Bikin terus mewek ah:
Jusuf Kalla mengaku melalui facebooknya bahwa Jenderal Moeldoko yang saat itu adalah Panglima TNI merupakan pendukung Jokowi-Jusuf Kalla:
http://www.gatra.com/politik-1/54017-tudingan-sby-mengarah-ke-jenderal-moeldoko%E2%80%8F.html
Tempo menulis bahwa Jusuf Kalla menggunakan Budi Gunawan untuk melobi Megawati supaya menerima Jusuf Kalla sebagai cawapres Jokowi:
http://www.tempo.co/read/news/2014/05/26/078580347/Kalla-Gunakan-Jenderal-Rekening-Gendut-Dekati-Mega
Kesaksian Jokowi tanda tangan kontrak politik dengan Freeport sebelum pilpres alat bukti kah?
http://www.rmol.co/read/2014/07/25/165486/Duh,-Jokowi-Teken-Kontrak-Terkait-Freeport-Sebelum-Pilpres-
Terus pengakuan Trimedya Panjaitan soal Wakapolri ikut susun visi misi jokowi alat bukti juga bukan?
http://nasional.kompas.com/read/2015/01/10/19223971/Politisi.PDI-P.Sebut.Budi.Gunawan.Ikut.Susun.Visi.Misi.Hankam
Gimana soal pengakuan Akbar Faisal bahwa Luhut Panjaitan mau sedot data KPU? Ini alat bukti bukan?
http://www.tribunnews.com/nasional/2015/04/07/luhut-diminta-jelaskan-tudingan-akbar-soal-sedot-data-kpu
Kalo pengakuan Riza Chalid bayarin pesta perkimpoian anak Propam?
http://m.nasional.rimanews.com/politik/read/20151204/248986/Riza-Chalid-Jadi-Bandar-Pesta-Pernikahan-Mewah-Anak-Ajudan-Wapres-JK
Pengakuan Sabam Sirait, pendiri PDIP bahwa mahar Jusuf Kalla jadi cawapres mencapai Rp. 10trilyun alat bukti bukan?
http://politik.rmol.co/read/2014/05/20/156008/PDIP-Persilakan-Sabam-Sirait-Mundur-
Petugas TPS Papua menusuk kertas suara untuk Jokowi-JK:
https://www.youtube.com/watch?v=papCmnv0RDc
https://www.youtube.com/watch?v=60TnxiFG5MA&spfreload=10
Petugas TPS menusuk kertas suara dengan kuku:
https://www.youtube.com/watch?v=17OnngjKH_0
Bukti kecurangan Jokowi-Jusuf Kalla di salah satu TPS Jawa Tengah:
https://www.youtube.com/watch?v=3NYqGEmm4bQ
Pengakuan Panwaslu mengenai kecurangan Jokowi-Jusuf Kalla di Jakarta:
https://www.youtube.com/watch?v=a2MFRjFSImA
Petugas KPPS merusak kertas suara Prabowo-Hatta:
https://www.youtube.com/watch?v=aPxoSahwWdA
Sebenarnya semua bermula dari kontrak politik antara Jokowi dan Freeport sebelum pilpres. Dan dengan konteks kesaksian Riza Chalid soal gerakan Maroef Sjamsoedin selaku Wakabin saat itu di Papua bersama Sjariffudin dari Propam dan Kapolda Papua Tito Karnavian:
Quote:
MR: Di Solo ada…., ada Surya Paloh, ada si Pak Wiranto pokoknya koalisi mereka, Dimaki-maki Pak, Jokowi itu sama Megawati di Solo. Dia tolak BG. Gila itu, saraf itu. Padahal, ini orang baik kekuatannya apa, kok sampai seleher melawan Megawati. Terus kenapa dia menolak BG. Padahal pada waktu pilpres, kita mesti menang Pak. Kita mesti menang Pak dari Prabowo ini. Kalian operasi, simpul-simpulnya Babimnas. Bapak ahlinya, saya tahu saya tahu itu. Babimnas itu bergerak atas gerakannya BG sama Pak Syafruddin. Syafruddin itu Propam. Polda-polda diminta untuk bergerak ke sana. Rusaklah kita punya di lapangan.
SN: Termasuk Papua
MR: Termasuk Papua. Noken kita habis.
SN: Habis Pak, hampir setengah triliun.
MR: Kapolda Papua itu kan sahabat saya, sahabat deket.
MS: Tito
MR: Tito. Akhirnya ditarik ke Jakarta supaya nggak menyolok, jadi Asrena. Sekarang Papua sudah jalan, kasih hadiah sama Jokowi. Padahal maunya Jakarta bukan dia. Pak BG maunya bukan Tito. Pak BG maunya Pak Budi. Tapi Budi ditaruh Bandung. Tito Jakarta. Yang minta Jokowi.
Maka ulasan di RMOL ini semakin membuktikan kecurangan Jokowi-JK di Papua:
Quote:
RMOL. Mayoritas suara Pilpres 2014 di Bumi Cenderawasih mengalir ke Joko Widodo alias Jokowi. Di Provinsi Papua, Jokowi menang telak dengan perolehan suara 72,49 persen, sementara di Provinsi Papua Barat unggul dari Prabowo Subianto dengan mendapat 67,63 persen suara.
Belakangan terbongkar soal strategi Jokowi mendulang kemenangan di Papua. Salah satu strateginya adalah menandatangani kontrak politik terkait operasi Freeport, perusahaan tambang asal Amerika Serikat di Papua.
"Jokowi janji akan memindahkan smelter Freeport ke salah satu kota di Papua, tapi belum tahu akan dibuat di kota mana. Pekerja (Freeport) rekam pembicaraan mereka dengan Jokowi," ujar seorang sumber kepada redaksi tadi malam (Kamis, 25/7).
Freeport berencana akan PHK 50 persen pekerja tambang lapangannya. Selama ini rencana PHK selalu dikait-kaitkan karena Freeport tidak mau membangun smelter. Freeport sendiri memang sama sekali tidak berencana dan berkeinginan membangun smelter karena menurut mereka kewajiban tersebut sudah dipenuhi tahun 1995 ketika Smelter Gresik beroperasi, dimana 75% nya diurus Mitsubishi dan 25% Freeport McMoran.
Tidak mau berurusan dengan arbitrase dan urusan lain-lain dengan pemerintah, Freeport secara terpaksa belakangan mau membangun smelter lagi. Smelter akan bangun di Gresik, Jawa Timur. Daerah Gresik dipilih karena faktor bisnis dimana di sana tersedia energi gas. Pertimbangan lainnya karena faktor lingkungan dimana produk buangan smelter berupa H2SO4 atau asam sulfat pekat yang sangat beracun dapat dikelola langsung oleh Pupuk Gresik sebagai salah satu bahan utama pembuatan pupuk.
Janji Jokowi membangun smelter di Papua tidak tepat. Juga, tidak tepat upaya Jokowi mengatasi rencana 50 persen PHK pekerja Freeport dengan membangun smelter di Papua.
"Kalau bangun di Papua sama saja bohong, karena gak ada sumber energi yang tersedia, gak ada pembangkit listrik se pulau Papua selain menggunakan solar dan batubara impor dari kalimantan, serta pengelolaan lingkungan yang beresiko tinggi karena hasil buangan smelter harus secara khusus dilakukan pengelolaan dengan biaya tinggi," papar sumber yang paham betul soal seluk beluk Freeport Indonesia itu.
Diingatkan, smelter merupakan pabrik yang mengandalkan mekanisasi dan otomatisasi. Pabrikasi tidaklah padat karya. Paling banyak smelter hanya akan memiliki tenaga kerja 600 orang, atau jauh lebih kecil dari jumlah tenaga kerja pabrik panci Maspion, atau pabrik garment kelas menengah di Bandung.
"Mungkin saja Jokowi dan Freeport main mata soal smelter akan dibangun di Papua. Untung untuk Jokowi dapat suara banyak di timur. Untuk Freeport biar rugi sedikit asal dapat kepastian di perpanjang sampai 2041," demikian sumber itu menutup perbincangan dengan redaksi.[dem]
http://www.rmol.co/read/2014/07/25/165486/Duh,-Jokowi-Teken-Kontrak-Terkait-Freeport-Sebelum-Pilpres-
Sekali lagi, dengan konteks kesepakatan rahasia di atas, maka surat Sudirman Said yang ditembuskan kepada Jokowi di bawah ini, dimana Sudirman Said berjanji melakukan apa saja demi memperpanjang kontrak karya Freeport menjadi relevan dan semakin terang benderang motifnya serta alasannya.
Demikian pula dengan pertemuan antara CEO Freeport James Moffat dan Jokowi di Amerika yang dilanjutkan dengan terbangnya Sudirman Said ke Amerika beberapa waktu lalu menjadi semakin membuktikan kotornya Jokowi dan Sudirman Said dalam hal Freeport ini:
http://www.rmol.co/read/2015/10/25/222098/Sebelum-Ketemu-Obama,-Jokowi-Sarapan-Bareng-Petinggi-Freeport-
http://www.suaranews.com/2015/10/kangen-ya-pakada-apa-sampai-tiba-tiba.html#sthash.muXlBCpK.dpbs
Begitu juga masuknya mantan wakil presiden urusan hubungan dengan pemerintah menjadi staf ahli Kantor Kepala Staf Kepresidenan yang dimasukan oleh Luhut Panjaitan menjadi terang dan jelas alasan dan fungsinya:
Quote:
VIVA.co.id - Yuni Rusdinar, mantan Vice President Government Relations PT Freeport Indonesia, masuk Istana melalui Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Setelah melepaskan jabatannya di PT Freeport Indonesia, Yuni direkrut masuk Istana lewat Kantor Staf Kepresidenan.
Namun banyak pihak beranggapan, ada kepentingan yang ia bawa, terlebih di tengah-tengah kasus Freeport belakangan ini.
Menyikapi hal itu, Teten Masduki selaku Kepala Staf Presiden, memberikan klarifikasi soal posisi Yuni. "Saudara Yuni Rusdinar adalah tenaga ahli utama untuk melakukan monitoring dan evaluasi, dan tidak pada posisi pengambil keputusan strategis," kata Teten dalam keterangan resminya, di Istana Negara, Jakarta, Selasa 22 Desember 2015.
Teten mengatakan, Yuni masuk Istana dan menjadi bagian dari KSP, bukan karena dia yang angkat. Melainkan, Kepala Staf Presiden sebelumnya.
"Yuni diangkat oleh Kepala Staf Presiden saat itu, Luhut Pandjaitan, setelah meninggalkan PT Freeport Indonesia di awal tahun 2015," kata Teten.
Teten mengatakan, Yuni diangkat sebagai profesional sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya. Yakni dengan tugas pokoknya sebagai tenaga ahli utama pada deputi bidang pengendalian dan pengawasan program prioritas pemerintah.
"Karena itu Yuni tidak ada konflik kepentingan maupun hubungan apa pun dengan Freeport Indonesia," kata Teten.
Sebelumnya, mantan staf khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Andi Arief, menuliskan di akun twitternya. Bahwa ada orang Freeport menjadi pegawai di Kantor Staf Kepresidenan.
"Orang Freeport yang diangkat Luhut dan Jokowi di Kantor Staf Presiden namanya Yuni Rusdinar, jabatan di Freeport (adalah) Govt Relation. Skandal ini," kicau Andi dalam akun Twitter-nya, @AndiArief_AA, pada Sabtu, 19 Desember 2015.
http://nasional.news.viva.co.id/news/read/714378-orang--freeport--masuk-istana--teten--yang-agkat-luhut?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
Karena terbukti Luhut dan Jokowi berselingkuh dengan Freeport, maka tidak heran Jusuf Kalla menjadi marah dan tersinggung. Sesuai kata-kata Megawati, kisruh #PapaMintaSaham adalah ribut-ributnya geng Jusuf Kalla.
Quote:
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan kisruh kasus lobi perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia saat ini membuat gaduh. Menurut Mega, akibat kasus itu, semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat saling bertengkar.
"Sudah berhentilah, jangan berantem. Politikus ini berantem terus sekarang," ucap Mega di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 7 Desember 2015. Mega bahkan menyinggung Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dia mengisahkan, kekisruhan di parlemen ini sempat dibahas dengan Jusuf Kalla dan Presiden Joko Widodo.
Menurut Mega, kekisruhan yang terjadi di parlemen kali ini dialami kubu Jusuf Kalla. Kubu Jusuf Kalla yang dimaksud Mega adalah kelompok Fraksi Partai Golongan Karya terkait dengan kasus dugaan pelanggaran etik oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto dalam lobi perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia.
"Saya kalau ngomong sama Pak JK seru, soalnya yang berantem kan bagiannya Pak Kalla sekarang," ujar Mega yang disambut tawa hadirin. Jusuf Kalla yang disindir Mega hanya tersenyum manis.
Mega juga menjelaskan, tak hanya Freeport yang menjadi masalah berkepanjangan di tanah Papua itu, tapi juga masalah keamanan. Apalagi terkait dengan isu bangkitnya kelompok separatis. Untuk itu, Mega meminta Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti selalu menjaga keamanan di Papua."Kapolri dan Panglima harus selalu memperhatikan Papua. Dia akan merdeka, karena memang di sana luar biasa," tutur Mega.
Tak hanya soal Freeport, beberapa perusahaan tambang dan sumber daya asing yang mengeruk kekayaan alam Indonesia, kata dia, juga harus diperhatikan. Dia tak ingin perusahaan itu hanya mengambil keuntungan semata dengan cara membodohi bangsa Indonesia.
REZA ADITYA
http://m.tempo.co/read/news/2015/12/07/078725572/kisruh-freeport-megawati-singgung-peran-kubu-jusuf-kalla
Hal ini semakin terbukti dari pertemuan CEO Freeport McMorran dengan keluarga Jusuf Kalla:
Quote:
Original Posted By zitizen4r►PDIP: Bongkar Pertemuan Bos Freeport dengan Keluarga JK
SABTU, 19 DESEMBER 2015 07:27
Starberita - Jakarta, Masyarakat jangan hanya menyorot mantan Ketua DPR RI Setya Novanto terkait kasus Freeport. Karena kalau hanya terfokus pada Novanto, persoalan Freeport tak akan bisa diselesaikan.
"Makanya itu, kalau terjebak pada Pak Novanto, kami meyakini tidak akan banyak mengubah, tidak akan memperbaiki keberadaan Freeport untuk kepentingan bangsa," tegas Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira (Jumat, 18/12).Karena itu dia menegaskan semua yang terlibat cawe-cawe dengan perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut harus dibongkar semua.
Makanya dia meminta pertemuan Chairman Of The Board Freeport McMoran Inc, James R Moffet atau Jim Bob, dengan keluarga Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dibongkar."Semua yang terlibat itu baiknya dibongkar semua. Pak Novanto itu kan baru satu sisi dalam hubungannya dengan Freeport," ungkapnya.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Gerindra, Andre Rosiade mengungkapkan ada pertemuan antara Chairman Of The Board Freeport McMoran Inc, James R Moffet sewaktu berkunjung ke Indonesia dengan keluarga Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), beberapa waktu lalu.
Keluarga JK yang dimaksud oleh Andre adalah keponakan JK yang bernama Erwin Aksa dan adik iparnya, Aksa Mahmud. Pertemuan itu berlangsung di kantor Bosowa yang tepatnya berada di gedung menara karya lantai 10, Jakarta.
(Klik: Pansus Freeport Penting untuk Usut Pertemuan James Moffet dan Keluarga JK)
"Ini jelas jadi pertanyaan besar masyarakat dan tentunya kami. Disaat ramainya isu perpanjangan kontrak karya Freeport, mereka buat pertemuan. Kami menduga ada strategi lobi-lobi PT Freeport kepada orang yang dianggap dekat dengan wapres JK," beber Andre
http://www.starberita.com/index.php?...itik&Itemid=41
Keluarga JK Diam-Diam Bertemu Bos Freeport
Jum'at, 18 Desember 2015 - 14:04 wib
JAKARTA - Muncul fakta baru pada kasus perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia.
Diam-diam bos PT Freeport Jim Bob alias James R Moffet bertemu dengan keluarga Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Aksa Mahmud Jusuf yang merupakan ipar dari JK, dan Erwin Aksa selaku yang menjadi keponakan JK. Pertemuan tersebut diduga untuk memuluskan kontrak kerya PT Freeport yang akan habis pada 2021.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya Andre Rosiane mengatakan, pertemuan itu tersebut tepatnya dilakukan di Kantor Bosowa, Gedung Menara Karya, lantai 10, Rasuna Said, Kuningan, Jakarta.
"Jadi si Jim Bob ini diam-diam menemui mereka, saya ada saksinya. Jadi Jim Bob ini bukan saja menemui Luhut Binsar Panjaitan (Menteri Polhukam)," ujarnya kepada Okezone, Jumat (18/12/2015).
Dia mengaku heran, mengapa Jim Bob lebih memilih bertemu kepada keluarga JK, bukan yang lebih berwenang yakni pemerintah dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Karenanya dia curiga ada lobi-lobi di belakang dalam kasus PT Freeport ini.
"Kan harusnya Jim Bob ini bertemu dengan Menteri ESDM Sudirman Said, atau ketemu dengan Presiden Jokowi, ini kayak ada lobi-lobi ini kan aneh. Mereka bukan siapa-siapa malah ditemui," katanya.
"Jadi memang freeport ini memang kemana-mana bukan hanya ke Luhut," tambahnya.
Pertemuan tersebut dikatakannya dihelat sebelum Ketua DPR Setya Novanto Bertemu dengan Direktur Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, 8 Juni 2015.
Karenanya, Andre mengaku siap dikonfrontir dengan siapapun apabila keterangannya itu paslu. Pasalnya dia memiliki saksi kunci jika keluarga dari Wapres JK bertemu dengan Jim Bob. Terlebih kata dia, jika Panitia Khusus (Pansus) PT Freeport sudah terbentuk di DPR, dia akan membeberkan pertemuan itu.
"Kita akan bukyikan nanti di Pansus, kalau misalkan keluarga JK melaporkan saya, saya sudah meyiapkan saksi. Tapi nama saksi saya tidak bisa sebutkan," pungkasnya.
http://news.okezone.com/read/2015/12...u-bos-freeport
Soal Pertemuan Freeport, JK: Dua-duanya Pengusaha, Masa tidak Boleh?
Sabtu, 19 Des 2015 - 13:00:00 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) angkat bicara soal pertemuan anggota keluarganya dengan bos Freeport, McMoran James R Moffet atau Jim Bob.
Selain membenarkan adanya pertemuan itu, JK juga menilai tak ada yang salah dengan pertemuan antara Aksa Mahmud dan Erwin Aksa dengan Jim Bob.
"Itu kan pertemuan bisnis to bisnis, boleh saja. Apa yang salah? Kita kembali ke zaman kuno tidak boleh pengusaha ketemu pengusaha?" kata JK, di Kantor Wakil Presiden, Jumat (18/12/2015).
Walaupun begitu, JK menyatakan tidak tahu apa yang dibahas dalam pertemuan tersebut.
"Ah saya tidak tahu, dua duanya pengusaha. Masa tidak boleh,” ujarnya.
JK pun mempersilahkan siapapun untuk menyelediki pertemuan tersebut.
“Selidiki aja, bagus itu. Makin diselidiki makin baik buat dunia ini berkembang," tantang JK.
Lebih lanjut, JK juga mewanti-wanti agar jangan terlalu mudah curiga jika ada pengusaha asing bertemu dengan pengusaha lokal.
"Masa pengusaha Amerika tidak bisa bertemu pengusaha Indonesia. Masa dalam Amerika saja," ucap JK.
http://www.teropongsenayan.com/24627...sa-tidak-boleh