JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengakui Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tidak akan membalas suratnya. Surat dari Yusril bertujuan agar TNI tak dilibatkan dalam penggusuran yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Kalau saya lihat panglima TNI tidak akan memberikan jawaban karena posisi dia dilematis menghadapi hal ini," kata Yusril di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (25/4/2016).

Posisi dilematis Gatot, kata Yusril, lantaran permintaan pelibatan TNI tak hanya datang dari Ahok, melainkan Presiden RI Joko Widodo. Ahok dianggap meminta Jokowi agar TNI dilibatkan dalam penggusuran oleh Pemprov DKI Jakarta, diantaranya Luar Batang nanti.

"Tapi ya bisa saja Pak Ahok desak Pak Presiden supaya TNI melakukan sesuatu. Presiden ini kan panglima tertinggi. Jadi segalanya ini serba dilematis," ungkap Yusril.

Dalam roda pemerintahan, posisi tersebut dianggap tak baik. Semua kebijakan harus sesuai undang-undang yang berlaku. Ia mendorong agar Jokowi bisa bersikap dan mengambil kebijakan yang tidak bertentangan dengan undang-undang.

"Kita tahu politik sekarang ini saling menyandera," kata Yusril.

Mantan Menteri Sekretaris Negara ini mengakui gubernur memiliki kebijakan membutuhkan pengamanan atau bantuan dari TNI. Namun, bantuan itu harus sesuai undang-undang.

Bantuan dari TNI itu misalnya untuk pasca bencana alam atau kerusuhan.

"Kan tidak terjadi dalam konteks penggusuran. Dalam hal ini tentu Pemda DKI tidak bisa minta pada TNI," kata Yusril.

http://megapolitan.kompas.com/read/2...am.Penggusuran