Merdeka.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana alias Lulung angkat bicara atas pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sebelumnya Ahok menuding akan banyak anggota DPRD DKI Jakarta yang terseret dalam kasus dugaan korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS) bila pihak eksekutif juga terlibat.

"Ya enggak bisa begitu juga. Enggak serta merta Pak Ahok bisa bicara seperti itu. Lagi-lagi harus terpenuhi unsur keterlibatan dan keterkaitan seseorang dalam kasusnya. Nanti kalau dibalikin bagaimana? Dia juga termasuk orang yang bertanggung jawab, bagaimana? Bisa dong," kata Lulung saat dihubungi, Selasa (17/11).

Lulung menilai, Ahok terlalu gegabah dalam menyatakan pendapatnya soal dugaan keterlibatan oknum anggota DPRD DKI Jakarta dalam kasus tersebut. Dia mencoba membalikkan, bagaimana jika ada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terlibat, tentu Ahok wajib bertanggung jawab.

"Bisa saja kan terjadi Pak Gubernur juga ikut bertanggung jawab karena SKPD-nya kan dia yang tanda tangan. Ya sudah lah, saran saya serahkan saja pada hukum jangan sok-sokan. Jangan sok-sokan akan menyeret orang. Kita buktikan dalam proses hukum saja," ungkapnya menantang.

Sebelumnya, Ahok mengungkapkan dukungannya terhadap langkah Badan Reserse Kriminal Umum (Bareskrim) Mabes Polri untuk mengusut tuntas kasus korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS). Apalagi, kini penyidik telah menetapkan dua anggota DPRD DKI sebagai tersangka.

"Bagus dong," ujar Ahok kepada wartawan di Balai kota, Jakarta Pusat, Selasa (17/11).

Bahkan, mantan Bupati Belitung Timur ini menilai penetapan 2 anggota DPRD sebagai tersangka akan membuka peluang terseretnya anggota dewan lainnya.

"Kalau eksekutif yang kena berarti banyak oknum DPRD yang kena," tegas Ahok.

Berita Sebelumnya

Merdeka.com - Dua anggota DPRD DKI Jakarta Fahmi Zulfikar dan M Firmansyah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS) dalam APBD-P DKI Jakarta 2014 oleh Bareskrim Mabes Polri. Kepala Bagian Analisis dan Evaluasi Bareskrim Kombes Pol Hadi Ramdani membenarkan penetapan tersebut.

"Iya sudah tersangka FZ [Fahmi Zulfikar] dan MF [M. Firmansyah]," kata Kepala Bagian Analisis dan Evaluasi Bareskrim Kombes Hadi Ramdani, Senin (16/11).

Meski dua anggota DPRD DKI ditetapkan tersangka, Hadi belum memberikan pernyataan lebih jauh saat ditanya soal waktu penetapan dan bukti menguatkan sangkaan penyidik untuk dua anggota DPRD tersebut.

Sebelumnya Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim telah memeriksa sebanyak enam saksi dari unsur legislatif terkait dugaan korupsi pengadaan alat catu listrik tersebut.

"Enam saksi inisial S, MG, FS, DR, E, L anggota DPRD 2009 - 2014. Intinya sudah diperiksa," kata Hadi pekan lalu.

Hadi mengatakan keenam saksi tersebut diperiksa untuk pengembangan kasus yang diduga merugikan negara sekitar Rp 50 miliar ini.

Merdeka.com - Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan mark up anggaran pengadaan UPS dalam RAPBD DKI Jakarta 2014. Sejak pertengahan tahun lalu diusut, sudah dua orang ditetapkan sebagai tersangka yakni eks PNS DKI, Alex Usman dan Zaenal Soleman.

Saat ini, Polri fokus mendalami bagaimana anggaran proyek UPS yang mencapai puluhan miliar bisa masuk di APBD-perubahan. Itu sebabnya, penyelidikan kini intens dilakukan pada anggota DPRD DKI Jakarta khususnya Komisi E yang membidangi pendidikan.

Terkait hal ini, pimpinan DPRD, Abraham Lunggana, yang menjadi koordinator Komisi E saat itu sudah berulang kali diperiksa Bareskrim. Bila dulu mengaku tak tahu menahu soal anggaran proyek itu, kini Lulung mulai terbuka.

Lulung seolah tak ingin hanya seorang diri yang terseret dalam kasus ini. Itu sebabnya semua bukti-bukti terkait pengadaan proyek itu diserahkan ke penyidik Polri.

Tak hanya itu dia pun mulai menyebut ada rekannya di Komisi E dulu yang lepas tanggung jawab padahal mendapat keuntungan dari kasus itu. Siapa dia?

semoga cepat selesai kasusnya..
sebelum Pilkada