Melihat kinerja KPK yang tebang pilih, rasanya memicu rakyat Jakarta untuk menyegel gedung KPK. Rakyat menunggu tindak lanjut pemeriksaan kasus lahan RS. Sumber Waras yang secara bukti-bukti sudah disampaikan secara resmi oleh BPK RI. Besok Selasa 12/4/2016 menurut rencana KPK akan memanggil Ir. Basuki Tjahaja Purnama selaku Gubernur DKI dalam kasus pembelian lahan RS. Sumber Waras yang diduga menabrak berbagai aturan dan mekanisme pembelian lahan dan bahkan terdapat dugaan mark up harga sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 191 M. Masa kasus Korupsi Lahan RS Sumber Waras yang sudah ada dalam LHP BPK lalu hasil pansus DPRD dan dipertegas hasil audit investigasi yang diminta sendiri oleh KPK berujung pernyataan "tidak ditemukan niat jahat" dalam pembelian RS. SW?

Jika seperti ini KPK disinyalir bekerja untuk melindungi dugaan korupsi yang dilakukan pejabat negara yang akan maju kembali sebagai Gubernur DKI. Giliran pimpinan atau pengurus Partai Politik, anggota DPR dan DPRD, KPK bagai pahlawan Batman yang cepat bertindak memproses sehingga menjadikan tersangka! Kami senang OTT begitu membuat efek jera bagi koruptor bahkan yang baru niat korupsi tetapi mengaburkan sebuah pemeriksaan dari lembaga negara BPK adalah upaya menyuburkan korupsi juga!

Bahkan menurut Margarito pakar hukum tata negara, dalam kasus RS SW sudah ada 3 alat bukti permulaan yang cukup, yaitu hasil audit investigasi BPK, keterangan saksi, dan keterangan ahli.

Oleh karenanya KPK segera mengubah sikapnya untuk bersikap adil, transparan dan profesional dalam mengurai persoalan korupsi di tubuh pemprov DKI Jakarta. Selain besok memeriksa Ahok selaku penanggung jawab utama pengguna APBD DKI, KPK segera melanjutkan proses pemeriksaan kasus RSSW tersebut dengan kembali menggali secara tajam keterangan mantan Kepala Dinas Kesehatan dr. Dien dan pihak-pihak lain yang terlibat langsung proses pembelian lahan tersebut dengan banyak ditemukan kejanggalan.

Coba saja perhatikan semua yang disangkakan korupsi oleh Ahok kepada seseorang dan lembaga pasti melibatkan peran Ahok sendiri, seperti kasus UPS, reklamasi dan juga RS. Sumber Waras ini . Oleh karenanya KPK jangan ragu bertindak, kalo Ahok bersalah sekalipun beliau Gubernur dan dekat dengan Presiden Jokowi, segera saja tetapkan yang terlibat sebagai tersangka.

Berani proses keterlibatan korupsi Ahok, KPK Hebat!

Ahmad Sulhy Ketua Komite Tangkap dan Penjarakan (KTP) Ahok.

http://www.palingutama.com/2016/04/j...belian_11.html