Pernyataan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said pada 8 November 2015 yang mengungkap tiga hasil audit forensik independen terhadap PT Pertamina Energy Trading Limited (Petral) terus menuai kritik.

Audit tersebut dilakukan oleh perusahaan auditor global KordhaMentha asal Australia, di bawah supervisi Satuan Pengawas Internal Pertamina sejak 1 Juli hingga 30 Oktober 2015.

Terkait hal itu, Ketua Umum Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (SPKP), Binsar Effendi Hutabarat mengaku curiga dengan ekspose hasil audit Petral oleh Menteri ESDM.

Pasalnya, kata dia, Sudirman merupakan bagian dari jaringan masa lalu di Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina-Petral PES bersama dengan Ari Soemarno yang menjadi Dirut Pertamina waktu itu.

Sudirman pernah menjadi Senior Vice President (SVP) ISC Pertamina yang notabene sebagai penentu dan pengambil keputusan impor minyak mentah dan BBM.

"Telisik siapa saja yang bermain, tidak hanya pada periode tertentu. Mulai dari Petral berdiri ataupun ketika Sudirman berkongsi dengan Ari Soemarno," ujar Binsar, Jumat (13/11/2015).

Ketua Umum SPKP itu melanjutkan, hasil audit tersebut tengah dalam proses pendalaman oleh para ahli legal di Kementerian ESDM dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Perihal apakah kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau kepada pihak Kepolisian nanti kasus ini akan dibawa, Pertamina menyerahkan kewenangan itu kepada pemerintah”, paparnya.

Aktivis angkatan 1966 ini menambahkan, Menteri ESDM sebaiknya jangan politis dalam menyampaikan audit Petral-PES. Kalau mau mengungkap kata Binsar sebaiknya tidak dipaparkan setengah-setengah dan harus total.

"Tidak mungkin tidak ada pejabat-pejabat baik di Pertamina maupun di pemerintah yang tidak terlibat. Jelas saya selaku Ketua Umum SPKP, mengecam Sudirman karena pada konteks ini telah mendeskriditkan Pertamina" cetusnya.

Ia juga kembali mengingatkan kepada Menteri ESDM Sudirman Said agar tidak menciptakan kegaduhan dengan memberikan pernyataan yang tidak jelas.

"Begitu pula pernyataannya yang mengatakan ada tokoh politik sangat berkuasa menjual nama Wresiden dan Wakil Presiden kepada Freeport dan meminta jatah saham perusahan tambang emas asal AS itu, yang kebetulan saat ini diwajibkan melepas 10,64 persen saham," sebutnya.

Jika Sudirman lanjutnya, tidak berani mengungkap siapa mafia migas yang memengaruhi Petral dengan segera melaporkannya ke KPK, maka sepanjang itu pula ia dapat dianggap telah melakukan kebohongan publik.

"Saya mohon kepada Presiden Jokowi untuk memasukkannya dalam daftar teratas menteri yang harus diganti pada saat reshuffle kabinet nanti," tukasnya.
(fmi)


http://news.okezone.com/read/2015/11...uffle-jilid-ii