BERITA TERATAS MONDAY, JUNE 20, 2016 KETUA BPK, POLITIK, RATNA SARUMAPET


Beritateratas.com - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Harry Azhar Azis menegaskan, kasus pengadaan lahan Rumah Sakit Sumber Waras, saat ini tidak lagi berada di bawah kewenangan BPK.

Selain itu, BPK tidak bisa membuat seseorang sebagai tersangka dalam setiap audit yang dikeluarkan.

"Kami bukan penegak hukum. Kami tidak bisa mentersangkakan siapa pun. Tapi di undang-undang, kami diberikan hak untuk menegakkan hukum administrasi negara, kami diminta menegakkan hukum tersebut," kata Harry di Gedung BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin 20 Juni 2016.

Tetapi, menurut Harry, apabila hasil audit BPK tidak dilanjutkan, hal tersebut melanggar konstitusi. "Penegakan hukum itu harus dilakukan. Penindaklanjutan hasil pemeriksaan kami, apabila tidak dilanjutkan, berarti melanggar konstitusi," katanya.

Meski begitu, pihaknya tidak dapat mengganggu gugat keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menyatakan tidak adanya indikasi korupsi dalam kasus RS Sumber Waras.
Lebih lanjut, ia mengatakan, adanya permintaan dari Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, atau Ahok untuk membatalkan hasil audit BPK, juga tidak dapat diganggu gugat.
Menurutnya, hasil audit BPK telah final dan tidak akan berubah. Ia yakin, pihaknya telah bekerja dengan profesional dalam audit pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Yang bisa membatalkan adalah pengadilan. Kami meminta Pak Ahok, batalkan di pengadilan. Karena, lembaga tertinggi itu di pengadilan. Tetapi, dia sampai sekarang tidak pernah membatalkannya," ujarnya.

Namun begitu, untuk membuktikan adanya indikasi korupsi dalam kasus tersebut, BPK telah mempertimbangkan berbagai langkah. Tetapi, ia menegaskan, kepada pihak-pihak yang menuntut bukti hasil audit BPK, agar tidak melakukan intervensi.
"Kami tidak perlu ke lapangan, karena itu sudah final dan meyakinkan. Kami tidak bisa diintervensi," katanya.(*)

http://www.beritateratas.com/2016/06/digeruduk-ini-dia-pernyataan-tegas_20.html?m=1

BERITA TERATAS MONDAY, JUNE 20, 2016 POLITIK, RATNA SARUMAPET


Beritateratas.com - KPK telah menyatakan tidak ada perbuatan melawan hukum di kasus pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta. Namun aktivis Ratna Sarumpaet dan mantan Wagub DKI Prijanto meminta BPK tetap mempertahankan hasil auditnya yang menyebut ada kerugian negara Rp 191 miliar.

Ratna dan Prijanto mengatasnamakan Aliansi Gerakan Selamatkan Jakarta (AGSJ) mendatangi gedung BPK, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Senin (20/6/2016). Rombongan ini total berjumlah 28 orang. Mereka bermaksud menemui Ketua BPK Harry Azhar.

Mereka ingin menyampaikan surat dukungan kepada BPK.

"Aku menyarankan jangan berhenti. Jangan gara-gara Agus (Ketua KPK Agus Rahardjo) ngomong itu jadi pembenaran, jadi berhenti! Gerakan kita dalam dua hari yang akan datang mau bedah kasus dengan Prof Ramli," ujar Ratna.

BPK dalam audit biasa menyebut ada kerugian negara Rp 191 miliar dalam kasus pembelian lahan RS Sumber Waras. Setelah menerima laporan dari masyarakat, KPK kemudian meminta BPK melakukan audit investigasi. Hasil audit investigasi diberikan BPK ke KPK pada Desember 2015. Pada Juni 2016, KPK mengumumkan bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum dari pembelian tanah itu.

Ratna Sarumpaet menduga KPK dan BPK sedang diadu domba karena memiliki sikap bertolak belakang.

"Bagaimana caranya jangan berhenti di statementnya Agus. Agus bukan maha benar. Ada dua lembaga penting yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi sedang diadu domba. Dua-duanya lembaga negara, yang satu ad hoc yang satu berdasar UU," tuturnya.

Baca yang hot:Yess...!! Jokowi Akan Dinobatkan Sebagai Bapak Maritim Indonesia


Sementara itu, Prijanto mengatakan sebaiknya BPK, KPK dan Komisi III DPR mengecek langsung ke lapangan terkait lahan Sumber Waras yang dibeli Pemprov DKI Jakarta. "Biar ketahuan batas-batasnya," kata Prijanto yang mengenakan baju putih ini.

"Secara pribadi setelah saya pelajari, faktanya porsi BPK mengatakan ada indikasi kerugian negara adalah benar. Itu yang harus kita pertahankan," kata pensiunan jenderal TNI yang pernah menjadi wagub di masa gubernur Fauzi Bowo ini.

Saat ini rombongan telah duduk di Ruang Arsip BPK menunggu kehadiran Ketua BPK Harry Azhar. Menurut anggota BPK Agung Firman Sampurna, Ketua BPK saat ini masih berada di RS di Cawang sehingga telat datang.

Bila Ratna Sarumpaet menuding Agusnisasi dalam KPK, apa bedanya dengan Ratna Sarumpaet merasa benar dan maha benar. Bukan kah itu juga Ratnanisasi?(*)

http://www.beritateratas.com/2016/06/agusnisasi-bikin-ratna-sarumpaet.html?m=1