Direktur Eksekutif WALHI Jawa Barat, Dadang Ramdhan menyebut proyek kereta cepat (High Speed Train) Jakarta-Bandung sebagai skandal baru setelah kasus 'Papa minta saham'. Dia menyebut banyak hal-hal yang dilanggar dan luput dari perhatian pemerintah.

"Jadi ini saya melihatnya skandal baru, skandal baru dalam pengadaan proyek infrastruktur, kalau ada papa minta saham, kalau ini 'papa minta cepat'. Satu level skandal karena luar biasa, regulasi dilanggar, daerah ditekan, lingkungan mau dirusak, kemudian rakyat dijual," ujar Dadang di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (23/1).

Dadang mengklaim pihaknya telah melakukan survei ke beberapa lokasi yang berkaitan dengan proyek kereta cepat. Dari hasil survey tersebut, kata dia, mayoritas masyarakat saat ini tidak membutuhkan kereta cepat Jakarta-Bandung.

"Jadi begini, kereta cepat ini bukan kebutuhan, saya melakukan survei kecil-kecilan soal kereta cepat, warga Bandung tidak butuh, warga Purwakarta tidak butuh, kemudian warga biasa di Jakarta juga tidak butuh, yang butuh ini sebenarnya siapa? Dengan moda transport yang ada dengan kereta api biasa dan juga dengan bisa atau travel saya kira bagi warga Bandung sudah cukup untuk ke Jakarta," jelas dia.

Dadang menambahkan Peraturan Presiden nomor 107 tahun 2015 tentang percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung begitu dipaksakan.

"Ini jelas-jelas sangat dipaksakan, presiden senang bikin perpres, mau (waduk) Jatigede cepat (pakai) Perpres, mau kereta cepat dibangun perpres lagi dan banyak perpres lain," tegas Dadang.

Selain itu, kata Dadang, pemerintah tidak bisa menyamakan daerah di Pulau Jawa seperti kota Beijing atau Tokyo. Alasannya, struktur tanah dan kondisi lingkungan masih tidak dimungkinkan untuk dilintasi kereta cepat.

"Pulau Jawa dengan Beijing, Tokyo, itu beda. Kita memiliki struktur morfogeologi yang memang sangat rentan, bayangkan nanti akan menerobos terowongan dengan kecepatan 150 km per jam, 30 menit sampai Bandung, bagaimana dampak yang akan terjadi?," pungkas dia.


http://m.merdeka.com/uang/ka-cepat-b...astruktur.html


KA Cepat Jakarta-Bandung yang berjarak sekitar 150 km, dengan 6 stasiun pemberhentian. Logis sebagai KA Cepat nggak?

Klaim pemerintah perjalanan Jakarta-Bandung ditempuh selama 30 menit.

Menurut ilmu fisika dasar kelas 1 SMP : kecepatan rerata dinyatakan dengan v = s/t.

Kecepatan maksimum KCBC diklaim 300 km/jam.

Jika v = 300 km/jam dan s = 150 km, maka waktu tempuh kereta t = s/v = 150 km/300 km/jam = 1/2 jam = 30 menit.

Jika ada 6 stasiun perhentian dan masing-masing stasiun berhenti selama 4 menit saja, maka waktu yang diperlukan untuk berhenti adalah 6 stasiun x 4 menit/stasiun = 24 menit.

Sehingga jika tanpa mempertimbangkan percepatan dalam gerak lurus berubah beraturan (GLBB), artinya ketika mulai bergerak KCBC langsung kecepatan penuh hingga berhenti, maka waktu yang diperlukan dari stasiun Bandung menuju stasiun Jakarta adalah:

Waktu di jalan + Waktu di perhentian stasiun = 30 menit + 24 menit = 54 menit atau hampir mendekati satu jam untuk perjalanan dari Bandung ke Jakarta.

Masih layak disebut kereta cepat? Pake travel Baraya atau Cipaganti saja cuma butuh waktu sekitar 2 jam atau setengahnya.

Saya koq ndak begitu yakin kereta cepat ini akan digemari kecuali pada awal-awal beroperasi. Itu pun karena karakter masyarakat Indonesia yang demen euforia. Suka coba hal baru, menggebu-gebu, kemudian biasa saja, bahkan melupakan. Persis seperti ketika euforia memilih presiden yang menandatangani prasasti typo KCBC ini.

*Catatan: KCBC = Kereta Cepat Buatan Cina.