian harta yang dapat diungkapkan untuk ikut Amnesti Pajak, sekarang selanjutnya kita bahas tentang Uang Tebusan, gimana sih cara ngitungnya?
Dalam Undang-Undang Amnesti Pajakterdapat beberapa tarif untuk menghitung Uang Tebusan, yaitu tarif umum yang dibagi menjadi 3 periode, dan tarif khusus untuk pelaku usaha dengan omzet tidak melebihi 4,8M pada tahun pajak terakhir.
Kemudian yang dimaksud dengan Dasar Pengenaan Uang Tebusanadalah jumlah seluruh Harta tambahan yang belum atau belum sepenuhnya dilaporkan dalam SPT Tahunan tahun pajak terakhir dikurangi seluruh Utang yang terkait langsung dengan perolehan Harta tambahan tersebut. Utang yang dapat dikurangkan dari Harta tambahan adalah maksimal 50% bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, dan 75% bagi Wajib Pajak Badan, dari nilai Harta tambahan.
Harta tambahan dinilai berdasarkan nilai nominal untuk Harta yang memiliki nilai nominal, atau harga pasar wajar yang ditentukan oleh Wajib Pajak, pada akhir tahun pajak terakhir. Sementara, utang terkait harta tambahan dinilai berdasarkan jumlah pokok utang yang masih harus dilunasi pada akhir tahun pajak terakhir.
Dari tadi udah bahas pengertian-pengertian istilah dalam Amnesti Pajak, udah tau caranya gimana supaya bisa ikut Amnesti Pajak, kemudian juga udah ditegesin tentang pengertian harta yang dapat diungkapkan untuk ikut Amnesti Pajak, sekarang selanjutnya kita bahas tentang Uang Tebusan, gimana sih cara ngitungnya?
Quote:
Dalam Undang-Undang Amnesti Pajakterdapat beberapa tarif untuk menghitung Uang Tebusan, yaitu tarif umum yang dibagi menjadi 3 periode, dan tarif khusus untuk pelaku usaha dengan omzet tidak melebihi 4,8M pada tahun pajak terakhir.
Spoiler for Tarif Umum:
Spoiler for Tarif Khusus:
Kemudian yang dimaksud dengan Dasar Pengenaan Uang Tebusanadalah jumlah seluruh Harta tambahan yang belum atau belum sepenuhnya dilaporkan dalam SPT Tahunan tahun pajak terakhir dikurangi seluruh Utang yang terkait langsung dengan perolehan Harta tambahan tersebut. Utang yang dapat dikurangkan dari Harta tambahan adalah maksimal 50% bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, dan 75% bagi Wajib Pajak Badan, dari nilai Harta tambahan.
Harta tambahan dinilai berdasarkan nilai nominal untuk Harta yang memiliki nilai nominal, atau harga pasar wajar yang ditentukan oleh Wajib Pajak, pada akhir tahun pajak terakhir. Sementara, utang terkait harta tambahan dinilai berdasarkan jumlah pokok utang yang masih harus dilunasi pada akhir tahun pajak terakhir.
Quote:
CARA PENYAMPAIAN SURAT PERNYATAAN HARTA
Gan ane udah ngedata nih semua harta ane yang belum ane laporkan di SPT Tahunan tahun pajak terakhir, udah ngitung juga utang-utang terkait harta tersebut, trus ane juga udah bayar uang tebusan berdasarkan perhitungan dari Undang-Undang, ane pengen ngajuin Amnesti Pajak, apa yang ane mesti lakukan gan?
Yang mesti agan lakukan itu yang pertama adalah mengisi dan melengkapi Surat Pernyataan Harta, contoh formatnya ada gan di PMK nomor 118/PMK.03/2016. Surat Pernyataan Harta ini harus agan tanda tangani langsung kalo agan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi. Trus kalo agan adalah Wajib Pajak Badan Surat Pernyataan Harta harus ditanda-tangani oleh pimpinan tertinggi atau boleh dikuasakan asal ada surat kuasanya.
Kemudian syarat lainnya adalah agan harus punya NPWP dulu kalo emang belom punya, kemudian jangan lupa bayar Uang Tebusan, trus kalo ada agan juga harus lunasin dulu Tunggakan Pajak (pokok pajaknya aja), trus juga harus lunas pajak atas bukti permulaan/penyidikan kalo ada, trus lapor SPT Tahunan tahun pajak terakhir kalo belom lapor, dan yang terakhir agan juga harus cabut upaya hukum yang pernah agan ajukan ke DJP misalnya pemindahbukuan, permohonan penghapusan sanksi administasi, dan sebagainya yang belum terbit keputusan atau produk hukum dari DJP.
Di atas udah ane singgung tentang melengkapi Surat Pernyataan Harta, jadi emang Surat Pernyataan Harta ini harus lengkap lampirannya, di antaranya adalah: Bukti Pembayaran Uang Tebusan, Bukti Lunas Tunggakan, Daftar Rincian Harta beserta informasi kepemilikan, Daftar Utang beserta dokumen pendukung, Bukti Lunas Pajak bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan bukti permulaan/penyidikan, fotokopi SPT Tahunan tahun pajak terakhir, dan Surat Pernyataan Mencabut Permohonan/Upaya hukum.
Kalo misalnya agan mengungkapkan Harta yang berada di dalam wilayah NKRI, agan juga harus melampirkan Surat Pernyataanyang menyatakan bahwa harta tersebut tidak akan dialihkan ke luar wilayah NKRI paling singkat selama 3 tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pengampunan Pajak.
Kemudian kalo agan mengungkapkan Harta yang berada di luar wilayah NKRI dan agan juga mengalihkan Harta tersebut ke dalam wilayah NKRI, agan juga harus melampirkan Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa harta tersebut akan dialihkan dan diinvestasikan di dalam wilayah NKRI paling singkat selama 3 tahun terhitung sejak dialihkan.
Nah kalo syarat-syarat di atas semuanya udah lengkap tinggal ajuin deh ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat dan akan diproses selama jangka waktu paling lama 10 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Pernyataan Harta beserta kelengkapannya.
Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan Harta paling banyak 3 kali dalam jangka waktu 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Maret 2017.
Gan ane udah ngedata nih semua harta ane yang belum ane laporkan di SPT Tahunan tahun pajak terakhir, udah ngitung juga utang-utang terkait harta tersebut, trus ane juga udah bayar uang tebusan berdasarkan perhitungan dari Undang-Undang, ane pengen ngajuin Amnesti Pajak, apa yang ane mesti lakukan gan?
Yang mesti agan lakukan itu yang pertama adalah mengisi dan melengkapi Surat Pernyataan Harta, contoh formatnya ada gan di PMK nomor 118/PMK.03/2016. Surat Pernyataan Harta ini harus agan tanda tangani langsung kalo agan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi. Trus kalo agan adalah Wajib Pajak Badan Surat Pernyataan Harta harus ditanda-tangani oleh pimpinan tertinggi atau boleh dikuasakan asal ada surat kuasanya.
Kemudian syarat lainnya adalah agan harus punya NPWP dulu kalo emang belom punya, kemudian jangan lupa bayar Uang Tebusan, trus kalo ada agan juga harus lunasin dulu Tunggakan Pajak (pokok pajaknya aja), trus juga harus lunas pajak atas bukti permulaan/penyidikan kalo ada, trus lapor SPT Tahunan tahun pajak terakhir kalo belom lapor, dan yang terakhir agan juga harus cabut upaya hukum yang pernah agan ajukan ke DJP misalnya pemindahbukuan, permohonan penghapusan sanksi administasi, dan sebagainya yang belum terbit keputusan atau produk hukum dari DJP.
Di atas udah ane singgung tentang melengkapi Surat Pernyataan Harta, jadi emang Surat Pernyataan Harta ini harus lengkap lampirannya, di antaranya adalah: Bukti Pembayaran Uang Tebusan, Bukti Lunas Tunggakan, Daftar Rincian Harta beserta informasi kepemilikan, Daftar Utang beserta dokumen pendukung, Bukti Lunas Pajak bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan bukti permulaan/penyidikan, fotokopi SPT Tahunan tahun pajak terakhir, dan Surat Pernyataan Mencabut Permohonan/Upaya hukum.
Kalo misalnya agan mengungkapkan Harta yang berada di dalam wilayah NKRI, agan juga harus melampirkan Surat Pernyataanyang menyatakan bahwa harta tersebut tidak akan dialihkan ke luar wilayah NKRI paling singkat selama 3 tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pengampunan Pajak.
Kemudian kalo agan mengungkapkan Harta yang berada di luar wilayah NKRI dan agan juga mengalihkan Harta tersebut ke dalam wilayah NKRI, agan juga harus melampirkan Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa harta tersebut akan dialihkan dan diinvestasikan di dalam wilayah NKRI paling singkat selama 3 tahun terhitung sejak dialihkan.
Nah kalo syarat-syarat di atas semuanya udah lengkap tinggal ajuin deh ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat dan akan diproses selama jangka waktu paling lama 10 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Pernyataan Harta beserta kelengkapannya.
Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan Harta paling banyak 3 kali dalam jangka waktu 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Maret 2017.
Quote:
FASILITAS
Gan ane udah ajuin nih dokumen-dokumen pendukung untuk ikut Amnesti Pajakke Kantor Pelayanan Pajak deket rumah ane beberapa hari yang lalu, trus barusan ane dapet kiriman dari Kantor Wilayah DJP yang berupa Surat Keterangan Pengampunan Pajak. Berarti ane udah dapet pengampunan ya gan? Trus pengampunan pajak yang ane dapet itu contohnya apa gan?
Fasilitas yang akan didapatkan oleh Wajib Pajak setelah menerima Surat Keterangan Pengampunan Pajak adalah sebagai berikut gan, cekidot yak:
Gan ane udah ajuin nih dokumen-dokumen pendukung untuk ikut Amnesti Pajakke Kantor Pelayanan Pajak deket rumah ane beberapa hari yang lalu, trus barusan ane dapet kiriman dari Kantor Wilayah DJP yang berupa Surat Keterangan Pengampunan Pajak. Berarti ane udah dapet pengampunan ya gan? Trus pengampunan pajak yang ane dapet itu contohnya apa gan?
Fasilitas yang akan didapatkan oleh Wajib Pajak setelah menerima Surat Keterangan Pengampunan Pajak adalah sebagai berikut gan, cekidot yak:
Spoiler for fasilitas:
Spoiler for fasilitas:
Spoiler for fasilitas:
Spoiler for fasilitas:
Quote:
KONSEKUENSI
Woww enak banget ya gan dapet fasilitas macem itu, tapi ada konsekuensinya ngga gan kalo udah ikut Amnesti Pajak
Tentu aja ada konsekuensinya gan, soalnya Undang-Undang Pengampunan Pajak berasaskan keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kalo misalnya agan udah ikut Amnesti Pajakagan jadi gak berhak atas:
Woww enak banget ya gan dapet fasilitas macem itu, tapi ada konsekuensinya ngga gan kalo udah ikut Amnesti Pajak
Tentu aja ada konsekuensinya gan, soalnya Undang-Undang Pengampunan Pajak berasaskan keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kalo misalnya agan udah ikut Amnesti Pajakagan jadi gak berhak atas:
Spoiler for konsekuensi:
Spoiler for konsekuensi:
Spoiler for konsekuensi:
Spoiler for konsekuensi:
Quote:
PERLAKUAN ATAS HARTA YANG BELUM DIUNGKAP
Gan ini misalnya ya, ane udah ikut Amnesti Pajak, trus udah lewat periode Amnesti Pajakgan, padahal masih ada harta yang belum ane ungkapin, itu gimana gan?
Kalo agan udah ikut Amnesti Pajak, tapi ketauan ada Harta yang masih belum diungkap sampai dengan periode Amnesti Pajak berakhir, atas Harta yang belum diungkap tersebut dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh agan pada saat ditemukannya data Harta tersebut, dan dikenai PPh secara umum ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan 200% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar.
Woww berarti emang harus jujur ya gan kalo mau ikut Amnesti Pajak. Trus mau nanya lagi gan, ini misalnya ya ane gak ikut Amnesti Pajak sampai periode Amnesti Pajak berakhir, dan emang masih ada Harta yang belum ane laporin di SPT Tahunan tahun pajak terakhir, itu gimana gan?
Hahaha mau ikut atau ga ikut Amnesti Pajak ya harus jujur lah gan. Kalo agan ga ikut Amnesti Pajak sampai periode Amnesti Pajak berakhir, kemudian ditemukan ada data Harta yang belum agan laporkan di SPT Tahunan tahun pajak terakhir, atas Harta tersebut dianggap sebagai penghasilan yang agan terima atau peroleh pada saat ditemukannya harta tersebut dan dikenai PPh secara umum.
Gan ini misalnya ya, ane udah ikut Amnesti Pajak, trus udah lewat periode Amnesti Pajakgan, padahal masih ada harta yang belum ane ungkapin, itu gimana gan?
Kalo agan udah ikut Amnesti Pajak, tapi ketauan ada Harta yang masih belum diungkap sampai dengan periode Amnesti Pajak berakhir, atas Harta yang belum diungkap tersebut dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh agan pada saat ditemukannya data Harta tersebut, dan dikenai PPh secara umum ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan 200% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar.
Woww berarti emang harus jujur ya gan kalo mau ikut Amnesti Pajak. Trus mau nanya lagi gan, ini misalnya ya ane gak ikut Amnesti Pajak sampai periode Amnesti Pajak berakhir, dan emang masih ada Harta yang belum ane laporin di SPT Tahunan tahun pajak terakhir, itu gimana gan?
Hahaha mau ikut atau ga ikut Amnesti Pajak ya harus jujur lah gan. Kalo agan ga ikut Amnesti Pajak sampai periode Amnesti Pajak berakhir, kemudian ditemukan ada data Harta yang belum agan laporkan di SPT Tahunan tahun pajak terakhir, atas Harta tersebut dianggap sebagai penghasilan yang agan terima atau peroleh pada saat ditemukannya harta tersebut dan dikenai PPh secara umum.
Quote:
Diubah oleh Qielhoo 09-08-2016 15:16
0
74.4K
339
Thread Digembok
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Pajak
1KThread•1.2KAnggota
Tampilkan semua post
TS
Qielhoo
#204
Quote:
Betul gan, dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 disebutkan bahwa: Menteri, Wakil Menteri, pegawai Kementerian Keuangan, dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengampunan Pajak, tidak dapat dilaporkan, digugat, dilakukan penyelidikan, dilakukan penyidikan, atau dituntut, baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kemudian Penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 menyebutkan bahwa: Dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada iktikad baik jika Menteri, Wakil Menteri, pegawai Kementerian Keuangan, dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengampunan Pajak, dalam melaksanakan tugasnya tidak mencari keuntungan bagi diri sendiri, keluarga, kelompok, dan/atau tindakan lain yang berindikasi korupsi, kolusi, dan atau nepotisme
Berdasarkan poin yang ane garis bawahi baik pada Pasal 22 maupun pada Penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, pihak-pihak yang disebutkan dalam Pasal 22 maupun pada Penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 adalah petugas/fiskus/pemerintah yang melakukan/menyediakan/menyelenggarakan pelayanan terkait dengan program Amnesti Pajak, tidak termasuk Wajib Pajak.
Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tersebut berlandaskan asas keadilan dan kepastian hukum yang ditujukan bagi penyelenggara layanan Amnesti Pajak, bahwasanya katakanlah seorang petugas pajak tidak bisa dituntut baik secara perdata maupun pidana apabila telah melakukan pelayanan/penyelenggaraan/pelaksanaan Amnesti Pajak kepada Wajib Pajak apabila memiliki itikad baik dan telah mengikuti ketentuan yang berlaku.
Quote:
Oke ane perjelas lagi pertanyaan agan ya: saya belum memiliki NPWP karena selama ini saya tidak berpenghasilan/penghasilan saya di bawah PTKP, kemudian saya mempunyai harta berupa tanah warisan, apakah saya harus berNPWP dan mengikuti program Amnesti Pajak?
Jawaban: apabila agan belum punya NPWP karena agan selama ini belum berpenghasilan/penghasilan agan di bawah PTKP agan tidak wajib memiliki NPWP. Kemudian agan juga tidak perlu ikut program Amnesti Pajak, walaupun agan punya harta warisan. Kenapa? Karena ikut atau tidak ikut Amnesti Pajak akan sama saja efeknya terhadap agan. Kalau misalnya agan mendaftar NPWP kemudian ikut Amnesti Pajak dan membayar uang tebusan, agan akan dapat pengampunan pajak yang membuat seolah-olah seperti Wajib Pajak Baru, yang mana hal ini tidak perlu karena sebelum ikut Amnesti Pajak pun agan memang Wajib Pajak baru.
Pertanyaan berikutnya: apakah saya akan dikenakan denda keterlambatan penyampaian SPT Tahunan yang sebesar Rp100.000 apabila saya mendaftar NPWP tahun ini dan melaporkan SPT Tahunan tahun pajak 2015?
Jawaban: Wajib Pajak yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP pada tahun 2016 tidak memiliki kewajiban melaporkan SPT Tahunan tahun pajak 2015. Jadi kalau misalnya agan mau daftar NPWP nih sekarang, agan gak perlu lapor SPT Tahunan tahun pajak 2015.
Pertanyaan berikutnya: lantas bagaimana bagi Wajib Pajak yang belum punya NPWP pada tahun 2016 yang ingin mengikuti Amnesti Pajak?
Jawaban: Wajib Pajak yang belum punya NPWP pada tahun 2016 dan memutuskan ingin mengikuti Amnesti Pajak silakan mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan mengikuti Amnesti Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa perlu melampirkan SPT Tahunan tahun pajak 2015.
Pertanyaan berikutnya: gan ini beneran bakalan ga ada masalah nih kalo cuma pembetulan aja? ane belum punya NPWP sih, cuma ane kawatir kalo ga ikut Amnesti Pajak ntar masalah transaksi tanah jaman dulu yang sekarang udah diwarisin ke ane diungkit lagi dan jadi persoalan di kemudian hari padahal dokumen-dokumen pajaknya udah lengkap?
Jawaban: kalo agan belum punya NPWP maka agan gak ada kewajiban untuk lapor SPT Tahunan, termasuk tahun pajak 2015. Artinya agan juga gak wajib dan gak perlu pembetulan. Apa yang mau dibetulin? Kalopun agan daftar NPWP tahun ini, nanti agan wajibnya lapor SPT Tahunan tahun pajak 2016, lapornya masih tahun depan. Trus tanah warisan tadi agan masukin deh ke SPT Tahunan tahun pajak 2016. Nggak akan ada masalah di kemudian hari gan, pan agan bilang dokumennya udah lengkap waktu diwarisin ke agan termasuk dokumen SKB Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan karena Hibah. Aman gan, kecuali... ada kecualinya gan, kecuali tanahnya agan sewain ke orang dan agan belom bayar pajak atas penghasilan yang diterima karena menyewakan tanah dan/atau bangunan.
Mudah-mudahan cukup jelas gan.
Quote:
Agan sekarang posisinya di mana? Apa agan masih di luar negeri dan udah di sana lebih dari 183 hari dalam kurun waktu 1 tahun? kalo iya berarti agan adalah Subjek Pajak Luar Negeri yang tidak wajib melaporkan SPT Tahunan di Indonesia, dan juga tidak perlu ikut Amnesti Pajak.
Kalo misalnya agan sekarang udah di Indonesia lebih dari 183 hari setelah agan jadi Subjek Pajak Luar Negeri, agan berubah statusnya jadi Subjek Pajak Dalam Negeri yang punya kewajiban perpajakan di sini termasuk lapor SPT Tahunan. Lapor SPT Tahunan itu wajib bagi yang sudah punya NPWP, sementara punya NPWP itu wajib kalo agan udah punya penghasilan melebihi PTKP yang agan peroleh sehubungan dengan pekerjaan atau sudah punya penghasilan dari pekerjaan atau pekerjaan bebas. Kalo agan sudah wajib lapor SPT Tahunan berarti semua harta agan yang masih agan miliki dari manapun mendapatkannya baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, wajib agan laporkan dalam SPT Tahunan.
Perlakuan yang sama juga untuk Ibu agan yang tercinta.
Jadi gini gan, agan tau ngga nama lengkap SPT Tahunan itu apa? Nama lengkap SPT Tahunan, khususnya untuk orang pribadi seperti agan adalah Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi atau SPT Tahunan PPh OP. Dari namanya aja udah ketauan gan kalo SPT Tahunan itu untuk ngelaporin penghasilan agan, dan pajak-pajak terkait dan hanya terkait pada penghasilan agan. Artinya apa? Gak bakalan DJP mengenakan/menghitung pajak dari harta agan yang agan laporkan dalam SPT Tahunan. Pun kalo misalnya agan punya harta produktif kayak rumah kontrakan, yang dikenakan pajak itu adalah penghasilan yang agan terima dari hasil ngontrakin rumah agan, bukan rumah kontrakannya yang dikenain pajak.
Quote:
maksudnya PPh 21 masuk gimana gan?
Quote:
Original Posted By handofi►gan mau nanya nih , berarti tax amnesti itu berlaku buat semua orang dong?
soalnya kan punya motor aja harus dilaporin?
mohon pencerahannya
soalnya kan punya motor aja harus dilaporin?
mohon pencerahannya
Amnesti Pajak dapat diikuti oleh semua Wajib Pajak, kecuali Wajib Pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya udah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, atau sedang dalam proses peradilan, atau sedang menjalani hukuman pidana, atas tindak pidana di bidang perpajakan.
Quote:
0